UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyMeskipun desa telah ada sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan konstitusional tentang otonomi desa tetap marginal dan inkonsisten setelah empat amendemen terhadap Konstitusi 1945. Hal ini mengikis pengakuan terhadap komunitas adat dan partisipasi yang bermakna, meskipun doktrin internasional yang konvergen melindungi identitas kolektif, pemerintahan diri sendiri, dan pengambilan keputusan lokal.
Kebutuhan untuk melakukan amandemen lebih lanjut terhadap Konstitusi 1945 Republik Indonesia dalam konteks otonomi desa harus diperiksa melalui lensa multidimensional yang melampaui kerangka konstitusional murni.Sementara ketentuan konstitusional memainkan peran penting dalam mengakui dan melindungi otonomi desa, marginalisasi berkelanjutan terhadap komunitas pedesaan tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kelemahan tekstual atau struktural dalam Konstitusi.Faktor-faktor seperti jaringan patronase yang mapan, persistensi politik lokal oligarkis, korupsi endemik dalam administrasi lokal, dan kurangnya kapasitas institusional yang kuat di tingkat desa telah secara substansial mengikis realisasi otonomi dalam praktik.Dinamika struktural dan sosio-ekonomi ini sering kali melemahkan bahkan ketentuan hukum yang paling baik disusun.Tanpa mengatasi hambatan non-konstitusional ini - melalui penguatan institusi, reformasi anti-korupsi, dan pembangunan kapasitas untuk pemerintahan lokal - jaminan konstitusional berisiko menjadi gestur simbolis daripada kekuatan transformasional.
Untuk memperkuat otonomi desa, diperlukan pendekatan dual-track: mengukuhkan pengakuan konstitusional yang lebih kuat terhadap otonomi desa sambil mendorong reformasi berbasis undang-undang dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam kerangka konstitusional yang ada. Jalur pragmatis ini memungkinkan perbaikan bertahap namun substansial, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan konstitusional ketika kondisi politik memungkinkan. Dengan demikian, upaya untuk mencapai otonomi desa dapat bergeser dari aspirasi retorika menjadi agenda pemerintahan yang dapat diterapkan, yang berakar dalam dasar normatif dan secara politis dapat diwujudkan.
- View of Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. view... journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15989/pdfView of Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri view journal uii ac Lex Renaissance article view 15989 pdf
- Jurnal Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. jurnal politeknik pembangunan pertanian bogor journals... jurnal.polbangtanbogor.ac.idJurnal Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor jurnal politeknik pembangunan pertanian bogor journals jurnal polbangtanbogor ac
- Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik | Noorikhsan | Journal of Government... journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/10324Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik Noorikhsan Journal of Government journal ummat ac index php JSIP article view 10324
| File size | 375.82 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan filosofi dan pendekatan antara kedua kurikulum mencerminkan perubahan prioritas sosial dan politik di IndonesiaPenelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan filosofi dan pendekatan antara kedua kurikulum mencerminkan perubahan prioritas sosial dan politik di Indonesia
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentukAdapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentuk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas JasaDengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas Jasa
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Mereka hanya memaknai ibnu sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pemaknaan yang terbatas ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena konteksMereka hanya memaknai ibnu sabil sebagai musafir yang kehabisan bekal. Pemaknaan yang terbatas ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena konteks
IKMEDIAIKMEDIA Pajak Reklame berkembang, sementara Hiburan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Mineral Bukan Logam & Batuan terbelakang. Mayoritas pajak daerahPajak Reklame berkembang, sementara Hiburan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Mineral Bukan Logam & Batuan terbelakang. Mayoritas pajak daerah
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Penelitian mengkaji enkulturasi adat Minangkabau oleh pemimpin lokal (Tali Tigo Sapilin). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi,Penelitian mengkaji enkulturasi adat Minangkabau oleh pemimpin lokal (Tali Tigo Sapilin). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi,
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Isu yang dikaji dalam riset ini berkenaan dengan defragmentasi historis dan tipologi budaya politik Aristokrat Melayu abad ke XVIII – XIX M dalam ManuskripIsu yang dikaji dalam riset ini berkenaan dengan defragmentasi historis dan tipologi budaya politik Aristokrat Melayu abad ke XVIII – XIX M dalam Manuskrip
Useful /
UADUAD Pendekatan hukum-sosial menggunakan paradigma empiris-juridis diadopsi untuk menganalisis kerangka hukum formal dan implementasinya secara praktis. TemuanPendekatan hukum-sosial menggunakan paradigma empiris-juridis diadopsi untuk menganalisis kerangka hukum formal dan implementasinya secara praktis. Temuan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal tersebut dikarenakan sebagai ahli waris yang mengikuti hukum waris bali, ahli waris harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala kewajibanHal tersebut dikarenakan sebagai ahli waris yang mengikuti hukum waris bali, ahli waris harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala kewajiban
UADUAD Undang-Undang Perkawinan mencakup beberapa reformasi, seperti menghapus aspek sekuler perkawinan dari hukum kolonial sebelumnya, yaitu Kitab Undang-UndangUndang-Undang Perkawinan mencakup beberapa reformasi, seperti menghapus aspek sekuler perkawinan dari hukum kolonial sebelumnya, yaitu Kitab Undang-Undang
UADUAD Hal ini disebabkan oleh orientasi penegakan hukum yang selalu berfokus pada pemberian hukuman penjara sebagai bentuk pencegahan. Akibatnya, denda yangHal ini disebabkan oleh orientasi penegakan hukum yang selalu berfokus pada pemberian hukuman penjara sebagai bentuk pencegahan. Akibatnya, denda yang