UADUAD
http://journal.uad.ac.id/index.php/Noveltyhttp://journal.uad.ac.id/index.php/NoveltyMeskipun desa telah ada sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan konstitusional tentang otonomi desa tetap marginal dan inkonsisten setelah empat amendemen terhadap Konstitusi 1945. Hal ini mengikis pengakuan terhadap komunitas adat dan partisipasi yang bermakna, meskipun doktrin internasional yang konvergen melindungi identitas kolektif, pemerintahan diri sendiri, dan pengambilan keputusan lokal.
Kebutuhan untuk melakukan amandemen lebih lanjut terhadap Konstitusi 1945 Republik Indonesia dalam konteks otonomi desa harus diperiksa melalui lensa multidimensional yang melampaui kerangka konstitusional murni.Sementara ketentuan konstitusional memainkan peran penting dalam mengakui dan melindungi otonomi desa, marginalisasi berkelanjutan terhadap komunitas pedesaan tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kelemahan tekstual atau struktural dalam Konstitusi.Faktor-faktor seperti jaringan patronase yang mapan, persistensi politik lokal oligarkis, korupsi endemik dalam administrasi lokal, dan kurangnya kapasitas institusional yang kuat di tingkat desa telah secara substansial mengikis realisasi otonomi dalam praktik.Dinamika struktural dan sosio-ekonomi ini sering kali melemahkan bahkan ketentuan hukum yang paling baik disusun.Tanpa mengatasi hambatan non-konstitusional ini - melalui penguatan institusi, reformasi anti-korupsi, dan pembangunan kapasitas untuk pemerintahan lokal - jaminan konstitusional berisiko menjadi gestur simbolis daripada kekuatan transformasional.
Untuk memperkuat otonomi desa, diperlukan pendekatan dual-track: mengukuhkan pengakuan konstitusional yang lebih kuat terhadap otonomi desa sambil mendorong reformasi berbasis undang-undang dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam kerangka konstitusional yang ada. Jalur pragmatis ini memungkinkan perbaikan bertahap namun substansial, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan konstitusional ketika kondisi politik memungkinkan. Dengan demikian, upaya untuk mencapai otonomi desa dapat bergeser dari aspirasi retorika menjadi agenda pemerintahan yang dapat diterapkan, yang berakar dalam dasar normatif dan secara politis dapat diwujudkan.
- View of Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. view... journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15989/pdfView of Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri view journal uii ac Lex Renaissance article view 15989 pdf
- Jurnal Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. jurnal politeknik pembangunan pertanian bogor journals... jurnal.polbangtanbogor.ac.idJurnal Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor jurnal politeknik pembangunan pertanian bogor journals jurnal polbangtanbogor ac
- Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik | Noorikhsan | Journal of Government... journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/10324Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik Noorikhsan Journal of Government journal ummat ac index php JSIP article view 10324
| File size | 375.82 KB |
| Pages | 27 |
| DMCA | Report |
Related /
UM-SORONGUM-SORONG Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan ojek pangkalan dalam pemilihan walikota Sorong tahun 2017 dan dampaknya terhadap proses pemilihan. Dengan menggunakanPenelitian ini mengeksplorasi keterlibatan ojek pangkalan dalam pemilihan walikota Sorong tahun 2017 dan dampaknya terhadap proses pemilihan. Dengan menggunakan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berbagai dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara selalu dipandang sebagai pusat ekonomi komoditas strategisBerbagai dinamika perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara selalu dipandang sebagai pusat ekonomi komoditas strategis
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Seiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunyaSeiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya
APPIHIAPPIHI Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapatDalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta pelanggarannya dapat
MKRIMKRI Pragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusionalPragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusional
MKRIMKRI Perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuatPerubahan ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 merupakan langkah signifikan dalam memperkuat
MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu di Indonesia pascareformasiMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pemilu di Indonesia pascareformasi
UNISRIUNISRI Dampak undang-undang ini terhadap sistem hukum administrasi sangat signifikan, termasuk perluasan pemahaman tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan penyesuaianDampak undang-undang ini terhadap sistem hukum administrasi sangat signifikan, termasuk perluasan pemahaman tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan penyesuaian
Useful /
UADUAD Untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan daerah dan keberlanjutan lingkungan, diperlukan peningkatan tata kelola pertambangan rakyat yang sistematis,Untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan daerah dan keberlanjutan lingkungan, diperlukan peningkatan tata kelola pertambangan rakyat yang sistematis,
APPIHIAPPIHI Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN.
UADUAD kedua, pengakuan yang tidak memadai terhadap kerugian keluarga hilir, termasuk pengurasan aset, kontrol keuangan paksa, dan peningkatan risiko perpisahankedua, pengakuan yang tidak memadai terhadap kerugian keluarga hilir, termasuk pengurasan aset, kontrol keuangan paksa, dan peningkatan risiko perpisahan
PHBPHB Encouraging husbands participation, structured counselling, home visits, and incentives can boost uptake. These findings highlight the need for trainingEncouraging husbands participation, structured counselling, home visits, and incentives can boost uptake. These findings highlight the need for training