DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikArtikel ini membahas bentuk dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, dalam konteks KDRT, penerapannya memerlukan batasan ketat mengingat adanya relasi kuasa yang timpang dan potensi reviktimisasi. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur mekanisme restorative justice serta dampaknya terhadap jaminan perlindungan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi humanis jika diterapkan secara selektif, disertai jaminan hukum, pengawasan ketat, dan perlindungan menyeluruh terhadap korban.
Penerapan restorative justice dalam perkara KDRT memiliki dua sisi.Di satu sisi, pendekatan ini dapat memberi ruang pemulihan bagi korban dan pelaku melalui dialog serta tanggung jawab bersama.Namun di sisi lain, tanpa perlindungan yang memadai, korban berisiko mengalami tekanan, reviktimisasi, dan ketidakadilan, terutama jika ada ketimpangan relasi kuasa.Penerapan restorative justice dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif, dengan pengawasan ketat dan jaminan bahwa korban dilindungi secara hukum, psikologis, dan sosial.Prinsip perlindungan korban tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian perkara.
Untuk meningkatkan efektivitas dan adilnya penerapan restorative justice dalam kasus KDRT, perlu dibentuk pedoman nasional yang jelas, pelatihan mediator profesional, dan pengawasan ketat oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tingkat kekerasan, kesiapan korban, keseimbangan kekuasaan, serta kepentingan perlindungan korban dalam setiap kasus. Dengan demikian, restorative justice dapat menjawab kebutuhan keadilan restoratif tanpa mengorbankan hak dan keamanan korban.
- Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana... doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana doi 10 37893 jbh v12i1 445
- KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL | Jurnal... jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL Jurnal jurnal fkm unand ac index php jkma article view 191
| File size | 369.21 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,Temuan menunjukkan bahwa pembelaan pembebasan diberikan kepada anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana bukan karena perbuatan mereka dimaafkan,
UMMUMM Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,Di Urutsewu, konflik muncul dari perbedaan persepsi antara TNI dan petani lokal. TNI menggunakan daerah tersebut untuk pertahanan dan uji coba senjata,
DINASTIREVDINASTIREV Sex toys di marketplace shopee diperdagangkan secara bebas. Padahal sex toys bukan produk yang seharusnya bisa diakses oleh semua khalayak. Maka tujuanSex toys di marketplace shopee diperdagangkan secara bebas. Padahal sex toys bukan produk yang seharusnya bisa diakses oleh semua khalayak. Maka tujuan
DINASTIREVDINASTIREV Pembentukan UU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014 dengan nama RUU PP-MHA dan berubah menjadi RUU MHA pada tahun 2019. SaatPembentukan UU Masyarakat Hukum Adat sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2014 dengan nama RUU PP-MHA dan berubah menjadi RUU MHA pada tahun 2019. Saat
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang dibuatnya menjadi yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam proses pemberianG/2023/PN Mgg disebabkan adanya gugatan akta perdamaian yang dibuatnya menjadi yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam proses pemberian
DINASTIREVDINASTIREV Perceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelisPerceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis
UMMUMM The research methodology involves an in-depth analysis of primary Islamic legal sources, an exploration of Indonesias positive legal framework influencingThe research methodology involves an in-depth analysis of primary Islamic legal sources, an exploration of Indonesias positive legal framework influencing
UMMUMM Hasil menunjukkan bahwa penyelesaian kasus anak sebaiknya selalu memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak, dan hukuman hanya sebagai langkah terakhir.Hasil menunjukkan bahwa penyelesaian kasus anak sebaiknya selalu memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak, dan hukuman hanya sebagai langkah terakhir.
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini merekomendasikan model pengaturan internasional yang mengintegrasikan harmonisasi hukum, mekanisme kerja sama teknis real-time, dan adaptasiPenelitian ini merekomendasikan model pengaturan internasional yang mengintegrasikan harmonisasi hukum, mekanisme kerja sama teknis real-time, dan adaptasi
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap doktrin hukum dan juga perbandingan pada kebijakan yang ada.Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap doktrin hukum dan juga perbandingan pada kebijakan yang ada.
UMMUMM Penelitian ini mengeksplorasi potensi reforma agraria di lingkungan perkotaan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalamPenelitian ini mengeksplorasi potensi reforma agraria di lingkungan perkotaan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam
UMMUMM Kebijakan paten di Indonesia perlu direformasi untuk menyeimbangkan inovasi dengan hak kesehatan universal agar tidak terlalu bergantung pada regulasiKebijakan paten di Indonesia perlu direformasi untuk menyeimbangkan inovasi dengan hak kesehatan universal agar tidak terlalu bergantung pada regulasi