DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikArtikel ini membahas bentuk dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, dalam konteks KDRT, penerapannya memerlukan batasan ketat mengingat adanya relasi kuasa yang timpang dan potensi reviktimisasi. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur mekanisme restorative justice serta dampaknya terhadap jaminan perlindungan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi humanis jika diterapkan secara selektif, disertai jaminan hukum, pengawasan ketat, dan perlindungan menyeluruh terhadap korban.
Penerapan restorative justice dalam perkara KDRT memiliki dua sisi.Di satu sisi, pendekatan ini dapat memberi ruang pemulihan bagi korban dan pelaku melalui dialog serta tanggung jawab bersama.Namun di sisi lain, tanpa perlindungan yang memadai, korban berisiko mengalami tekanan, reviktimisasi, dan ketidakadilan, terutama jika ada ketimpangan relasi kuasa.Penerapan restorative justice dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif, dengan pengawasan ketat dan jaminan bahwa korban dilindungi secara hukum, psikologis, dan sosial.Prinsip perlindungan korban tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian perkara.
Untuk meningkatkan efektivitas dan adilnya penerapan restorative justice dalam kasus KDRT, perlu dibentuk pedoman nasional yang jelas, pelatihan mediator profesional, dan pengawasan ketat oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tingkat kekerasan, kesiapan korban, keseimbangan kekuasaan, serta kepentingan perlindungan korban dalam setiap kasus. Dengan demikian, restorative justice dapat menjawab kebutuhan keadilan restoratif tanpa mengorbankan hak dan keamanan korban.
- Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana... doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana doi 10 37893 jbh v12i1 445
- KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL | Jurnal... jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL Jurnal jurnal fkm unand ac index php jkma article view 191
| File size | 369.21 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil kepala daerah sebagai pejabat tanpa dasar pengaturan yang tegas turut menimbulkan ketimpanganSelain itu, maraknya praktik dinasti politik serta penunjukan wakil kepala daerah sebagai pejabat tanpa dasar pengaturan yang tegas turut menimbulkan ketimpangan
DINASTIREVDINASTIREV Pada jurnal ini, penulis memberikan rekomendasi mengenai reformasi pada kebijakan pertanahan yang ada pada IKN dengan tetap mementingkan kepentingan nasionalPada jurnal ini, penulis memberikan rekomendasi mengenai reformasi pada kebijakan pertanahan yang ada pada IKN dengan tetap mementingkan kepentingan nasional
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti, dan tindakan terdakwa yang secara sadar membawa senjata tajam dan menyerang korban pada bagian vitalBerdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti, dan tindakan terdakwa yang secara sadar membawa senjata tajam dan menyerang korban pada bagian vital
DINASTIREVDINASTIREV This condition leads to overlapping authority, unclear jurisdiction, and weak coordination among law enforcement agencies in koneksitas cases. Therefore,This condition leads to overlapping authority, unclear jurisdiction, and weak coordination among law enforcement agencies in koneksitas cases. Therefore,
DINASTIREVDINASTIREV Kerangka hukum yang mengatur kewajiban perpajakan notaris memberikan dasar legal yang jelas, sekaligus menetapkan sanksi administratif maupun pidana bagiKerangka hukum yang mengatur kewajiban perpajakan notaris memberikan dasar legal yang jelas, sekaligus menetapkan sanksi administratif maupun pidana bagi
DINASTIREVDINASTIREV Anak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaikAnak di bawah umur memiliki hak yang sama dengan ahli waris dewasa, namun pelaksanaan haknya harus melalui wali yang sah untuk melindungi kepentingan terbaik
DINASTIREVDINASTIREV Sebaliknya, implementasi di Jembatan Siti Nurbaya relatif lebih berhasil karena disertai dengan pembentukan Koperasi Kuliner Jembatan Siti Nurbaya (KKJSN)Sebaliknya, implementasi di Jembatan Siti Nurbaya relatif lebih berhasil karena disertai dengan pembentukan Koperasi Kuliner Jembatan Siti Nurbaya (KKJSN)
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan integrasi sistem pembayaran tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada dukungan kebijakan,Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan integrasi sistem pembayaran tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada dukungan kebijakan,
DINASTIREVDINASTIREV 290/Menkes/Per/III/2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindakan medis harus didahului oleh persetujuan pasien yang diberikan secara290/Menkes/Per/III/2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindakan medis harus didahului oleh persetujuan pasien yang diberikan secara
DINASTIREVDINASTIREV Ditlantas berharap sistem ini dapat diterima secara luas oleh masyarakat, tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai budaya hukum baru yangDitlantas berharap sistem ini dapat diterima secara luas oleh masyarakat, tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai budaya hukum baru yang
DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Karakteristik pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan NegaraBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Karakteristik pelaku tindak pidana pencurian di Rumah Tahanan Negara