DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikArtikel ini membahas bentuk dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, dalam konteks KDRT, penerapannya memerlukan batasan ketat mengingat adanya relasi kuasa yang timpang dan potensi reviktimisasi. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur mekanisme restorative justice serta dampaknya terhadap jaminan perlindungan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi humanis jika diterapkan secara selektif, disertai jaminan hukum, pengawasan ketat, dan perlindungan menyeluruh terhadap korban.
Penerapan restorative justice dalam perkara KDRT memiliki dua sisi.Di satu sisi, pendekatan ini dapat memberi ruang pemulihan bagi korban dan pelaku melalui dialog serta tanggung jawab bersama.Namun di sisi lain, tanpa perlindungan yang memadai, korban berisiko mengalami tekanan, reviktimisasi, dan ketidakadilan, terutama jika ada ketimpangan relasi kuasa.Penerapan restorative justice dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif, dengan pengawasan ketat dan jaminan bahwa korban dilindungi secara hukum, psikologis, dan sosial.Prinsip perlindungan korban tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian perkara.
Untuk meningkatkan efektivitas dan adilnya penerapan restorative justice dalam kasus KDRT, perlu dibentuk pedoman nasional yang jelas, pelatihan mediator profesional, dan pengawasan ketat oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tingkat kekerasan, kesiapan korban, keseimbangan kekuasaan, serta kepentingan perlindungan korban dalam setiap kasus. Dengan demikian, restorative justice dapat menjawab kebutuhan keadilan restoratif tanpa mengorbankan hak dan keamanan korban.
- Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana... doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana doi 10 37893 jbh v12i1 445
- KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL | Jurnal... jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL Jurnal jurnal fkm unand ac index php jkma article view 191
| File size | 369.21 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan dan menegaskan pentingnya penerapan prinsip strict liability secara konsisten untuk mempercepat proses hukum, menghindari kendalaPenelitian ini menyimpulkan dan menegaskan pentingnya penerapan prinsip strict liability secara konsisten untuk mempercepat proses hukum, menghindari kendala
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing belum optimal yang ditandai dengan empat permasalahan utama.Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing belum optimal yang ditandai dengan empat permasalahan utama.
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Tilang di KotaMetode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Tilang di Kota
DINASTIREVDINASTIREV Rekomendasi penelitian mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin, implementasi SIK terintegrasi, pendampingan oleh konsultan pajak, sertaRekomendasi penelitian mencakup penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin, implementasi SIK terintegrasi, pendampingan oleh konsultan pajak, serta
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danPenelitian menunjukkan bahwa beberapa undang-undang yang mendukung perlindungan data pribadi pasien meliputi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
DINASTIREVDINASTIREV Perkembangan teknologi digital telah mendorong implementasi akta notaris elektronik sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum di Indonesia. Namun, salahPerkembangan teknologi digital telah mendorong implementasi akta notaris elektronik sebagai bagian dari modernisasi sistem hukum di Indonesia. Namun, salah
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, data epidemiologi imunisasi, serta literaturMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, data epidemiologi imunisasi, serta literatur
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, ke depan, perlu dikembangkan strategi komunikasi politik digital yang lebih inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial-politikOleh karena itu, ke depan, perlu dikembangkan strategi komunikasi politik digital yang lebih inklusif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial-politik
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Perkawinan yang dilandasi salah sangka, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. PenelitianPerkawinan yang dilandasi salah sangka, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dibatalkan karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah,Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas hukum yang kuat menyebabkan fragmentasi kebijakan antar kementerian, ketimpangan relasi pusat-daerah,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagaiDalam praktiknya, dokter kerap menghadapi dilema dalam menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) maupun sebagai
DINASTIREVDINASTIREV Pengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindariPengaturan yang ideal perlu menegaskan limitatif kewenangan wakil kepala daerah dan memperjelas mekanisme koordinasi dengan kepala daerah untuk menghindari