DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikArtikel ini membahas bentuk dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, dalam konteks KDRT, penerapannya memerlukan batasan ketat mengingat adanya relasi kuasa yang timpang dan potensi reviktimisasi. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur mekanisme restorative justice serta dampaknya terhadap jaminan perlindungan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi humanis jika diterapkan secara selektif, disertai jaminan hukum, pengawasan ketat, dan perlindungan menyeluruh terhadap korban.
Penerapan restorative justice dalam perkara KDRT memiliki dua sisi.Di satu sisi, pendekatan ini dapat memberi ruang pemulihan bagi korban dan pelaku melalui dialog serta tanggung jawab bersama.Namun di sisi lain, tanpa perlindungan yang memadai, korban berisiko mengalami tekanan, reviktimisasi, dan ketidakadilan, terutama jika ada ketimpangan relasi kuasa.Penerapan restorative justice dalam kasus KDRT harus dilakukan secara selektif, dengan pengawasan ketat dan jaminan bahwa korban dilindungi secara hukum, psikologis, dan sosial.Prinsip perlindungan korban tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian perkara.
Untuk meningkatkan efektivitas dan adilnya penerapan restorative justice dalam kasus KDRT, perlu dibentuk pedoman nasional yang jelas, pelatihan mediator profesional, dan pengawasan ketat oleh aparat penegak hukum. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tingkat kekerasan, kesiapan korban, keseimbangan kekuasaan, serta kepentingan perlindungan korban dalam setiap kasus. Dengan demikian, restorative justice dapat menjawab kebutuhan keadilan restoratif tanpa mengorbankan hak dan keamanan korban.
- Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana... doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana doi 10 37893 jbh v12i1 445
- KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL | Jurnal... jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/191KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KDRT SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL Jurnal jurnal fkm unand ac index php jkma article view 191
| File size | 369.21 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Terlihat dalam UU IKN dan Perpres 75/2024 yang melakukan pengaturan durasi maksimal tanpa memiliki kejelasan kriteria pemegang hak. Dalam konteks ini,Terlihat dalam UU IKN dan Perpres 75/2024 yang melakukan pengaturan durasi maksimal tanpa memiliki kejelasan kriteria pemegang hak. Dalam konteks ini,
DINASTIREVDINASTIREV Melalui metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, studi ini menganalisis landasan filosofis, historis, dan yuridisMelalui metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research, studi ini menganalisis landasan filosofis, historis, dan yuridis
DINASTIREVDINASTIREV This research examines the issue of koneksitas (connectivity cases) within the Indonesian judicial system, involving perpetrators from both civilian andThis research examines the issue of koneksitas (connectivity cases) within the Indonesian judicial system, involving perpetrators from both civilian and
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris pada sengketa utang-piutang. Hak waris memang melekat, tetapiPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai ahli waris pada sengketa utang-piutang. Hak waris memang melekat, tetapi
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kriminologi dalam konteks lokal serta menjadi acuan untuk penyusunan kebijakan penanggulanganHasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kriminologi dalam konteks lokal serta menjadi acuan untuk penyusunan kebijakan penanggulangan
AMSIRAMSIR Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi regulasi dan prosedur, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak hukum dan privasiUntuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi regulasi dan prosedur, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak hukum dan privasi
DINASTIREVDINASTIREV Dari sisi pariwisata, meskipun kawasan menjadi lebih tertib secara visual, vitalitas ekonomi dan budaya justru menurun akibat kurangnya integrasi antaraDari sisi pariwisata, meskipun kawasan menjadi lebih tertib secara visual, vitalitas ekonomi dan budaya justru menurun akibat kurangnya integrasi antara
AMSIRAMSIR Hal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa penjara yang mungkin menyebabkan penderitaan lebih lanjut bagi pelaku. Dalam HukumHal ini memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa penjara yang mungkin menyebabkan penderitaan lebih lanjut bagi pelaku. Dalam Hukum
Useful /
UNDIPUNDIP Perubahan terjadi pada penambahan lampu, signage, dsb. Beberapa jalan berkembang menjadi jalan sekunder untuk mengakomodasi perkembangan hunian. NamunPerubahan terjadi pada penambahan lampu, signage, dsb. Beberapa jalan berkembang menjadi jalan sekunder untuk mengakomodasi perkembangan hunian. Namun
DINASTIREVDINASTIREV Peran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalamPeran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam
DINASTIREVDINASTIREV Kwg, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik hukum dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti,Kwg, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik hukum dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti,
DINASTIREVDINASTIREV Fenomena migrasi tenaga kerja yang terus meningkat secara global mendorong kebutuhan akan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran IndonesiaFenomena migrasi tenaga kerja yang terus meningkat secara global mendorong kebutuhan akan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia