DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikThis research examines the issue of koneksitas (connectivity cases) within the Indonesian judicial system, involving perpetrators from both civilian and military sectors. The main focus of the study is the overlap of authority and the lack of clarity regarding jurisdiction among law enforcement agencies, such as the Police, the Prosecutors Office, the Military Prosecutors Office, and the Courts. The research employs a normative juridical approach combined with empirical studies through interviews with prosecutors at the Attorney Generals Office. The findings indicate that disharmony between institutional structures, legal substance, and the execution of authority—reflected in the differences in legal foundations, mechanisms, and legal culture between the general and military judicial systems—constitutes a major obstacle to effective law enforcement. This condition leads to overlapping authority, unclear jurisdiction, and weak coordination among law enforcement agencies in koneksitas cases. Therefore, clearer, more detailed, and harmonized regulations in the Draft Code of Criminal Procedure (RKUHAP) are needed to ensure legal certainty and optimal coordination among law enforcement institutions.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara koneksitas di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan yurisdiksi antar lembaga penegak hukum.Ketidakselarasan antara struktur, substansi hukum, dan pelaksanaan kewenangan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan proses peradilan yang efektif dan adil.Diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengaturan yang lebih jelas dalam RKUHAP guna memastikan kepastian hukum dan sistem peradilan yang terpadu.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang telah diuraikan, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) setelah diundangkan, dengan fokus pada dampak pengaturan baru terhadap penanganan perkara koneksitas. Kedua, penting untuk memahami persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam kasus koneksitas, termasuk tingkat kepercayaan terhadap proses peradilan dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan focus group discussion untuk menggali pandangan masyarakat secara komprehensif. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan model penanganan perkara koneksitas di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara koneksitas di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
| File size | 342.3 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STIM YKPNSTIM YKPN Terakhir, penelitian dapat mengkaji dampak kebijakan pemerintah daerah yang memberikan insentif atau subsidi iuran BPJS untuk pekerja informal, apakahTerakhir, penelitian dapat mengkaji dampak kebijakan pemerintah daerah yang memberikan insentif atau subsidi iuran BPJS untuk pekerja informal, apakah
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal tersebut dikarenakan sebagai ahli waris yang mengikuti hukum waris bali, ahli waris harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala kewajibanHal tersebut dikarenakan sebagai ahli waris yang mengikuti hukum waris bali, ahli waris harus mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala kewajiban
IPTSIPTS Mahasiswa dinilai sopan, santun, dan memiliki semangat belajar tinggi, meskipun keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masih terbatas. Hubungan sosialMahasiswa dinilai sopan, santun, dan memiliki semangat belajar tinggi, meskipun keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masih terbatas. Hubungan sosial
IPTSIPTS Penelitian ini membahas tentang, (1) Pelaksanaan pembagaian warisan, (2) Pandangan masyarakat adat tentang kedudukan anak perempuan dalam harta warisan,Penelitian ini membahas tentang, (1) Pelaksanaan pembagaian warisan, (2) Pandangan masyarakat adat tentang kedudukan anak perempuan dalam harta warisan,
HARAPANHARAPAN Interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan asing seringkali terbatas pada transaksi komersial, yang dapat menyebabkan pelunturan nilai-nilai tradisional.Interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan asing seringkali terbatas pada transaksi komersial, yang dapat menyebabkan pelunturan nilai-nilai tradisional.
ASIANPUBLISHERASIANPUBLISHER Karenanya, gono-gini, apa dan bagaimananya, harus dianalisis secara sosiologi. Akan tetapi, gono-gini sebagai fakta hukum juga tak dapat dibantah. Maka,Karenanya, gono-gini, apa dan bagaimananya, harus dianalisis secara sosiologi. Akan tetapi, gono-gini sebagai fakta hukum juga tak dapat dibantah. Maka,
MKRIMKRI Dalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkaraDalam menguji konstitusionalitas undang-undang, Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan biasa yang memeriksa perkara atau kasus konkret, bukan perkara
UPN VeteranUPN Veteran Perubahan perilaku remaja dan pencampuran budaya juga menjadi catatan dalam pengembangan pariwisata, walaupun pariwisata juga memberikan dampak positifPerubahan perilaku remaja dan pencampuran budaya juga menjadi catatan dalam pengembangan pariwisata, walaupun pariwisata juga memberikan dampak positif
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Peran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalamPeran Freies Ermessen dalam dinamika kebijakan publik terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Sebagai kebebasan bertindak dalam
DINASTIREVDINASTIREV Kwg, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik hukum dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti,Kwg, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik hukum dari perbuatan terdakwa. Berdasarkan analisis terhadap kronologi, alat bukti,
DINASTIREVDINASTIREV Namun masih ditemukan pelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan medis kepada tenaga non-medis, yangNamun masih ditemukan pelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan medis kepada tenaga non-medis, yang
MKRIMKRI Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdataUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata