DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikThis research examines the issue of koneksitas (connectivity cases) within the Indonesian judicial system, involving perpetrators from both civilian and military sectors. The main focus of the study is the overlap of authority and the lack of clarity regarding jurisdiction among law enforcement agencies, such as the Police, the Prosecutors Office, the Military Prosecutors Office, and the Courts. The research employs a normative juridical approach combined with empirical studies through interviews with prosecutors at the Attorney Generals Office. The findings indicate that disharmony between institutional structures, legal substance, and the execution of authority—reflected in the differences in legal foundations, mechanisms, and legal culture between the general and military judicial systems—constitutes a major obstacle to effective law enforcement. This condition leads to overlapping authority, unclear jurisdiction, and weak coordination among law enforcement agencies in koneksitas cases. Therefore, clearer, more detailed, and harmonized regulations in the Draft Code of Criminal Procedure (RKUHAP) are needed to ensure legal certainty and optimal coordination among law enforcement institutions.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkara koneksitas di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan yurisdiksi antar lembaga penegak hukum.Ketidakselarasan antara struktur, substansi hukum, dan pelaksanaan kewenangan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan proses peradilan yang efektif dan adil.Diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengaturan yang lebih jelas dalam RKUHAP guna memastikan kepastian hukum dan sistem peradilan yang terpadu.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang telah diuraikan, beberapa ide penelitian baru dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) setelah diundangkan, dengan fokus pada dampak pengaturan baru terhadap penanganan perkara koneksitas. Kedua, penting untuk memahami persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam kasus koneksitas, termasuk tingkat kepercayaan terhadap proses peradilan dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini dapat menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan focus group discussion untuk menggali pandangan masyarakat secara komprehensif. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan model penanganan perkara koneksitas di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara koneksitas di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
| File size | 342.3 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR Penyaringan data menunjukkan bahwa pemblokiran rekening dormant efektif meminimalisir aktivitas kriminal seperti pencucian uang dan penipuan digital; namunPenyaringan data menunjukkan bahwa pemblokiran rekening dormant efektif meminimalisir aktivitas kriminal seperti pencucian uang dan penipuan digital; namun
UNESUNES Beberapa di antara mereka adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresifBeberapa di antara mereka adalah korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Kepolisian mengadopsi strategi yang lebih progresif
UIN Ar-RaniryUIN Ar-Raniry Penelitian ini bertujuan untuk memahami interpretasi teks-teks Hadis yang relevan dalam konteks modern, menyikapi perdebatan yang semakin berkembang mengenaiPenelitian ini bertujuan untuk memahami interpretasi teks-teks Hadis yang relevan dalam konteks modern, menyikapi perdebatan yang semakin berkembang mengenai
PENERBITPENERBIT Sebelum pelaksanaan piodalan di Pura Dalem Taak, masyarakat Desa Adat Jro Kuta mempersiapkan sarana. Setiap Banjar dalam melaksanakan persiapan ritualSebelum pelaksanaan piodalan di Pura Dalem Taak, masyarakat Desa Adat Jro Kuta mempersiapkan sarana. Setiap Banjar dalam melaksanakan persiapan ritual
MKRIMKRI Tulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanismeTulisan ini menegaskan pentingnya kolaborasi Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang melalui mekanisme
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini menjadi penting dikarenakan lokasi Kawah Ijen berada di antara dua kabupaten sehingga dapat mempengaruhi masyarakat lokal dari letak administrasiPenelitian ini menjadi penting dikarenakan lokasi Kawah Ijen berada di antara dua kabupaten sehingga dapat mempengaruhi masyarakat lokal dari letak administrasi
IUSIUS Kunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalamKunci dari perlindungan hak masyarakat adat secara filosofis terdapat dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Pemecahan permasalahan yang terjadi dalam
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Ditegaskan bahwa Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang politik; Pasal 96 dan 97 UU No. 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melaluiDitegaskan bahwa Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang politik; Pasal 96 dan 97 UU No. 11/2006 menyatakan tugasnya sebagai perekat masyarakat Aceh melalui
Useful /
JURNALP4IJURNALP4I Dengan demikian, iddah tidak hanya merupakan ketentuan hukum, tetapi juga sarana mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat Islam. Iddah merupakanDengan demikian, iddah tidak hanya merupakan ketentuan hukum, tetapi juga sarana mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat Islam. Iddah merupakan
UMTUMT Fast X sebagai alat efektif untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dan kompetensi bahasa melalui pembelajaran kontekstual. Film tersebut juga berkontribusiFast X sebagai alat efektif untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dan kompetensi bahasa melalui pembelajaran kontekstual. Film tersebut juga berkontribusi
UNDIKSHAUNDIKSHA Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari data analisis kebutuhan,Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari data analisis kebutuhan,
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerjaKetentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menetapkan bahwa kecamatan bertugas mengoordinasikan satuan kerja