DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikPenelitian ini menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia melalui perjanjian kerja, dengan fokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Fenomena migrasi tenaga kerja yang terus meningkat secara global mendorong kebutuhan akan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia yang seringkali rentan dari segala macam bentuk eksploitasi serta pelanggaran hak. Perjanjian kerja seharusnya menjadi instrumen utama untuk menjamin keadilan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara kerangka hukum ideal dan implementasi di lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah utama mengenai bagaimana prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam perjanjian kerja melalui kerangka hukum yang ada, serta tantangan pengawasan terhadap pelanggaran perjanjian kerja lintas negara, termasuk aspek kesadaran Pekerja Migran Indonesia akan hak-hak mereka. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berpusat pada analisis bahan pustaka, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, pembahasan menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional telah meletakkan fondasi kuat, realitasnya terdapat hambatan seperti birokrasi kompleks, kurangnya koordinasi antarlembaga, konflik yurisdiksi, dan minimnya akses Pekerja Migran Indonesia terhadap keadilan.
Meskipun secara normatif telah memiliki fondasi hukum yang kuat melalui berbagai peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, terdapat kesenjangan signifikan antara kerangka hukum ideal dan implementasinya di lapangan.Prinsip keadilan seringkali tidak efektif dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dari eksploitasi, menjadikan perjanjian kerja rentan dilanggar.Tantangan utama meliputi birokrasi kompleks, kurangnya koordinasi, konflik yurisdiksi, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum pekerja migran.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas mekanisme pengawasan lintas negara dalam menegakkan perjanjian kerja, termasuk peran aktif perwakilan diplomatik Indonesia di negara tujuan. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum Pekerja Migran Indonesia dan mengembangkan strategi edukasi yang lebih efektif. Ketiga, studi komparatif mengenai model perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan negara-negara lain yang berhasil dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan kebijakan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi Pekerja Migran Indonesia, memastikan bahwa perjanjian kerja benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan, serta mengatasi tantangan-tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi di lapangan. Dengan demikian, Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi.
| File size | 309.9 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum global, disparitas regulasi, kesenjangan kapasitas teknis, dan lemahnya komitmen politikHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum global, disparitas regulasi, kesenjangan kapasitas teknis, dan lemahnya komitmen politik
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam menetapkan tindak pidana penganiayaan serta kesesuaian antara fakta hukumPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam menetapkan tindak pidana penganiayaan serta kesesuaian antara fakta hukum
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaranPenelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan Freies Ermessen dalam proses pendaftaran
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan hukum dan doktrin. Sumber data meliputiMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap peraturan hukum dan doktrin. Sumber data meliputi
DINASTIREVDINASTIREV Riset ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum penyunting gambar yang bersifat memfitnah dan menelusuri landasan hukumRiset ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap oknum penyunting gambar yang bersifat memfitnah dan menelusuri landasan hukum
DINASTIREVDINASTIREV Dalam konteks ini, temuan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara optimal aspek ketergantungan dan hak atas rehabilitasi bagi terdakwa, padahalDalam konteks ini, temuan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara optimal aspek ketergantungan dan hak atas rehabilitasi bagi terdakwa, padahal
DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selamaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan makna baru terhadap ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang selama
DINASTIREVDINASTIREV Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi konten, wawancara naratif dengan pengguna Generasi Z, danMenggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi konten, wawancara naratif dengan pengguna Generasi Z, dan
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum kesehatan, termasuk integrasi pendidikan hukum kesehatan dalam kurikulum profesi, pembentukan badanDiperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem hukum kesehatan, termasuk integrasi pendidikan hukum kesehatan dalam kurikulum profesi, pembentukan badan
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi di bidang hukum anak dan lingkungan menunjukkan hasil positif, meski tantangan struktural dan budaya masih signifikan. Proyeksi pengembangannyaImplementasi di bidang hukum anak dan lingkungan menunjukkan hasil positif, meski tantangan struktural dan budaya masih signifikan. Proyeksi pengembangannya
DINASTIREVDINASTIREV Penerapan strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH merupakan terobosan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, memungkinkan pembebanan tanggungPenerapan strict liability dalam Pasal 88 UUPPLH merupakan terobosan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, memungkinkan pembebanan tanggung
DINASTIREVDINASTIREV Pembinaan kepribadian berusaha membatu warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab, memperbaiki ahlak dan perilaku serta meningkatkanPembinaan kepribadian berusaha membatu warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab, memperbaiki ahlak dan perilaku serta meningkatkan