Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat beragam issue permasalahan hukum salah satunya adalah adanya tumpang tindih regulasi terkait dengan pemberian jangka waktu hak atas tanah dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai yang dianggap tidak proporsional dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Terlihat dalam UU IKN dan Perpres 75/2024 yang melakukan pengaturan durasi maksimal tanpa memiliki kejelasan kriteria pemegang hak. Dalam konteks ini, notaris & PPAT memiliki peran sebagai pejabat pembuat akta otentik yang menjadi penting dalam hal menghadapi tantangan dari regulasi yang lemah bagi Warga Negara Indonesia. Dalam jurnal ini, penulis akan berfokus pada adanya potensi dominasi asing dan ketiadaan kepastian hukum akibat inkonsistensi peraturan hukum. Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap doktrin hukum dan juga perbandingan pada kebijakan yang ada. Hasil pada jurnal ini menunjukkan bahwa durasi pada kepemilikan tanah di IKN memiliki potensi inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Pada jurnal ini, penulis memberikan rekomendasi mengenai reformasi pada kebijakan pertanahan yang ada pada IKN dengan tetap mementingkan kepentingan nasional dan prinsip kepastian hukum.

Conclusion

Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa saat ini jangka waktu kepemilikan tanah di IKN menimbulkan masalah serius karena kekosongan hukum terkait kriteria pemegang hak, pengawasan, dan mekanisme pencabutan hak.Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan dominasi asing serta kedaulatan pada tanah Indonesia khususnya di wilayah IKN.Selain itu Notaris dan PPAT sebagai pejabat pembuat akta atas kepemilikan tanah juga mengalami ketidakpastian dalam pebuatan akta pada kawasan IKN.Sehingga perlu ada reformasi kebijakan seperti mekanisme pencabutan hak, pembedaan untuk perlakuan investor asing dan domestik serta perlu adanya evaluasi terkait penggunaan tanah untuk menghindari penyalahgunaan di kemudian hari.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan keterbatasan yang ada, serta mempertimbangkan saran penelitian lanjutan yang telah diungkapkan dalam paper, beberapa arah studi lanjutan yang potensial dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai implikasi hukum dari jangka waktu kepemilikan tanah yang panjang (hingga 190 tahun) terhadap hak-hak masyarakat adat dan warga negara Indonesia secara umum, dengan fokus pada potensi terjadinya konflik agraria dan ketidakadilan sosial. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pertanahan di IKN, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan tersebut. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan regulasi pertanahan di IKN dengan regulasi pertanahan di negara-negara lain yang memiliki pengalaman dalam pembangunan ibu kota baru, dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Studi-studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di IKN, serta memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru ini benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

References

1. Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN | Safik | Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan.... doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2307Pengelolaan Tanah Di Ibu Kota Negara IKN Safik Jurnal Magister Ilmu Hukum Hukum dan Kesejahteraan doi 10 36722 jmih v8i2 2307
2. TUMPANG TINDIH PENGUASAAN TANAH DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA “NUSANTARA” | Veritas et Justitia.... doi.org/10.25123/vej.v9i1.6504TUMPANG TINDIH PENGUASAAN TANAH DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA AuNUSANTARAAy Veritas et Justitia doi 10 25123 vej v9i1 6504
3. Development of the Nusantara Capital City: Anticipating the Issues of the Indigenous Peoples’... doi.org/10.21787/jskp.1.2022.71-84Development of the Nusantara Capital City Anticipating the Issues of the Indigenous PeoplesyCE doi 10 21787 jskp 1 2022 71 84

Metadata

File size	264.94 KB
Pages	5
DMCA	Report