Index Page 709

/ HomeHome / Index Page 709
JURIS Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan restoratif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku perundunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan restoratif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penegasan batas antara hukum pidana umum dan khusus untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga efektivitasDiperlukan konsistensi penegakan hukum dan penegasan batas antara hukum pidana umum dan khusus untuk memastikan kepastian hukum dan menjaga efektivitas

JURIS Kritik Pasal 23 Ayat 1 UU No 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15 116 Permenkop UKM No 8 Tahun 2023 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2023, yaitu Pasal 15 Permenkop UKM No. Dengan demikian, Pasal 15 dan 16 dianggap belum sepenuhnya sejalan karenaKritik Pasal 23 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2023, yaitu Pasal 15 Permenkop UKM No. Dengan demikian, Pasal 15 dan 16 dianggap belum sepenuhnya sejalan karena

JURIS Analisis Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC Dalam Kasus Rohingya Perspektif Hukum Internasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Prinsip komplementer ICC memastikan pengadilan internasional dapat bertindak jika sistem nasional tidak mampu, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendalaPrinsip komplementer ICC memastikan pengadilan internasional dapat bertindak jika sistem nasional tidak mampu, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala

JURIS Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa amnesia yang timbul akibat depresi dan trauma berat tidak secara otomatis meniadakan kemampuan bertanggung jawab secaraHasil penelitian menunjukkan bahwa amnesia yang timbul akibat depresi dan trauma berat tidak secara otomatis meniadakan kemampuan bertanggung jawab secara

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja freelance sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Pekerja freelance sebagai penyediaPenelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pekerja freelance sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Pekerja freelance sebagai penyedia

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual Uu Tpks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan tersebut berupak hak yang diberikan kepada korban seperti hak Penanganan, Hak Perlindungan dan hak pemulihan. Selain perlindungan terdapatPerlindungan tersebut berupak hak yang diberikan kepada korban seperti hak Penanganan, Hak Perlindungan dan hak pemulihan. Selain perlindungan terdapat

JURIS Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35, 36, dan 37 dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 belum sejalan dengan Asas Pengayoman.Berdasarkan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa Pasal 35, 36, dan 37 dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 belum sejalan dengan Asas Pengayoman.

JURIS Kritik Asas Non Diskriminatif Terhadap Regulasi dalam Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban Bullying Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pada pembahasan kedua dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 76C dan sanksinya belum sepenuhnya selaras dengan indikator non-diskriminatif.Pada pembahasan kedua dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 76C dan sanksinya belum sepenuhnya selaras dengan indikator non-diskriminatif.

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para pekerja yang terkait dengan tindakan penahanan ijazah olehPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi para pekerja yang terkait dengan tindakan penahanan ijazah oleh

JURIS Kedudukan Artificial Intelligence AI di dalam Hukum Perdata Serta Pertanggungjawaban Pengguna Atas Penyalahgunaannya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan dirancangnya AI atau kecerdasan buatan yang serupa dengan manusia yang kemudian jika AI melakukan perbuatan yang dapat merugikan, maka ia tidakDengan dirancangnya AI atau kecerdasan buatan yang serupa dengan manusia yang kemudian jika AI melakukan perbuatan yang dapat merugikan, maka ia tidak

JURIS Peran Hukum Internasional dalam Menyikapi Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dari perspektif hukum internasional, konflik ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma dan prinsip perdamaian dunia, meskipun Dewan Keamanan PBBDari perspektif hukum internasional, konflik ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma dan prinsip perdamaian dunia, meskipun Dewan Keamanan PBB

Latest /

JURIS Kawin Kontrak Sebagai Indikator Transformasi Budaya Hukum Perkawinan Di Bali 2025More at 2025

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum dan budaya dalam konteksDengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum dan budaya dalam konteks

JURIS Optimalisasi Peran Mahasiswa Sebagai Stakeholder dalam Pengawasan Partisipatif Menuju Pilkada Kota Padang Tahun 2024 2025More at 2025

ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Dalam konteks pengawasan elektoral terdapat lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengawasi proses jalannya demokrasi di Indonesia, yaitu Badan PengawasDalam konteks pengawasan elektoral terdapat lembaga yang bertanggung-jawab untuk mengawasi proses jalannya demokrasi di Indonesia, yaitu Badan Pengawas

JURIS The Determinant of Job Performance for Laborers in Manufacturing Companies in Jakarta 2023More at 2023

UNIKOMUNIKOM Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor penentu job performance berdasarkan workplace spirituality, workplace climate, dan compensation. WorkplacePenelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor penentu job performance berdasarkan workplace spirituality, workplace climate, dan compensation. Workplace

JURIS Soil Quality Assessment Under Different Land Use and Litter Conditions in Agrarian Landscape 2025More at 2025

STPNSTPN Desa Dayurejo, yang terletak di lereng Gunung Arjuno, merupakan bentang lahan agraria dengan berbagai tata guna lahan—hutan jati, agroforestri, perkebunanDesa Dayurejo, yang terletak di lereng Gunung Arjuno, merupakan bentang lahan agraria dengan berbagai tata guna lahan—hutan jati, agroforestri, perkebunan

ads-block-test