UNIRA MALANGUNIRA MALANG
Journal of Governance InnovationJournal of Governance InnovationPelaksanaan sister city Sidoarjo-Jinan telah dimulai semenjak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) pada tahun 2010 lalu. Kerjasama ini didasari atas kesamaan sebagai kota industri yang sama-sama mempunyai kelebihan mengolah produk kerajinan berbahan dasar kulit. Kesamaan karakteristik, geografis, dan politik diantara kedua wilayah seringkali menjadi faktor pendorong terjalinnya sister city. Potensi dan impact positif dari sister city dalam kerangka paradiplomasi dan network governance menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah di era globalisasi dan serba terhubung. Realita bahwa relasi diantara para aktor-aktor dalam jaringan pemerintahan (network governance) bersifat interdependence mendasari Pemerintah Daerah harus bermitra dan saling bertukar sumber daya untuk memenuhi kebutuhan publik dan kemajuan daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan riset kualitatif berbasis studi literatur dari riset pendahulu yang berhubungan dengan topik pelaksanaan kerjasama sister city maupun paradiplomasi. Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana berakhirnya sister city antara Sidoarjo dan Jinan yang sebenarnya mempunyai banyak potensi pengembangan di berbagai bidang dan program-program strategis. Faktor kegagalan ini di analisa melalui sudut pandang konsep paradiplomasi dan network governance dimana berhasil tidaknya kerjasama sister city ditentukan oleh keterlibatan aktor diluar pemerintah, komunikasi dan lobi, inisiatif pemimpin daerah, serta kebijakan yang suportif.
Faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan sister city Sidoarjo‑Jinan adalah kurangnya komitmen penggagas dan dukungan kelembagaan yang kuat.Meskipun terdapat potensi industri dan kerangka hukum, pelaksanaan masih terbatas pada komunikasi dan lobi tanpa mekanisme penegakan perjanjian.Untuk meningkatkan keberlanjutan, dibutuhkan sistem monitoring, peningkatan kapasitas stakeholder, dan penyelarasan kebijakan antar lembaga.
1. Meneliti dampak penggunaan alat manajemen digital (misalnya dashboard pemantauan) terhadap keberlanjutan perjanjian sister city di tingkat daerah. 2. Mengevaluasi peran partisipasi masyarakat dalam memperkuat hubungan sister city, termasuk skema keterlibatan warga lokal dalam kegiatan pertukaran. 3. Membandingkan efektivitas model tata kelola multi‑stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) di beberapa kabupaten Indonesia dalam menjaga kontinuitas kerjasama luar negeri, serta menilai faktor-faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesan. 4. Menganalisis pengaruh kebijakan pusat (peraturan pemerintah dan PP) terhadap implementasi sister city, untuk memperbaiki koordinasi kebijakan regional. 5. Meneliti strategi penguatan kapasitas lembaga daerah (SDM, keuangan, dan teknis) dalam memfasilitasi program pertukaran budaya dan teknologi antar kota. 6. Mengkaji manfaat ekonomi dari sister city melalui analisis data perdagangan, investasi, dan pariwisata, guna memberikan dasar bagi pemetaan potensi unggulan daerah. 7. Membuat kerangka kerja penilaian periodik yang melibatkan indikator kinerja terkait mutu hubungan, kontribusi sosial, dan dampak ekonomi, sehingga perjanjian dapat dievaluasi secara sistematis. 8. Meneliti pengaruh dinamika politik daerah (pergantian kepemimpinan, kebijakan jangka panjang) terhadap kontinuitas sister city, dan merancang strategi mitigasi risiko politik. 9. Mengkaji potensi platform kolaborasi publik‑swasta dalam memperluas jaringan sister city, termasuk model kerja sama berbasis proyek terintegrasi. 10. Menggunakan pendekatan studi kasus ganda untuk membandingkan kasus Sidoarjo‑Jinan dengan kabupaten lain yang memiliki tingkat keberlanjutan sister city lebih tinggi, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat replika.
| File size | 423 KB |
| Pages | 21 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan utama desentralisasi fiskal, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layananKemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan utama desentralisasi fiskal, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai layanan
HARPRESSIDHARPRESSID Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental terkait pola hubungan antara pusat dan daerah dalam rancangan kewenangan, institusi, keuangan,Desentralisasi asimetris menyangkut hal-hal fundamental terkait pola hubungan antara pusat dan daerah dalam rancangan kewenangan, institusi, keuangan,
UNBARIUNBARI Kinerja pemerintah daerah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukanKinerja pemerintah daerah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan
STIE TDNSTIE TDN Namun, keterbatasan cakupan regulasi, minimnya pedoman teknis, dan belum optimalnya diversifikasi sektor menjadi tantangan utama. Strategi kebijakan investasiNamun, keterbatasan cakupan regulasi, minimnya pedoman teknis, dan belum optimalnya diversifikasi sektor menjadi tantangan utama. Strategi kebijakan investasi
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Penelitian ini mengkaji hubungan dinamis antara ketimpangan dan kualitas tata kelola daerah di tingkat kecamatan, serta mengidentifikasi faktor penggerakPenelitian ini mengkaji hubungan dinamis antara ketimpangan dan kualitas tata kelola daerah di tingkat kecamatan, serta mengidentifikasi faktor penggerak
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, dilengkapi dengan wawasan empiris. Dengan menelaah dokumen hukum,Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis, dilengkapi dengan wawasan empiris. Dengan menelaah dokumen hukum,
ARITEKINARITEKIN Sektor migas tetap menjadi kontributor utama terhadap pendapatan negara meskipun menghadapi tantangan transisi energi. Volatilitas harga minyak memengaruhiSektor migas tetap menjadi kontributor utama terhadap pendapatan negara meskipun menghadapi tantangan transisi energi. Volatilitas harga minyak memengaruhi
DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,
Useful /
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Seminar ini diharapkan menjadi langkah awal kita belajar menulis, mempresentasikan, dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang telahSeminar ini diharapkan menjadi langkah awal kita belajar menulis, mempresentasikan, dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang telah
UNDHIRA BALIUNDHIRA BALI Dari 120 balita di Desa Catur, ditemukan permasalahan seperti obesitas, gizi kurang, dan keterlambatan tumbuh kembang. Tim PKM menawarkan pelatihan danDari 120 balita di Desa Catur, ditemukan permasalahan seperti obesitas, gizi kurang, dan keterlambatan tumbuh kembang. Tim PKM menawarkan pelatihan dan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman destinasi wisata berkelanjutan menyebutkan bahwa standar pengelolaanPeraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman destinasi wisata berkelanjutan menyebutkan bahwa standar pengelolaan
KOMPETIFKOMPETIF Namun, ketika ketiga variabel (risiko bisnis, risiko finansial, dan ukuran perusahaan) diuji secara simultan, nilai F signifikan (Fhitung 6,341 > FtabelNamun, ketika ketiga variabel (risiko bisnis, risiko finansial, dan ukuran perusahaan) diuji secara simultan, nilai F signifikan (Fhitung 6,341 > Ftabel