STIHALBANNASTIHALBANNA

Jurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumJurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap kasus remaja hamil di luar nikah menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 dan fikih Syafiiyah, dengan fokus pada sistem pembuktian dan kadar hukuman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara Qanun dan fikih Syafiiyah, khususnya dalam penggunaan sumpah dan tes DNA sebagai alat bukti, penyamarataan hukuman zina, serta batas usia taklif hudud. Disarankan agar Qanun Jinayat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan fikih Syafiiyah, terutama dalam konteks perlindungan remaja perempuan.

Qanun Jinayat Aceh dan fikih Syafiiyah menekankan kehati-hatian dalam pembuktian zina dan tidak menjadikan kehamilan sebagai bukti mutlak tanpa pengakuan atau empat saksi.Namun, terdapat perbedaan mendasar terkait usia taklif, mekanisme pembuktian, dan jenis hukuman.Qanun menetapkan usia 18 tahun dan memungkinkan penggunaan sumpah serta tes DNA, sementara fikih Syafiiyah mendasarkan taklif pada baligh secara syari dan menolak bukti saintifik dalam perkara hudud.Selain itu, Qanun tidak membedakan hukuman muhsan dan ghairu muhsan, berbeda dengan fikih yang membedakannya secara tegas.Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan Qanun agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Mengkaji efektivitas penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam hukum Syafiiyah sebagai perbandingan dengan Qanun Jinayat Aceh. Merumuskan pendekatan kajian yang membandingkan konsep taklif dalam syariat Islam dengan ketentuan administratif Qanun terkait batas usia. Menganalisis dampak pemakaian umur 18 tahun sebagai patokan hukum terhadap penegakan keadilan sosial di Aceh dalam konteks kasus remaja hamil.

  1. Ketentuan Hukum terhadap Remaja Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Fiqh Syāfi‘īyah... jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/42Ketentuan Hukum terhadap Remaja Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Fiqh SyAfiAoyah jurnal stihalbanna ac index php jurisprudensi article view 42
  2. Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer | Jurisprudensi: Jurnal... doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer Jurisprudensi Jurnal doi 10 70193 jurisprudensi v1i02 08
  3. Vol 2, No 3 (2021). jurnal penelitian pengabdian masyarakat jppm https v2i3 playback timings captures... jurnal.unpad.ac.id/jppm/issue/view/1812Vol 2 No 3 2021 jurnal penelitian pengabdian masyarakat jppm https v2i3 playback timings captures jurnal unpad ac jppm issue view 1812
Read online
File size618.79 KB
Pages26
DMCAReport

Related /

JURIS Introduction To The Hikayat Prang Sabi And Its Relationship To Literature Learning 2025More at 2025

STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Memahami Hikayat Prang Sabi tidak hanya memperkaya sastra daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, tetapi juga berperan penting sebagai mediaMemahami Hikayat Prang Sabi tidak hanya memperkaya sastra daerah yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran, tetapi juga berperan penting sebagai media

JURIS Hukum Islam Meninjau Penarikan Kembali Hadiah Lamaran Setelah Perceraian Dari Segi Urf Masyarakat 2024More at 2024

UIIDALWAUIIDALWA Kesimpulan bahwa adat menarik kembali seserahan yang diberikan bertentangan dengan ketetapan hukum Islam. Adat Bhan-Ghiban merupakan pemberian seserahanKesimpulan bahwa adat menarik kembali seserahan yang diberikan bertentangan dengan ketetapan hukum Islam. Adat Bhan-Ghiban merupakan pemberian seserahan

JURIS Contextual Interpretation and the Existence of Women and Their Implications for Equalization of the Inheritance of Men and Women 2022More at 2022

IAINPTKIAINPTK Namun demikian, produk hukum tersebut dianggap bertentangan dengan kaidah yang lebih besar dalam syariat Islam, yakni dalil nash Alquran tentang bagianNamun demikian, produk hukum tersebut dianggap bertentangan dengan kaidah yang lebih besar dalam syariat Islam, yakni dalil nash Alquran tentang bagian

JURIS Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan PMD Di BTPN Syariah MMS Rengasdengklok Karawang 2021More at 2021

STIES PURWAKARTASTIES PURWAKARTA Paket Masa Depan adalah program terpadu BTPN Syariah yang ditujukan bagi perempuan pedesaan yang tidak memiliki akses perbankan namun memiliki semangatPaket Masa Depan adalah program terpadu BTPN Syariah yang ditujukan bagi perempuan pedesaan yang tidak memiliki akses perbankan namun memiliki semangat

JURIS Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia 2018More at 2018

STAINSTAIN Atas dasar ini, pihak Belanda mengubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Perjuangan pemikirAtas dasar ini, pihak Belanda mengubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Perjuangan pemikir

JURIS Konstruksi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Islam 2017More at 2017

IAIN SUIAIN SU Islam menegaskan perihal kewajiban setiap Muslim untuk memanfaatkan, memelihara dan melindungi alam secara arif, dan upaya ke arah tersebut merupakan bagianIslam menegaskan perihal kewajiban setiap Muslim untuk memanfaatkan, memelihara dan melindungi alam secara arif, dan upaya ke arah tersebut merupakan bagian

JURIS Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam Dan Pendidikan Sekuler 2017More at 2017

IAIN SUIAIN SU Berdasarkan kajian di atas, ditemukan bahwa telah terjadi proses politik sekularisasi pendidikan yang masuk dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.Berdasarkan kajian di atas, ditemukan bahwa telah terjadi proses politik sekularisasi pendidikan yang masuk dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

JURIS Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi 2015More at 2015

UINUIN Modernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun, di negara yang berideologi Pancasila ini, prosesModernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun, di negara yang berideologi Pancasila ini, proses

Useful /

JURIS Evaluation of the sports learning program phase C in the West Air Hangat sub district based on CIPP 2025More at 2025

STKIP SINGKAWANGSTKIP SINGKAWANG Evaluasi proses mengungkapkan bahwa metode pembelajaran bervariasi, namun perlu penguatan dalam penggunaan media dan penilaian autentik. Sementara itu,Evaluasi proses mengungkapkan bahwa metode pembelajaran bervariasi, namun perlu penguatan dalam penggunaan media dan penilaian autentik. Sementara itu,

JURIS Pengembangan Sustainable Livelihood Asset Ternak Sapi Potong Terintegrasi Tanaman Padi di Kecamatan Ruteng 2025More at 2025

UnimorUnimor Livelihood atau penghidupan merupakan asset atau modal yang terdiri dari aset manusia, alam, fisik, finansial, dan sosial. Tujuan penelitian ini adalahLivelihood atau penghidupan merupakan asset atau modal yang terdiri dari aset manusia, alam, fisik, finansial, dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah

JURIS Analisis Metode ANP pada Hubungan Kerja di PT Pp London Sumatera Indonesia Tbk 2021More at 2021

TUNASBANGSATUNASBANGSA Perusahaan melakukan efisiensi karena rasio tenaga kerja per hektar telah melampaui standar 0,16 yang ditetapkan. Empat kriteria program efisiensi adalahPerusahaan melakukan efisiensi karena rasio tenaga kerja per hektar telah melampaui standar 0,16 yang ditetapkan. Empat kriteria program efisiensi adalah

JURIS Penerapan Algoritma K Means dalam Proses Clustering Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negera di Sekretariat DPRD Pematangsiantar 2021More at 2021

TUNASBANGSATUNASBANGSA Berdasarkan analisis dengan metode K-Means yang diimplementasikan pada RapidMiner, penelitian ini menghasilkan tiga cluster kinerja ASN di SekretariatBerdasarkan analisis dengan metode K-Means yang diimplementasikan pada RapidMiner, penelitian ini menghasilkan tiga cluster kinerja ASN di Sekretariat

ads-block-test