STIHALBANNASTIHALBANNA

Jurisprudensi: Jurnal Ilmu HukumJurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap kasus remaja hamil di luar nikah menurut Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 dan fikih Syafiiyah, dengan fokus pada sistem pembuktian dan kadar hukuman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara Qanun dan fikih Syafiiyah, khususnya dalam penggunaan sumpah dan tes DNA sebagai alat bukti, penyamarataan hukuman zina, serta batas usia taklif hudud. Disarankan agar Qanun Jinayat ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan fikih Syafiiyah, terutama dalam konteks perlindungan remaja perempuan.

Qanun Jinayat Aceh dan fikih Syafiiyah menekankan kehati-hatian dalam pembuktian zina dan tidak menjadikan kehamilan sebagai bukti mutlak tanpa pengakuan atau empat saksi.Namun, terdapat perbedaan mendasar terkait usia taklif, mekanisme pembuktian, dan jenis hukuman.Qanun menetapkan usia 18 tahun dan memungkinkan penggunaan sumpah serta tes DNA, sementara fikih Syafiiyah mendasarkan taklif pada baligh secara syari dan menolak bukti saintifik dalam perkara hudud.Selain itu, Qanun tidak membedakan hukuman muhsan dan ghairu muhsan, berbeda dengan fikih yang membedakannya secara tegas.Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan Qanun agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Mengkaji efektivitas penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam hukum Syafiiyah sebagai perbandingan dengan Qanun Jinayat Aceh. Merumuskan pendekatan kajian yang membandingkan konsep taklif dalam syariat Islam dengan ketentuan administratif Qanun terkait batas usia. Menganalisis dampak pemakaian umur 18 tahun sebagai patokan hukum terhadap penegakan keadilan sosial di Aceh dalam konteks kasus remaja hamil.

  1. Ketentuan Hukum terhadap Remaja Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Fiqh Syāfi‘īyah... jurnal.stihalbanna.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/42Ketentuan Hukum terhadap Remaja Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Fiqh SyAfiAoyah jurnal stihalbanna ac index php jurisprudensi article view 42
  2. Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer | Jurisprudensi: Jurnal... doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer Jurisprudensi Jurnal doi 10 70193 jurisprudensi v1i02 08
  3. Vol 2, No 3 (2021). jurnal penelitian pengabdian masyarakat jppm https v2i3 playback timings captures... jurnal.unpad.ac.id/jppm/issue/view/1812Vol 2 No 3 2021 jurnal penelitian pengabdian masyarakat jppm https v2i3 playback timings captures jurnal unpad ac jppm issue view 1812
Read online
File size618.79 KB
Pages26
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Penempatan Anggota Polri Luar Struktur Dalam Perspektif Kode Etik Analysis of Police Regulation No 10 of 2025 on the Placement of Police Officers Outside the Stru 2026More at 2026

UntikaUntika Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol 10/2025 memberikan kepastian hukum teknis penugasan anggota POLRI di 17 kementerian/lembaga, namun masih terdapatHasil penelitian menunjukkan bahwa Perpol 10/2025 memberikan kepastian hukum teknis penugasan anggota POLRI di 17 kementerian/lembaga, namun masih terdapat

JURIS TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP POLLUTER PAYS HUKUMasi Prinsip Polluter Pays Hukum 2026More at 2026

HARAPANHARAPAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pencemaran limbah industri dengan menelaah sejauh manaPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pencemaran limbah industri dengan menelaah sejauh mana

JURIS Pendampingan Hukum Korban Pemerkosaan Perlindungan terhadap Pendidikan Perempuan 2025More at 2025

STIHALBANNASTIHALBANNA Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan hukum yang efektif dalam melindungi korban pemerkosaan, terutama dalam memastikan hak pendidikanPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendampingan hukum yang efektif dalam melindungi korban pemerkosaan, terutama dalam memastikan hak pendidikan

JURIS ANALISIS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA BERDASARKAN KLAUSUL CONTESTABLE PERIOD STUDI PUTUSAN NOMOR 489 Pdt G 2021 PN Mdn 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakanPenelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakan

JURIS RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BIDANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG TERHADAP POLITIK KRIMINAL INDONESIA Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia 2024More at 2024

MKRIMKRI Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal yang diperkuat dengan pendekatan statuta dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum pidanaPenelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal yang diperkuat dengan pendekatan statuta dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Namun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadapNamun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadap

JURIS The constitutional rights of indigenous beliefs adherents in minority fiqh perspective 2021More at 2021

IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Isu diskriminasi terhadap minoritas, khususnya penghayat kepercayaan, dapat diselesaikan secara harmonis antara perspektif hak konstitusional dan fikihIsu diskriminasi terhadap minoritas, khususnya penghayat kepercayaan, dapat diselesaikan secara harmonis antara perspektif hak konstitusional dan fikih

JURIS Penerapan Algoritma K Means dalam Proses Clustering Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negera di Sekretariat DPRD Pematangsiantar 2021More at 2021

TUNASBANGSATUNASBANGSA Berdasarkan analisis dengan metode K-Means yang diimplementasikan pada RapidMiner, penelitian ini menghasilkan tiga cluster kinerja ASN di SekretariatBerdasarkan analisis dengan metode K-Means yang diimplementasikan pada RapidMiner, penelitian ini menghasilkan tiga cluster kinerja ASN di Sekretariat

Useful /

JURIS Kapasitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilihan Umum 2026More at 2026

HARAPANHARAPAN PTUN bertindak sebagai pengecekan untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan ini sejalan dengan nilai-nilai akuntabilitas, keadilan, dan keterbukaan. FungsinyaPTUN bertindak sebagai pengecekan untuk memastikan bahwa pilihan-pilihan ini sejalan dengan nilai-nilai akuntabilitas, keadilan, dan keterbukaan. Fungsinya

JURIS Tinjauan Hukum Penegakan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan 2026More at 2026

HARAPANHARAPAN B/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan asas proporsionalitas dalam menetapkan besaran restitusi yang wajib dibayarkan olehB/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan asas proporsionalitas dalam menetapkan besaran restitusi yang wajib dibayarkan oleh

JURIS Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Layanan Internet Ditinjau Dari Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan penyedia layanan internet ditinjau dari Undang-UndangRumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan penyedia layanan internet ditinjau dari Undang-Undang

JURIS Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi padaPerlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada

ads-block-test