HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumPenegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, normatif, dan diskursif, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencemaran limbah industri. Meskipun prinsip polluter pays telah diadopsi dalam kerangka peraturan perundang-undangan lingkungan, implementasinya di tingkat penegakan hukum belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam menciptakan keadilan lingkungan dan efek jera bagi pelaku pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pencemaran limbah industri dengan menelaah sejauh mana prinsip polluter pays diterapkan secara konsisten dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang dipadukan dengan analisis wacana kritis terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan lingkungan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, serta telaah kasus pencemaran limbah industri yang memiliki implikasi pidana dan administratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, terutama dalam aspek pembebanan tanggung jawab biaya pemulihan lingkungan kepada pelaku usaha. Selain itu, konstruksi bahasa hukum dalam regulasi dan putusan pengadilan cenderung melemahkan posisi prinsip polluter pays sebagai instrumen utama pertanggungjawaban lingkungan. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan penegakan hukum lingkungan melalui harmonisasi regulasi, konsistensi sanksi, serta reformulasi wacana hukum yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam kasus pencemaran limbah industri masih menghadapi tantangan signifikan, baik pada tataran normatif maupun implementatif.Data awal penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan analisis mendalam, penerapan prinsip polluter pays cenderung dipahami secara terbatas sebagai kewajiban administratif, tanpa penekanan kuat pada pertanggungjawaban finansial dan pemulihan lingkungan.Setelah dilakukan pengolahan dan analisis data melalui pendekatan normatif, empiris, dan diskursif, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya konsistensi regulasi, dominasi sanksi administratif, serta konstruksi bahasa hukum yang kurang tegas berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan.Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif perlindungan lingkungan dan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga prinsip polluter pays belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan keadilan lingkungan.
Untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih konsisten dan jelas, serta implementasi sanksi yang tegas dan adil. Reformulasi wacana hukum yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penerapan prinsip polluter pays. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis lebih mendalam tentang peran bahasa hukum dalam konstruksi pertanggungjawaban pelaku pencemaran, serta mengintegrasikan analisis normatif dan empiris dalam penegakan hukum lingkungan untuk memastikan kesesuaian antara norma dan praktik lapangan.
| File size | 309.04 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa keputusan administratif yang dibuat oleh otoritasPenelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa keputusan administratif yang dibuat oleh otoritas
STTAASTTAA Pendampingan pastoral dalam perspektif feminis memerlukan perhatian besar karena beban ganda yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Konselor perluPendampingan pastoral dalam perspektif feminis memerlukan perhatian besar karena beban ganda yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Konselor perlu
HARAPANHARAPAN Setelah pelaksanaan kegiatan penelitian, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemetaan permasalahan hukum dan pemahaman konseptual mengenai perlindunganSetelah pelaksanaan kegiatan penelitian, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemetaan permasalahan hukum dan pemahaman konseptual mengenai perlindungan
4141 Prevalensi ISK selama dua tahun masa pengumpulan data adalah 65 orang, terdiri dari 16 laki-laki dan 49 perempuan. Terdapat hubungan antara lama rawatPrevalensi ISK selama dua tahun masa pengumpulan data adalah 65 orang, terdiri dari 16 laki-laki dan 49 perempuan. Terdapat hubungan antara lama rawat
4141 Around 800 thousand children in the whole of Indonesia are at risk of diseases that can be prevented with vaccines, namely tetanus, diphtheria, measles,Around 800 thousand children in the whole of Indonesia are at risk of diseases that can be prevented with vaccines, namely tetanus, diphtheria, measles,
4141 Kasus COVID-19 pada laki-laki dalam kelompok usia 31-45 tahun sebesar 14,4%. Kelompok usia produktif juga memiliki prevalensi yang lebih tinggi dari 25,7%.Kasus COVID-19 pada laki-laki dalam kelompok usia 31-45 tahun sebesar 14,4%. Kelompok usia produktif juga memiliki prevalensi yang lebih tinggi dari 25,7%.
UTUUTU Sungai Pinang was the most effective sub-district in achieving the nurse-population balance. Apart from Samarinda Ulu and Samarinda Kota, the distributionSungai Pinang was the most effective sub-district in achieving the nurse-population balance. Apart from Samarinda Ulu and Samarinda Kota, the distribution
UTUUTU Based on the research conducted at welding workshops in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency, involving 45 respondents, it can be concluded thatBased on the research conducted at welding workshops in Johan Pahlawan District, West Aceh Regency, involving 45 respondents, it can be concluded that
Useful /
HARAPANHARAPAN Oleh karena itu, reformasi regulasi yang komprehensif, termasuk penerapan prinsip Explainable AI dan audit algoritmik, sangat dibutuhkan untuk menjaminOleh karena itu, reformasi regulasi yang komprehensif, termasuk penerapan prinsip Explainable AI dan audit algoritmik, sangat dibutuhkan untuk menjamin
INASNACCINASNACC Manajemen anestesi sangat penting untuk pemetaan intraoperatif fokus epileptogenik. Laporan kasus ini membahas strategi anestesi dalam operasi epilepsiManajemen anestesi sangat penting untuk pemetaan intraoperatif fokus epileptogenik. Laporan kasus ini membahas strategi anestesi dalam operasi epilepsi
INASNACCINASNACC Penggunaan ketamin kontroversial, terutama karena kekhawatiran bahwa dapat meningkatkan tekanan intrakranial pada pasien dengan TBI. Dalam laporan kasusPenggunaan ketamin kontroversial, terutama karena kekhawatiran bahwa dapat meningkatkan tekanan intrakranial pada pasien dengan TBI. Dalam laporan kasus
4141 Metode penelitian yang digunakan adalah analitis dengan pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 218 orang. Analisis dataMetode penelitian yang digunakan adalah analitis dengan pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 218 orang. Analisis data