UTUUTU
J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health)J-Kesmas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health)Providers and organizers of health care in the city are health professionals. According to WHO guidelines, the number of health workers needed in Samarinda has not yet been determined. This ratio compares the number of health workers to the population. The method used in this study is a descriptive-analytical nonexperimental design (cross-sectional). Following the studys goals, research participants used secondary data from the Central Statistics Agencys report for Samarinda City in 2018/2019 in social and population data. The number of doctors in Samarinda is 1:10,249, so it does not meet the WHO minimum standard requirement of 1:2,500. The number of nurses is identical, but the standard ratio of 1:855 cannot be met. Six sub-districts failed to meet this ratio. Sungai Pinang was the most effective sub-district in achieving the nurse-population balance. Apart from Samarinda Ulu and Samarinda Kota, the distribution of pharmacists has caught the attention of almost all districts in Samarinda, a total of eight sections. Even one pharmacy in the Sungai Pinang district must serve 54,386 people. Health workers in Samarinda are not equally distributed, owing primarily to external issues.
The distribution of health workers in Samarinda City is uneven, with disparities influenced by social, environmental, and geographical factors.The study highlights issues of overstaffing for non-professional roles and understaffing for professionals, impacting the quality of health services and creating workload imbalances.Addressing this maldistribution requires collaborative efforts from various sectors to ensure equitable access to healthcare for all residents.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan di Samarinda, termasuk preferensi lokasi kerja, insentif finansial, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Studi kualitatif yang mendalam, seperti wawancara dengan tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lokal, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan pemerataan distribusi. Selain itu, penelitian perlu mengeksplorasi efektivitas berbagai intervensi kebijakan, seperti program beasiswa bagi calon tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah terpencil, peningkatan fasilitas dan infrastruktur di daerah-daerah tersebut, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk mengukur dampak dari kebijakan yang diterapkan. Penelitian ini harus mempertimbangkan konteks lokal dan karakteristik unik dari setiap sub-distrik di Samarinda untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dan berkelanjutan, serta memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan.
| File size | 186.04 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
BSIBSI The system is developed to facilitate patients in accessing doctor schedules, taking queue numbers online, consulting services, checking blood stock availability,The system is developed to facilitate patients in accessing doctor schedules, taking queue numbers online, consulting services, checking blood stock availability,
JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Kuku panjang dan kotor berperan penting sebagai media penularan Soil Transmitted Helminths meskipun prevalensinya relatif rendah. Temuan ini menunjukkanKuku panjang dan kotor berperan penting sebagai media penularan Soil Transmitted Helminths meskipun prevalensinya relatif rendah. Temuan ini menunjukkan
UIN SGDUIN SGD Kebijakan pembangunan seragam yang diterapkan pada wilayah yang heterogen telah memperburuk ketimpangan, menunjukkan bahwa kesetaraan formal tidak cukupKebijakan pembangunan seragam yang diterapkan pada wilayah yang heterogen telah memperburuk ketimpangan, menunjukkan bahwa kesetaraan formal tidak cukup
UIN SGDUIN SGD Di Indonesia, proses pemekaran wilayah, di mana wilayah-wilayah dibagi untuk membentuk daerah otonom baru, telah menjadi aspek penting dalam tata kelolaDi Indonesia, proses pemekaran wilayah, di mana wilayah-wilayah dibagi untuk membentuk daerah otonom baru, telah menjadi aspek penting dalam tata kelola
UIN SGDUIN SGD 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak
UIN SGDUIN SGD Hal ini tercermin dalam isu-isu seperti aborsi, kehamilan yang tidak diinginkan, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang masih menghadapiHal ini tercermin dalam isu-isu seperti aborsi, kehamilan yang tidak diinginkan, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang masih menghadapi
UIN SGDUIN SGD Namun, pada tingkat implementasi, mekanisme ini menghadapi hambatan serius, termasuk kurangnya panduan teknis, kapasitas administratif yang lemah, danNamun, pada tingkat implementasi, mekanisme ini menghadapi hambatan serius, termasuk kurangnya panduan teknis, kapasitas administratif yang lemah, dan
UIN SGDUIN SGD Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini menghadirkan perbaikan struktural pada aspek prosedural dan koordinasi kelembagaan, sejumlah persoalan mendasarTemuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini menghadirkan perbaikan struktural pada aspek prosedural dan koordinasi kelembagaan, sejumlah persoalan mendasar
Useful /
BSIBSI This research is expected to provide input for policymakers in evaluating public perceptions of the implementation of food-based social programs. The experimentalThis research is expected to provide input for policymakers in evaluating public perceptions of the implementation of food-based social programs. The experimental
BSIBSI Kemajuan teknologi informasi memudahkan pelaku UMKM melakukan pembukuan secara digital, membantu pembuatan laporan keuangan sistematis dan akurat. PenelitianKemajuan teknologi informasi memudahkan pelaku UMKM melakukan pembukuan secara digital, membantu pembuatan laporan keuangan sistematis dan akurat. Penelitian
LMULMU Strategi yang diterapkan menghasilkan efisiensi biaya sekitar 11% dari anggaran proyek yang direvisi sambil mempertahankan kinerja struktural sesuai denganStrategi yang diterapkan menghasilkan efisiensi biaya sekitar 11% dari anggaran proyek yang direvisi sambil mempertahankan kinerja struktural sesuai dengan
UIN SGDUIN SGD Penggunaan Big Data dalam investigasi kriminal berpotensi secara fundamental mengubah cara lembaga penegak hukum beroperasi, memberikan petugas sumberPenggunaan Big Data dalam investigasi kriminal berpotensi secara fundamental mengubah cara lembaga penegak hukum beroperasi, memberikan petugas sumber