HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumSungai merupakan ruang ekologis publik yang memiliki fungsi strategis bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam praktiknya, sungai di Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas manusia yang belum sepenuhnya ditangani secara efektif melalui instrumen hukum pidana lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan sungai sebagai ruang ekologis publik dalam konteks penegakan tindak pidana lingkungan serta menilai kontribusinya terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat.
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penelitian dan analisis terhadap data yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa sebelum kegiatan penelitian dilakukan, perlindungan sungai sebagai ruang ekologis publik masih belum diposisikan secara optimal dalam praktik penegakan tindak pidana lingkungan.Data awal menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum lebih dominan bersifat administratif, dengan keterbatasan penerapan sanksi pidana yang berorientasi pada perlindungan ekologis jangka panjang.Setelah pelaksanaan kegiatan penelitian, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemetaan permasalahan hukum dan pemahaman konseptual mengenai perlindungan sungai.Data hasil penelitian menunjukkan adanya kejelasan dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan yang berdampak langsung pada sungai, serta perumusan strategi penegakan hukum pidana yang lebih terarah dan berbasis prinsip keadilan ekologis.
Untuk memperkuat perlindungan sungai sebagai ruang ekologis publik, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan strategi integrasi antara penegakan hukum pidana lingkungan dengan pendekatan restoratif ekologis. Strategi ini dapat mencakup pengembangan mekanisme pembuktian ilmiah yang lebih sistematis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konsep sungai sebagai ruang ekologis publik, dan penerapan sanksi pidana yang terintegrasi dengan kewajiban pemulihan sungai. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi peran masyarakat dalam mendorong efektivitas penegakan pidana lingkungan, serta mengkaji lebih lanjut implikasi hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam konteks perlindungan sungai.
| File size | 324.88 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALWEBJOURNALWEB Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran terkait integrasi filsafat dalam manajemen pendidikan Islam. Melalui telaahPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran terkait integrasi filsafat dalam manajemen pendidikan Islam. Melalui telaah
YAYASANBHZYAYASANBHZ Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki potensi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis,Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki potensi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis,
UIN SGDUIN SGD Dengan mengintegrasikan fleksibilitas hukum, partisipasi, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan sosial, kerangka ini menawarkan jalan yang layakDengan mengintegrasikan fleksibilitas hukum, partisipasi, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan sosial, kerangka ini menawarkan jalan yang layak
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap tanah warisan tinggi ketika menghadapiPermasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap tanah warisan tinggi ketika menghadapi
UNTAGUNTAG Ketidakharmonisan antara norma hukum positif dan realitas sosial menimbulkan kesenjangan hukum yang berakibat pada ketidakpastian status hukum anak yangKetidakharmonisan antara norma hukum positif dan realitas sosial menimbulkan kesenjangan hukum yang berakibat pada ketidakpastian status hukum anak yang
UIN SGDUIN SGD Kajian-kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek administratif dan prosedural, dengan sedikit perhatian terhadap keadilan normatif, konsistensi hukum,Kajian-kajian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek administratif dan prosedural, dengan sedikit perhatian terhadap keadilan normatif, konsistensi hukum,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menekankan perlunya evaluasi ulang kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia. Analisis yuridis normatifPutusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menekankan perlunya evaluasi ulang kebijakan batas usia kepala daerah di Indonesia. Analisis yuridis normatif
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hal ini disebabkan oleh nilai yang rendah yang diberikan kepada mantan pemilik tanah. Tingkat pendidikan pemilik tanah yang rendah memengaruhi pemahamanHal ini disebabkan oleh nilai yang rendah yang diberikan kepada mantan pemilik tanah. Tingkat pendidikan pemilik tanah yang rendah memengaruhi pemahaman
Useful /
HARAPANHARAPAN Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi keselarasan peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Lalu LintasDengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi keselarasan peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Lalu Lintas
HARAPANHARAPAN Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif perlindungan lingkungan dan praktik penegakan hukum di lapangan, sehinggaHasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif perlindungan lingkungan dan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga
INASNACCINASNACC Meskipun hanya 10-30% pasien yang memenuhi syarat untuk intervensi bedah, prosedur seperti lobektomi temporal semakin umum dilakukan. Manajemen anestesiMeskipun hanya 10-30% pasien yang memenuhi syarat untuk intervensi bedah, prosedur seperti lobektomi temporal semakin umum dilakukan. Manajemen anestesi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Rekomendasi diajukan untuk merampingkan prosedur, meningkatkan transparansi, berinvestasi dalam teknologi, memperkuat penegakan, dan mengadopsi praktikRekomendasi diajukan untuk merampingkan prosedur, meningkatkan transparansi, berinvestasi dalam teknologi, memperkuat penegakan, dan mengadopsi praktik