HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan, pengaturan hukum mengenai hak restitusi, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hak restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban. Dalam kasus Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan asas proporsionalitas dalam menetapkan besaran restitusi yang wajib dibayarkan oleh terdakwa. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai restitusi telah memberikan dasar perlindungan bagi korban, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan belum optimalnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penguatan mekanisme restitusi agar hak-hak korban tindak pidana dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.
Pengaturan hukum mengenai restitusi telah memberikan dasar perlindungan bagi korban, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan belum optimalnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penguatan mekanisme restitusi agar hak-hak korban tindak pidana dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program restitusi yang dijalankan oleh LPSK dalam memberikan pemulihan bagi korban tindak pidana, dengan fokus pada aspek psikologis dan sosial ekonomi korban. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi restitusi di lapangan, seperti kendala administratif, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan resistensi dari pelaku atau pihak terkait lainnya. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi model restitusi yang lebih inovatif dan adaptif, seperti penggunaan dana publik atau mekanisme crowdfunding untuk memastikan ketersediaan sumber daya restitusi bagi korban yang tidak mampu mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas restitusi sebagai instrumen keadilan restoratif bagi korban tindak pidana, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam perlindungan korban.
| File size | 329.01 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran strategis dalam mengontrol legalitas tindakan administrasi penyelenggara pemilu agar tetap sejalanHasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran strategis dalam mengontrol legalitas tindakan administrasi penyelenggara pemilu agar tetap sejalan
HARAPANHARAPAN Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Pasar Modal,Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap Undang-Undang Pasar Modal,
STTAASTTAA Berdasarkan studi kritik teks, penulis menyimpulkan bahwa penulis mula-mula bermaksud menuliskan kata ספא dan frasa “because she had no child padaBerdasarkan studi kritik teks, penulis menyimpulkan bahwa penulis mula-mula bermaksud menuliskan kata ספא dan frasa “because she had no child pada
STTAASTTAA Pembahasan ini memuncak ketika Yakobus menekankan aspek iman di dalam doanya. Para pembaca didorong untuk bisa berdoa dengan iman dan tidak goyah. DoaPembahasan ini memuncak ketika Yakobus menekankan aspek iman di dalam doanya. Para pembaca didorong untuk bisa berdoa dengan iman dan tidak goyah. Doa
UntikaUntika Temuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalamTemuan menunjukkan bahwa kepala desa berperan strategis dalam memfasilitasi mekanisme preventif dan restoratif, sehingga memperkuat tata kelola lokal dalam
IJBLEIJBLE Penelitian mengidentifikasi celah regulasi dalam KUHAP yang saat ini tidak menampung mekanisme restoratif seperti DPA dalam kerangka penuntutan. Oleh karenaPenelitian mengidentifikasi celah regulasi dalam KUHAP yang saat ini tidak menampung mekanisme restoratif seperti DPA dalam kerangka penuntutan. Oleh karena
FHUKIFHUKI Oleh karena itu, diharapkan para penegak hukum dapat lebih proaktif dalam menginformasikan dan memfasilitasi hak restitusi bagi para korban tindak pidanaOleh karena itu, diharapkan para penegak hukum dapat lebih proaktif dalam menginformasikan dan memfasilitasi hak restitusi bagi para korban tindak pidana
4141 Sampah merupakan masalah yang belum terselesaikan, terutama di Indonesia. Dari waktu ke waktu, jumlah sampah terus mengalami fluktuasi. Berdasarkan dataSampah merupakan masalah yang belum terselesaikan, terutama di Indonesia. Dari waktu ke waktu, jumlah sampah terus mengalami fluktuasi. Berdasarkan data
Useful /
HARAPANHARAPAN Selanjutnya dilihat dari sisi kepastian hukum bahwa putusan ini membuka ruang ketidakpastian karena memerlukan revisi besar terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada.Selanjutnya dilihat dari sisi kepastian hukum bahwa putusan ini membuka ruang ketidakpastian karena memerlukan revisi besar terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada.
HARAPANHARAPAN Permasalahan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar Kota Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi dan sosialPermasalahan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar Kota Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor ekonomi dan sosial
FHUKIFHUKI 28 of 2014, employing legal protection theory and a statutory approach, thus constituting normative research. It identifies government blocking of these28 of 2014, employing legal protection theory and a statutory approach, thus constituting normative research. It identifies government blocking of these
FHUKIFHUKI 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU