HARAPANHARAPAN
Jurnal Perspektif HukumJurnal Perspektif HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan, pengaturan hukum mengenai hak restitusi, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hak restitusi terhadap korban tindak pidana penganiayaan telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban. Dalam kasus Nomor 1127/Pid.B/2023/PN Mdn, hakim mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan asas proporsionalitas dalam menetapkan besaran restitusi yang wajib dibayarkan oleh terdakwa. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai restitusi telah memberikan dasar perlindungan bagi korban, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan belum optimalnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penguatan mekanisme restitusi agar hak-hak korban tindak pidana dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.
Pengaturan hukum mengenai restitusi telah memberikan dasar perlindungan bagi korban, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan belum optimalnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penguatan mekanisme restitusi agar hak-hak korban tindak pidana dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan yang ada, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan: Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program restitusi yang dijalankan oleh LPSK dalam memberikan pemulihan bagi korban tindak pidana, dengan fokus pada aspek psikologis dan sosial ekonomi korban. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi restitusi di lapangan, seperti kendala administratif, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan resistensi dari pelaku atau pihak terkait lainnya. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi model restitusi yang lebih inovatif dan adaptif, seperti penggunaan dana publik atau mekanisme crowdfunding untuk memastikan ketersediaan sumber daya restitusi bagi korban yang tidak mampu mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas restitusi sebagai instrumen keadilan restoratif bagi korban tindak pidana, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam perlindungan korban.
| File size | 329.01 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian tata ruang yang efektif guna mencegah alih fungsi lahan pertanian dan cara pencegahanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian tata ruang yang efektif guna mencegah alih fungsi lahan pertanian dan cara pencegahan
UNARSUNARS Perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Proses Diversi bahwa Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum denganPerlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Proses Diversi bahwa Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan
UNARSUNARS Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadapBatik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
UNARSUNARS Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3
UNARSUNARS dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitiandengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitian
UNARSUNARS Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara sebagai produk amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Amandemen Ketiga tersebut menetapkanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara sebagai produk amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Amandemen Ketiga tersebut menetapkan
UNARSUNARS Notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.Notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran.
UNARSUNARS Kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang KewenanganKepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan
Useful /
HARAPANHARAPAN Faktor regulasi serta penegakan hukum yang masih lemah dan tidak konsisten, ditambah kurangnya koordinasi di antara instansi terkait dan adanya toleransiFaktor regulasi serta penegakan hukum yang masih lemah dan tidak konsisten, ditambah kurangnya koordinasi di antara instansi terkait dan adanya toleransi
INASNACCINASNACC The reactivation of HSV after TBI, particularly HSV-1 and HSV-2, can lead to significant neurological consequences, including encephalitis, cognitive decline,The reactivation of HSV after TBI, particularly HSV-1 and HSV-2, can lead to significant neurological consequences, including encephalitis, cognitive decline,
UNARSUNARS Penyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggungPenyuluhan hukum tersebut dapat berupa pelayanan untuk membantu membayarkan atau memvalidasi pembayaran pajak terutang para pihak. Sedangkan, tanggung
UNARSUNARS Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah upaya Vaksinasi. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikanBerbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah upaya Vaksinasi. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan