ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER
Journal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsJournal of Contemporary Business Law & Technology: Cyber Law, Blockchain, and Legal InnovationsTujuan: Perkembangan pesat perdagangan elektronik menimbulkan tantangan hukum baru, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari kontrak elektronik; penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep dan prosedur arbitrase elektronik di Uni Emirat Arab, menganalisis lingkungan teknis dan hukum yang mendukung, serta menilai kemampuannya sebagai model legislatif bagi negara lain. Metode: Uni Emirat Arab mengatasi tantangan tersebut dengan mengeluarkan regulasi komprehensif, khususnya Undang‑Undang Federal No. 6 Tahun 2018 tentang arbitrase, yang dilengkapi dengan amandemen terhadap Undang‑Undang Prosedur Sipil serta pusat‑pusat arbitrase khusus. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab berhasil membangun kerangka kerja yang kuat yang mengintegrasikan teknologi komunikasi elektronik dengan prosedur arbitrase, didukung oleh infrastruktur canggih, pusat khusus, dan aturan hukum yang dapat dilaksanakan, menjadikannya unik di kawasan Arab. Kebaruan: Berbeda dengan pendekatan tradisional, sistem UAE menginstitusionalisasikan arbitrase elektronik melalui perundang‑undangan khusus, infrastruktur teknis modern, dan pusat khusus, membuktikan bahwa penerapan arbitrase elektronik tidak hanya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan, tetapi juga menyediakan referensi legislatif bagi negara lain yang ingin mengatur penyelesaian sengketa elektronik sesuai praktik internasional.
Pengalaman Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa sistem arbitrase elektronik yang terintegrasi secara hukum dan teknis berhasil menyelesaikan sengketa e‑commerce secara efisien, sehingga menjadi model legislatif bagi negara‑negara lain yang belum memiliki kerangka serupa.Namun, penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan terkait ketidakkonsistenan penerapan dan potensi ketidakpastian pada tahap banding serta pembatalan karena wewenang luas pengadilan kompeten.Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji pembentukan pusat arbitrase elektronik permanen, pembuatan registri arbitrator elektronik bersertifikasi, serta upaya mempromosikan budaya arbitrase elektronik secara regional dan internasional guna meningkatkan kepercayaan, aksesibilitas, dan efektivitas penyelesaian sengketa.
Penelitian selanjutnya dapat mempelajari bagaimana membangun pusat arbitrase elektronik yang bersifat permanen, sehingga pihak‑pihak yang bersengketa tidak perlu lagi mencari layanan sementara dan dapat mengakses fasilitas yang terstandarisasi setiap saat. Selanjutnya, diperlukan kajian tentang pembuatan registri nasional yang memuat data arbitrator elektronik bersertifikasi serta otoritas sertifikasi digital yang diakui, guna menjamin kualitas dan kepercayaan terhadap para profesional yang menangani sengketa online. Selain itu, penting untuk menyelidiki strategi pemberdayaan budaya arbitrase elektronik, termasuk program pelatihan bagi pengacara, hakim, dan pelaku usaha serta kampanye publik yang menjelaskan manfaat efisiensi, transparansi, dan keadilan yang ditawarkan oleh proses digital. Penelitian ini juga dapat menguji dampak kebijakan insentif fiskal atau regulasi yang memotivasi perusahaan untuk memilih arbitrase elektronik sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa. Selanjutnya, studi perbandingan antar negara dapat mengidentifikasi praktik terbaik dalam mengintegrasikan teknologi komunikasi terkini ke dalam prosedur arbitrase. Akhirnya, evaluasi terhadap mekanisme penegakan keputusan arbitrase elektronik di tingkat nasional dan internasional akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum pada tahap banding. Dengan menggabungkan ketiga fokus tersebut, diharapkan tercipta ekosistem arbitrase elektronik yang lebih terpercaya, mudah diakses, dan efektif bagi semua pemangku kepentingan.
| File size | 230.96 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
OJS STEIALAMAROJS STEIALAMAR Penelitian ini menyarankan perlunya sinergi kebijakan fiskal yang lebih terintegrasi dan edukasi yang lebih intensif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutanPenelitian ini menyarankan perlunya sinergi kebijakan fiskal yang lebih terintegrasi dan edukasi yang lebih intensif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan
INSANPRIMAMUINSANPRIMAMU Kondisi ruang praktik yang kurang optimal menjadi tantangan tersendiri, namun dapat diatasi melalui pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur danKondisi ruang praktik yang kurang optimal menjadi tantangan tersendiri, namun dapat diatasi melalui pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur dan
ANTISPUBLISHERANTISPUBLISHER Penelitian ini menyoroti masalah suap yang parah dan meluas, secara signifikan merusak jabatan publik dan kepentingan umum. Interaksi faktor ekonomi, sosial,Penelitian ini menyoroti masalah suap yang parah dan meluas, secara signifikan merusak jabatan publik dan kepentingan umum. Interaksi faktor ekonomi, sosial,
APPIHIAPPIHI Terkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditorTerkadang debitor tidak membayar utangnya sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pelunasan utang. Salah satu langkah hukum yang dilakukan kreditor
APPIHIAPPIHI MoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkanMoU dalam hukum perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat secara hukum, bukan sekadar kesepakatan moral, asalkan
APPIHIAPPIHI Keterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkanKeterlibatan lembaga seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat diperlukan untuk memastikan perjanjian restoratif menghasilkan
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh awak kapal asing yang bekerja di kapal tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlakuProses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh awak kapal asing yang bekerja di kapal tersebut memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
NEOLECTURANEOLECTURA Studi ini menyoroti tantangan keabsahan kontrak elektronik, terutama terkait itikad baik, kapasitas hukum, keabsahan objek, serta isu kurangnya negosiasiStudi ini menyoroti tantangan keabsahan kontrak elektronik, terutama terkait itikad baik, kapasitas hukum, keabsahan objek, serta isu kurangnya negosiasi
Useful /
OJS STEIALAMAROJS STEIALAMAR Rasio kecukupan modal (CAR) kedua Bank Umum tersebut di atas ketentuan minimum BI (8%). Tingkat solvabilitas dari kedua Bank Umum tersebut menunjukkanRasio kecukupan modal (CAR) kedua Bank Umum tersebut di atas ketentuan minimum BI (8%). Tingkat solvabilitas dari kedua Bank Umum tersebut menunjukkan
APPIHIAPPIHI Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 20/Pdt. Sus-Pailit/2022/PN.
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.
UBBGUBBG Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada isu identitas moral dan gender yang diwakili melalui tingkat linguistik dan praktik diskursus. Berdasarkan hasilHasil penelitian menunjukkan bahwa ada isu identitas moral dan gender yang diwakili melalui tingkat linguistik dan praktik diskursus. Berdasarkan hasil