UGMUGM
Gadjah Mada International Journal of BusinessGadjah Mada International Journal of BusinessMakalah ini membahas dan mengusulkan isu-isu kebijakan terkait pengembangan industri mikrofinansial di Indonesia. Meskipun mampu membiayai usaha skala kecil, perkembangan industri mikrofinansial masih jauh tertinggal dibandingkan bank komersial. Fokus kebijakan pada pengembangan praktik keuangan yang sehat di mikrobank telah mengabaikan peran lembaga mikrofinansial semi-formal dan informal (MFIs) dalam melayani masyarakat miskin. Kepatuhan terhadap praktik perbankan yang sehat dapat secara tidak langsung menjauhkan mikrobank dari melayani masyarakat miskin. Mengingat kemampuan MFIs informal dan semi-formal dalam menjangkau masyarakat miskin, tantangan kebijakan mikrofinansial di Indonesia adalah mengembangkan sistem keuangan inklusif di mana perkembangan mikrobank berjalan seiring dengan perkembangan MFIs semi-formal dan informal, seperti koperasi dan kelompok simpan pinjam (ROSCAs).
Pendekatan komersialisasi dalam mikrofinansial tidak selalu sejalan dengan tujuan menjangkau masyarakat miskin.Mikrobank cenderung mengabaikan masyarakat miskin demi profitabilitas, sementara MFIs semi-formal dan informal seperti koperasi dan ROSCAs lebih mampu melayani masyarakat miskin dengan pendekatan sosial.Kebijakan mikrofinansial di Indonesia perlu mempromosikan pengembangan mikrobank secara paralel dengan MFIs semi-formal dan informal untuk mencapai sistem keuangan yang inklusif.Selain itu, diperlukan inovasi finansial yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat miskin dan penguatan intermediasi sosial untuk meningkatkan dampak mikrofinansial terhadap pengurangan kemiskinan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas linkage program antara mikrobank dengan MFIs semi-formal dan informal dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi model inovasi finansial yang menggabungkan pendekatan komersial dan sosial untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Studi lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi peran intermediasi sosial dalam memperkuat kapasitas masyarakat miskin dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.
| File size | 82.32 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian komoditas jagung berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir dan longsor saat musim hujan sertaAlih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian komoditas jagung berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir dan longsor saat musim hujan serta
UNUSIAUNUSIA 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembentukan BPI Danantara menandakan perubahan tata kelola BUMN di Indonesia yang semula dilakukan19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk pembentukan BPI Danantara menandakan perubahan tata kelola BUMN di Indonesia yang semula dilakukan
UNIKSUNIKS Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan alat bukti, kewajiban terdakwa melindungi keluarga, keadaan ekonomi terdakwa, dan penyesalanHasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan alat bukti, kewajiban terdakwa melindungi keluarga, keadaan ekonomi terdakwa, dan penyesalan
GRAHAKAROMAHGRAHAKAROMAH Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya regulasi, akses terbatas, serta miskonsepsi tentang pengobatan tradisional dan modern,Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya regulasi, akses terbatas, serta miskonsepsi tentang pengobatan tradisional dan modern,
STIE PORTNUMBAYSTIE PORTNUMBAY Permasalahan pada saat ini yang dihadapi adalah bahwa kurangnya pemahaman masyarakat/mahasiswa tentang potensi dan peluang penghasilan dari UMKM, kurangnyaPermasalahan pada saat ini yang dihadapi adalah bahwa kurangnya pemahaman masyarakat/mahasiswa tentang potensi dan peluang penghasilan dari UMKM, kurangnya
NEOLECTURANEOLECTURA Namun, dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2298 K/Pid. Sus/2019, tujuh terdakwa dibebaskan karena judex facti dianggap telah benar dalam penerapanNamun, dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2298 K/Pid. Sus/2019, tujuh terdakwa dibebaskan karena judex facti dianggap telah benar dalam penerapan
STAI NURULIMANSTAI NURULIMAN Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan No. Bna mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk hal-hal yang memberatkanPenelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam putusan No. Bna mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman, termasuk hal-hal yang memberatkan
STISNQSTISNQ Sehubungan dengan hal ini, dalam rumah tangga yang harus diperhatikan adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Karena tidak memiliki kesiapan dalamSehubungan dengan hal ini, dalam rumah tangga yang harus diperhatikan adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Karena tidak memiliki kesiapan dalam
Useful /
UPIUPI The objective of the study is to evaluate the impact of using the e-book Multimedia Animation (e-MMA) in the teaching and learning process of engineeringThe objective of the study is to evaluate the impact of using the e-book Multimedia Animation (e-MMA) in the teaching and learning process of engineering
UPIUPI 38 strain diidentifikasi sebagai Leuconostoc, dengan subspesies 16 Mesenteroides, 11 Dextranicum, dan 11 Cremoris. Studi kami tertarik pada kecakapan teknologi38 strain diidentifikasi sebagai Leuconostoc, dengan subspesies 16 Mesenteroides, 11 Dextranicum, dan 11 Cremoris. Studi kami tertarik pada kecakapan teknologi
UNIKSUNIKS Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya di Desa Koto Sentajo Kecamatan SentajoPerumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo
UGMUGM 40/2007 mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban bagi perusahaan berbasis sumber daya. Empat bulan setelah undang-undang ini berlaku,40/2007 mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai kewajiban bagi perusahaan berbasis sumber daya. Empat bulan setelah undang-undang ini berlaku,