STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaKeputusan untuk menahan tersangka di pusat penahanan atau penjara telah berkontribusi terhadap peningkatan tingkat okupansi, yang menyebabkan penumpukan di penjara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai fundamental yang mendasari penerapan kebijakan penahanan pra-persidangan di Indonesia dan dampaknya terhadap peningkatan kemacetan di fasilitas penjara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Masalah-masalah tersebut diteliti menggunakan pendekatan statuta dan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, dan data dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hukum menyediakan dasar yang kuat untuk menerapkan hukuman alternatif bagi pelaku selain penjara. Namun, pemahaman petugas penegak hukum sebagai instrumen penegakan hukum masih cenderung mendukung keputusan tentang penahanan pra-persidangan dan penahanan berskala besar. Faktor sosial dan politik tetap menjadi dasar utama untuk penerapan penahanan tersangka, yang kemudian mendorong peningkatan kasus penumpukan penjara.
Sistem hukum di Indonesia telah mengatur keputusan penahanan pra-persidangan.Namun, interpretasi hukum yang timbul dari ketentuan ini masih sangat bervariasi.Penahanan pra-persidangan sering digunakan sebagai alat untuk memenuhi publik atau menenangkan kegelisahan sosial yang disebabkan oleh tindakan kriminal.Oleh karena itu, kebijakan menahan tersangka tidak hanya didasarkan pada dasar hukum tetapi juga didorong oleh tekanan sosial atau tuntutan publik, meskipun penyelidikan kriminal belum selesai.Petugas penegak hukum bukan alat untuk memenuhi keinginan publik, tetapi alat untuk mengoptimalkan penegakan hukum, memenuhi peran hukum sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan publik.Jumlah tinggi keputusan untuk menahan tersangka selama fase penyelidikan atau penahanan pra-persidangan telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan okupansi di fasilitas penahanan dan penjara.Tingkat okupansi tinggi ini kemudian menyebabkan penumpukan dan berbagai dampak negatif, seperti kekerasan dalam penjara, fungsi rehabilitasi dan koreksi perilaku yang tidak optimal, dan peningkatan kasus kekambuhan.
Untuk mengatasi penumpukan penjara dan dampak negatifnya, perlu ada transformasi dalam perspektif petugas penegak hukum dalam menafsirkan penerapan penahanan pra-persidangan, sehingga pendekatan restoratif menjadi faktor utama dalam keputusan penahanan. Selain itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang hak-hak tersangka, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan sosial, agar mereka dapat mengetahui dan menuntut hak-hak mereka. Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar kebijakan penahanan pra-persidangan di Indonesia lebih mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik, serta dampak jangka panjang dari penahanan terhadap tersangka dan masyarakat secara keseluruhan.
| File size | 218.01 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UADUAD Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penelitian dan pengembangan efektif untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis web LearningMu,Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penelitian dan pengembangan efektif untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis web LearningMu,
UADUAD Secara khusus, hasil penelitian ini menyoroti tiga pola dominan: model sistem-driven di Jerman yang ditandai dengan integrasi industri yang kuat dan sistemSecara khusus, hasil penelitian ini menyoroti tiga pola dominan: model sistem-driven di Jerman yang ditandai dengan integrasi industri yang kuat dan sistem
UADUAD Pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara dengan skor 396 (40% siswa hanya mencapai level 1), dan pada tahun 2022, peringkat IndonesiaPada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara dengan skor 396 (40% siswa hanya mencapai level 1), dan pada tahun 2022, peringkat Indonesia
STHBSTHB Di tingkat nasional, regulasi ini diperkuat oleh Konstitusi 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 8Di tingkat nasional, regulasi ini diperkuat oleh Konstitusi 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 8
UADUAD Penelitian ini bertujuan menentukan perbedaan keterampilan berpikir kreatif dan sikap kewirausahaan siswa secara bersamaan dan masing-masing antara kelompokPenelitian ini bertujuan menentukan perbedaan keterampilan berpikir kreatif dan sikap kewirausahaan siswa secara bersamaan dan masing-masing antara kelompok
UADUAD Penerapan PBL menunjukkan peningkatan signifikan dalam rata-rata nilai siswa dan konsistensi peningkatan dibandingkan metode tradisional. Hasil penelitianPenerapan PBL menunjukkan peningkatan signifikan dalam rata-rata nilai siswa dan konsistensi peningkatan dibandingkan metode tradisional. Hasil penelitian
UADUAD Kehamilan remaja secara signifikan mempengaruhi kehadiran sekolah dan pencapaian pendidikan, karena siswa hamil sering menghadapi absen, stigma, dan kesulitanKehamilan remaja secara signifikan mempengaruhi kehadiran sekolah dan pencapaian pendidikan, karena siswa hamil sering menghadapi absen, stigma, dan kesulitan
UADUAD Inovasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani memainkan peran penting dalam konteks pendidikan modern. Inovasi yang dibuat oleh guru mencakup inovasi dalamInovasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani memainkan peran penting dalam konteks pendidikan modern. Inovasi yang dibuat oleh guru mencakup inovasi dalam
Useful /
UADUAD Validitas soal diukur menggunakan CVR dan CVI. Hasil analisis menunjukkan bahwa 12 soal yang dikembangkan memiliki skor CVI 1,00, yang dikategorikan sangatValiditas soal diukur menggunakan CVR dan CVI. Hasil analisis menunjukkan bahwa 12 soal yang dikembangkan memiliki skor CVI 1,00, yang dikategorikan sangat
UADUAD Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mengajarkan ideologi nasional Indonesia yang disebut Pancasila, sedangkan Panrita Lopi mengacu pada nilaiPendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mengajarkan ideologi nasional Indonesia yang disebut Pancasila, sedangkan Panrita Lopi mengacu pada nilai
UADUAD Penelitian ini bertujuan mengembangkan kumpulan soal literasi matematika menggunakan konteks pariwisata Jogja. Penelitian ini menggunakan pendekatan ADDIEPenelitian ini bertujuan mengembangkan kumpulan soal literasi matematika menggunakan konteks pariwisata Jogja. Penelitian ini menggunakan pendekatan ADDIE
STHBSTHB Hukum harus diterapkan, mewujudkan keadilan, kebaikan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan antara teori dan praktikHukum harus diterapkan, mewujudkan keadilan, kebaikan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan antara teori dan praktik