STAIN KEPRISTAIN KEPRI

PERADAPERADA

Artikel ini hendak melihat aturan hukum perihal perlunya izin dari istri bagi pria yang akan berpoligami dari perspektif mashlahah mursalah. Satu di antara persyaratan dalam acara persidangan ialah perlunya pengadilan mendapatkan keterangan izin dari istri serta perlu memeriksa dan klarifikasi dari istri yang memberikan izin. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa izin dari istri yang disampaikan di hadapan persidangan merupakan kebutuhan pokok (mashlahah hajiyah) untuk melindungi kebutuhan mutlak (mashlahah daruriyah) yang berupa kebahagiaan dalam rumah tangga. Dari penelitian terdahulu dengan fokus pada dampaknya menyatakan, sebagian besar istri tidak dengan tulus memberikan izin poligami. Maka dari itu, pengadilan wajib menghadirkan istri untuk mendapatkan keterangan langsung atas izin poligami yang diberikan kepada suami.

Dari uraian di atas, izin istri bagi seorang suami yang hendak berpoligami merupakan persyaratan untuk mendapatkan ketetapan oleh pengadilan.Namun, izin itu semestinya tidak hanya berupa izin tertulis saja melainkan harus juga dibuktikan dengan kesaksian langsung di depan persidangan.Dari perspektif mashlahah mursalah, izin dari istri termasuk bagian yang dharuriyah (mutlak) bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan poligami.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak psikologis poligami terhadap istri yang memberikan izin secara terpaksa, evaluasi efektivitas prosedur pengadilan dalam memverifikasi kebenaran izin poligami, serta studi komparatif perbedaan praktik poligami di daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang berbeda. Penelitian juga bisa menggali faktor budaya dan sosial yang memengaruhi keputusan istri dalam memberikan izin poligami. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi alternatif hukum yang lebih protektif terhadap hak istri dalam konteks poligami, seperti mekanisme pemantauan keadilan suami setelah pemberian izin. Penelitian ini bisa dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam atau survei terstruktur di berbagai wilayah Indonesia.

  1. Decision making process of a wife involved in the polygamy marriage | Jurnal Psikologi Ulayat. decision... publication.k-pin.org/index.php/jpu/article/view/9Decision making process of a wife involved in the polygamy marriage Jurnal Psikologi Ulayat decision publication k pin index php jpu article view 9
  2. SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI (ANALISIS USHUL FIKIH SYAFI‘ĪYYAH TERHADAP... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/561SYARAT ADANYA PERSETUJUAN ISTERI UNTUK BERPOLIGAMI ANALISIS USHUL FIKIH SYAFIAoYYAH TERHADAP jurnal ar raniry ac index php islamfutura article view 561
  3. Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern. | AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah.... doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2891Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang undangan Negara negara Modern AHKAM Jurnal Ilmu Syariah doi 10 15408 ajis v16i1 2891
Read online
File size256.63 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaturan Aktivitas Sebagai Implementasi Pidana Kerja Sosial Dalam Penjelasan Pasal 85 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Didapati kekaburan hukum dan perlunya penetapan pengaturan aktivitas lebih lanjut demi memenuhi kepastian hukum, kejelasan penetapan, agar tidak menimbulkanDidapati kekaburan hukum dan perlunya penetapan pengaturan aktivitas lebih lanjut demi memenuhi kepastian hukum, kejelasan penetapan, agar tidak menimbulkan

JURIS Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkotika Studi Putusan Perkara Nomor 162 Pid Sus 2021 PN Kdr dan Putusan Perkara Nomor 25 Pid Sus 2023 PN Kdr 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Hasil penelitian ini yaitu (1) Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap perantara narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid. Sus/2023/PN Kdr yakni padaHasil penelitian ini yaitu (1) Tinjauan yuridis pemidanaan terhadap perantara narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 162/Pid. Sus/2023/PN Kdr yakni pada

JURIS Dynamics of Mahar in Marriage A Philosophical and Sociological Approach in Islamic Family Law 2025More at 2025

ABHINAYAABHINAYA Mahar dalam Islam tidak hanya merupakan persyaratan dalam pernikahan, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam aspek hukum, sosial, dan filosofis. SecaraMahar dalam Islam tidak hanya merupakan persyaratan dalam pernikahan, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam aspek hukum, sosial, dan filosofis. Secara

JURIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI STUDI KASUS PERKARA NOMOR 3580 Pdt G 2022 PA Kab Kdr 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Kab. Kdr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif,Kab. Kdr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris dengan menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif,

JURIS PELAKSANAAN CERAI TALAK SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 31 Pdt G 2023 PA TA 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Metode yang penulis gunakan dalam peulisan tesis ini yaitu penelitian Sosio Legal Research yaitu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkanMetode yang penulis gunakan dalam peulisan tesis ini yaitu penelitian Sosio Legal Research yaitu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan

JURIS Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pada Penyelenggaraan Rumah Kos di Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Faktor pendukung perda tersebut dimulai dari kegiatan Satpol PP yang mulai rajin melakukan sidak di setiap usaha rumah kos. Dan faktor penghambatnya yaituFaktor pendukung perda tersebut dimulai dari kegiatan Satpol PP yang mulai rajin melakukan sidak di setiap usaha rumah kos. Dan faktor penghambatnya yaitu

JURIS PROSES PERMOHONAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA Tulungagung STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 248 Pdt P 2023 PA TA 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Selanjutnya wali dianggap adhol atau enggan apabila ia menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya danSelanjutnya wali dianggap adhol atau enggan apabila ia menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya dan

JURIS Penjaminan Hak Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia 2025More at 2025

NUPROBOLINGGONUPROBOLINGGO Studi ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan kesamaan dalam penjaminan hak-hak tersebut, serta rekomendasi untukStudi ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan kesamaan dalam penjaminan hak-hak tersebut, serta rekomendasi untuk

Useful /

JURIS Fraud Reporting An Experimental Examination of the Effect of Security and Financial Incentives on Trust in Whistleblowing Hotlines 2025More at 2025

IJAR IAIKAPDIJAR IAIKAPD Hal ini menunjukkan bahwa insentif keuangan dapat menjadi pendorong efektif untuk kepercayaan organisasi. Keberhasilan implementasi insentif keuangan dalamHal ini menunjukkan bahwa insentif keuangan dapat menjadi pendorong efektif untuk kepercayaan organisasi. Keberhasilan implementasi insentif keuangan dalam

JURIS Rethinking Technostress The Moderating Role of Regulatory Focus in Enhancing Academic Performance among Accounting Students 2025More at 2025

IJAR IAIKAPDIJAR IAIKAPD Temuan ini secara empiris mendukung perluasan Teori Fokus Regulasi ke dalam penelitian pendidikan dan teknostres dengan menunjukkan bagaimana orientasiTemuan ini secara empiris mendukung perluasan Teori Fokus Regulasi ke dalam penelitian pendidikan dan teknostres dengan menunjukkan bagaimana orientasi

JURIS Health Quality in Brebes District Central Java Stunting Prevalence in the Light of Galtung s Violence Triangle 2025More at 2025

ABHINAYAABHINAYA Pada saat yang sama, kekerasan budaya juga bekerja untuk memperkuat dan melegitimasi kekerasan langsung dan struktural yang terjadi, seperti adanya stigma.Pada saat yang sama, kekerasan budaya juga bekerja untuk memperkuat dan melegitimasi kekerasan langsung dan struktural yang terjadi, seperti adanya stigma.

JURIS Revitalisasi Nilai Budaya Melalui Permainan Galah Panjang di Masyarakat Kepulauan Riau 2019More at 2019

STAIN KEPRISTAIN KEPRI Galah panjang termasuk permainan yang bersifat perlombaan dan dilakukan secara kolektif. Dari gambaran di atas, juga dapat disimpulkan bahwa permainanGalah panjang termasuk permainan yang bersifat perlombaan dan dilakukan secara kolektif. Dari gambaran di atas, juga dapat disimpulkan bahwa permainan

ads-block-test