USMUSM
JURNAL USM LAW REVIEWJURNAL USM LAW REVIEWPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan kendala kearifan lokal dalam penanganan tindak pidana lingkungan pesisir di Kabupaten Lingga, sekaligus mengkaji kelayakan transformasi komunitas pesisir menjadi institusi hibrida berbadan hukum publik otonom melalui perbandingan dengan Cofradías de Pescadores di Spanyol. Persoalan ini penting untuk dikaji karena tata kelola pesisir Indonesia masih terjebak dalam fragmentasi kewenangan antarlembaga negara, sementara di tingkat komunitas kearifan lokal hanya mampu bertahan pada mekanisme teguran verbal tanpa daya paksa hukum yang mengikat, sehingga celah antara hukum negara dan hukum adat terus membiarkan kejahatan lingkungan pesisir berulang tanpa penyelesaian yang memadai. Urgensi penelitian ini terletak pada belum adanya kerangka kelembagaan yang menyatukan kekuatan kearifan lokal dengan kewenangan hukum formal secara mandiri. Penelitian dirancang sebagai penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui focus group discussion, observasi partisipatif, dan studi dokumen di empat pulau di Kabupaten Lingga. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pengalaman Cofradías sebagai rujukan konseptual, bukan bentuk baku sebuah Lembaga, untuk membaca peluang transformasi komunitas pesisir Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan pesisir terletak pada keselarasan antara aturan formal dan praktik nyata di lapangan, sehingga penguatan tata kelola perlu diarahkan pada pengakuan dan pelembagaan struktur komunitas yang sudah ada, bukan menciptakan otoritas baru yang berisiko melemahkan legitimasi yang tumbuh dari bawah.
Dapat disimpulkan bahwa kekuatan kelembagaan semacam ini tidak terletak pada banyaknya regulasi formal, melainkan pada keselarasan antara aturan resmi dan praktik hidup di lapangan, sehingga adopsi model Cofradías bagi Indonesia perlu dimaknai sebagai cara berpikir, bukan bentuk baku sebuah lembaga yang dipindahkan mentah-mentah, mengingat risiko intervensi negara yang berlebihan justru dapat mengubah kontrol mandiri komunitas menjadi kendali dari luar.Implikasinya, penguatan tata kelola pesisir Indonesia, termasuk di Kabupaten Lingga, sebaiknya diarahkan pada pengakuan dan pelembagaan struktur komunitas yang sudah ada, disertai penyesuaian terhadap pluralisme hukum, adat, dan sosio-budaya setempat, alih-alih menciptakan otoritas baru yang justru berpotensi melemahkan legitimasi dan merusak fondasi kepercayaan yang sudah tumbuh di masyarakat.
Berdasarkan temuan penelitian, berikut ini adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana komunitas pesisir di Indonesia dapat menerapkan konsep collective self-limitation yang telah terbukti sukses di Spanyol. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana komunitas pesisir dapat menciptakan dan menegakkan aturan sendiri secara partisipatif, serta bagaimana negara dapat mengakui dan melembagakan struktur komunitas tanpa mengambil alih sepenuhnya.. . 2. Melakukan studi komparatif antara berbagai bentuk kelembagaan adat di Indonesia, seperti Hukum Adat Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Parimpari di Wakatobi. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kelembagaan adat tersebut telah berhasil mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan, serta bagaimana mereka dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan institusi formal negara.. . 3. Meneliti lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam mengadaptasikan model Cofradías ke konteks Indonesia. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana perbedaan sistem hukum, budaya, dan sosio-ekonomi antara Spanyol dan Indonesia dapat mempengaruhi implementasi model tersebut, serta bagaimana intervensi negara yang berlebihan dapat dihindari agar tidak mengubah kontrol mandiri komunitas menjadi kendali dari luar.
- Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard | Article | Politics and Governance.... doi.org/10.17645/pag.7806Nurturing Hero or Villain BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard Article Politics and Governance doi 10 17645 pag 7806
- DOI Name 10.62335 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.62335DOI Name 10 62335 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 62335
| File size | 439.61 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
ILOMATAILOMATA Penelitian ini menyelidiki peran faktor akuntansi, khususnya akuntabilitas dan transparansi, dalam menjelaskan perilaku pembelian panik setelah banjirPenelitian ini menyelidiki peran faktor akuntansi, khususnya akuntabilitas dan transparansi, dalam menjelaskan perilaku pembelian panik setelah banjir
METROMETRO Oleh karena itu, temuan ini menyarankan kebutuhan potensial untuk integrasi yang lebih besar dari instruksi suprasegmental dalam kurikulum bahasa ArabOleh karena itu, temuan ini menyarankan kebutuhan potensial untuk integrasi yang lebih besar dari instruksi suprasegmental dalam kurikulum bahasa Arab
UNIGALUNIGAL Ethnomatematika berperan signifikan dalam mendukung pembelajaran matematika, khususnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, karena mampu mengaitkanEthnomatematika berperan signifikan dalam mendukung pembelajaran matematika, khususnya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, karena mampu mengaitkan
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Penelitian ini menyimpulkan bahwa religiusitas yang diterapkan secara konsisten dalam strategi internal public relations tidak hanya meningkatkan kualitasPenelitian ini menyimpulkan bahwa religiusitas yang diterapkan secara konsisten dalam strategi internal public relations tidak hanya meningkatkan kualitas
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Dalam perkara yang tidak menyebutkan status nusyuz secara eksplisit, hakim menafsirkan hukum melalui pendekatan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratanDalam perkara yang tidak menyebutkan status nusyuz secara eksplisit, hakim menafsirkan hukum melalui pendekatan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan
UNMUHUNMUH Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor sosial dan perilaku yang berkontribusi terhadap kejadian stunting pada balita di wilayah pesisir.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor sosial dan perilaku yang berkontribusi terhadap kejadian stunting pada balita di wilayah pesisir.
SUMBARPROVSUMBARPROV Aspek konservasi menjadi kunci menuju pembangunan berkelanjutan. Penjabaran potret sumber daya air, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan menjadi halAspek konservasi menjadi kunci menuju pembangunan berkelanjutan. Penjabaran potret sumber daya air, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan menjadi hal
4141 Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tumpukan sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 26,39 ton. Angka ini menurun dibandingkanBerdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tumpukan sampah nasional pada tahun 2021 mencapai 26,39 ton. Angka ini menurun dibandingkan
Useful /
JOLASTICJOLASTIC Latar Belakang: Pengembangan profesional (PP) bagi pendidik menengah publik umumnya bersifat seragam, terfragmentasi, dan berjangka pendek, kurang memilikiLatar Belakang: Pengembangan profesional (PP) bagi pendidik menengah publik umumnya bersifat seragam, terfragmentasi, dan berjangka pendek, kurang memiliki
JOLASTICJOLASTIC Studi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi medium efektif dakwah jika digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Penelitian lanjutan diperlukanStudi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi medium efektif dakwah jika digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Penelitian lanjutan diperlukan
JOLASTICJOLASTIC Kondisi demikian menciptakan ketidakpastian hukum, menunda eksekusi, dan mempersulit proses penegakan, terutama ketika putusan pengadilan berbeda denganKondisi demikian menciptakan ketidakpastian hukum, menunda eksekusi, dan mempersulit proses penegakan, terutama ketika putusan pengadilan berbeda dengan
JOLASTICJOLASTIC Metode: Menggunakan desain socio-legal empiris dengan orientasi fenomenografis, data dikumpulkan melalui refleksi pra-observasi, observasi di pengadilan,Metode: Menggunakan desain socio-legal empiris dengan orientasi fenomenografis, data dikumpulkan melalui refleksi pra-observasi, observasi di pengadilan,