JOLASTICJOLASTIC

Journal of Law and Social PoliticsJournal of Law and Social Politics

Perumahan bersubsidi merupakan instrumen penting dalam memberikan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, praktik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang umumnya dibuat secara sepihak oleh pengembang sering menimbulkan masalah hukum. Banyak PPJB mengandung klausa standar yang merugikan konsumen, seperti keterlambatan penyerahan atau ketidaksesuaian spesifikasi, yang melemahkan posisi konsumen dalam hubungan perjanjian. Studi ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen perumahan bersubsidi dengan meninjau ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019 tentang PPJB. Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang penggunaan klausa yang merugikan konsumen dan menyatakan klausa tersebut tidak sah. Dengan demikian, penguatan regulasi, penegakan hukum, dan kesadaran publik sangat penting untuk menciptakan perlindungan konsumen yang adil dan seimbang dalam transaksi perumahan bersubsidi.

Studi ini menemukan bahwa perlindungan konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) perumahan bersubsidi, khususnya terhadap klausa standar merugikan, secara formal dan substantif dijamin melalui instrumen hukum utama, termasuk UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Menteri PUPR No.Pasal 18 UUPK secara eksplisit melarang klausa yang menghilangkan hak konsumen, membatasi remedy, atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga klausa standar merugikan menjadi tidak sah, menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah.Untuk meningkatkan efektivitas, penelitian merekomendasikan penguatan pengawasan regulasi untuk penegakan konsisten, peningkatan kesadaran hukum publik melalui pendidikan dan sosialisasi, serta penguatan etika pengembang melalui kode etik profesi dan pengawasan internal, menciptakan ekosistem perumahan bersubsidi yang lebih adil dan transparan.Untuk penelitian selanjutnya, studi empiris dapat mengeksplorasi hasil penegakan hukum di lapangan dan penyelesaian sengketa dalam kasus PPJB di berbagai wilayah Indonesia untuk memvalidasi perlindungan ini dan mengidentifikasi celah implementasi.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak penerapan Peraturan Menteri PUPR No. 11/2019 terhadap pengurangan klausa merugikan dalam PPJB perumahan bersubsidi melalui analisis kasus nyata. Selain itu, penelitian perlu mengembangkan model pendidikan hukum konsumen yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian standar. Terakhir, studi tentang perbandingan regulasi perlindungan konsumen di berbagai negara dapat memberikan wawasan baru untuk penyempurnaan kerangka hukum nasional, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi dalam transaksi properti.

  1. Consumer Protection in Binding Sale and Purchase Agreements of Subsidized Housing | Journal of Law and... jolastic.id/index.php/jlsp/article/view/66Consumer Protection in Binding Sale and Purchase Agreements of Subsidized Housing Journal of Law and jolastic index php jlsp article view 66
Read online
File size195.42 KB
Pages5
DMCAReport

Related /

ads-block-test