UKIUKI
NOVUM ARGUMENTUMNOVUM ARGUMENTUMPenelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal di era otonomi daerah terkait pertambangan batubara. Masalah yang dikaji meliputi implikasi yuridis UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kegiatan penanaman modal di era otonomi daerah, serta kendala penanaman modal pertambangan di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
Implikasi UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah upaya memaksimalkan kontribusi PMA dan PMDN, termasuk penanaman modal bidang usaha batubara, dengan semangat otonomi daerah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Kendala ketidakpastian hukum disebabkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan tumpang tindih dengan beberapa UU lain.Penyelesaian ketidakpastian hukum dalam penanaman modal khususnya dalam bidang usaha pertambangan batubara dapat dilakukan dengan memastikan paradigma kebijakan penanaman modal sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu terwujudnya demokrasi ekonomi yang meletakkan dasar pada kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi.
Untuk mengatasi kendala investasi pertambangan batubara, penelitian selanjutnya dapat fokus pada analisis yuridis formal mengenai permasalahan tumpang tindih UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan undang-undang lain. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan kebijakan dan perangkat hukum melalui pendekatan paradigma kedaulatan ekonomi nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945, serta memberikan ruang luas kepada investor dalam PMA dan PMDN.
| File size | 1021.29 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Hal ini konsisten dengan tesis konvergensi hukum yang dikemukakan oleh De Cruz. PKPU menawarkan legitimasi pengadilan yang kuat dan perlindungan prosedural,Hal ini konsisten dengan tesis konvergensi hukum yang dikemukakan oleh De Cruz. PKPU menawarkan legitimasi pengadilan yang kuat dan perlindungan prosedural,
INTEKOMINTEKOM Kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dikenal sebagai otonomi daerah, dan itu adalah transfer kekuasaan dari pemerintah federal. PasalKekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dikenal sebagai otonomi daerah, dan itu adalah transfer kekuasaan dari pemerintah federal. Pasal
UNESUNES Kendala seperti keterbatasan sumber daya dan tumpang tindih kewenangan masih menghambat efektivitas tugas camat. Rekomendasi penelitian lanjutan mencakupKendala seperti keterbatasan sumber daya dan tumpang tindih kewenangan masih menghambat efektivitas tugas camat. Rekomendasi penelitian lanjutan mencakup
UNESUNES Pergeseran budaya hukum memang terjadi, tetapi sifatnya bertahap. Pergeseran tersebut bergerak dari kepatuhan formal yang mudah dimanipulasi, menuju kepatuhanPergeseran budaya hukum memang terjadi, tetapi sifatnya bertahap. Pergeseran tersebut bergerak dari kepatuhan formal yang mudah dimanipulasi, menuju kepatuhan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI untuk pengawasan Perusahaan asuransi jiwa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentanguntuk pengawasan Perusahaan asuransi jiwa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
DAARULHUDADAARULHUDA Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan instrumen penting dalam mendorong perkembangan industri nasional, peningkatan kapasitas produksiKebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan instrumen penting dalam mendorong perkembangan industri nasional, peningkatan kapasitas produksi
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitianMetode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian
JOURNALSJOURNALS Praktek prostitusi, terutama bagi perempuan dan anak, merupakan kejahatan kompleks yang membutuhkan penanganan komprehensif dan terpadu. Undang-UndangPraktek prostitusi, terutama bagi perempuan dan anak, merupakan kejahatan kompleks yang membutuhkan penanganan komprehensif dan terpadu. Undang-Undang
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji bagaimana dukungan pemerintah Uni Eropa kepada Airbus dan dukungan Amerika Serikat kepada Boeing menimbulkan perbedaan interpretasiPenelitian ini mengkaji bagaimana dukungan pemerintah Uni Eropa kepada Airbus dan dukungan Amerika Serikat kepada Boeing menimbulkan perbedaan interpretasi
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil analisis menunjukkan bahwa hukuman sosial di era digital bisa memperkuat kesadaran akan norma dan mendorong penghormatan terhadap hukum, namun jugaHasil analisis menunjukkan bahwa hukuman sosial di era digital bisa memperkuat kesadaran akan norma dan mendorong penghormatan terhadap hukum, namun juga
UKIUKI Pada tahun 2020, dunia dihebohkan dengan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Salah satu yang terparah terkena dampak pandemi ini adalah sektor ketenagakerjaan.Pada tahun 2020, dunia dihebohkan dengan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Salah satu yang terparah terkena dampak pandemi ini adalah sektor ketenagakerjaan.
UKIUKI Pajak Bumi dan Bangunan. Objek penelitian ini adalah: 1) aspek yuridis pengenaan pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan Rumah Susun Kondotel 2) ApaPajak Bumi dan Bangunan. Objek penelitian ini adalah: 1) aspek yuridis pengenaan pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan Rumah Susun Kondotel 2) Apa