UKIUKI
NOVUM ARGUMENTUMNOVUM ARGUMENTUMPenelitian ini mengkaji aspek yuridis formal pemungutan pajak atas satuan bumi dan bangunan rumah susun hotel atau rumah susun. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin meningkat, sehingga bisnis rumah susun kondotel semakin diminati oleh warga negara Indonesia maupun asing, juga mendorong investasi properti. Namun fenomena ini masih menyisakan permasalahan di bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan. Objek penelitian ini adalah: 1) aspek yuridis pengenaan pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan Rumah Susun Kondotel 2) Apa akibat hukum dari ketidakpatuhan wajib pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan Rumah Susun Kondotel? Dan 3) Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan kondotel, seberapa efektif sanksi dalam peraturan perpajakan?.
Condotel berkembang pesat beberapa tahun terakhir, sehingga terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan PBB untuk satuan unit Condotel masuk ke dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994.Sistem self-assessment memberikan konsekuensi berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban kepadanya, sanksi akan berat.Dari sisi efektivitas sanksi hukum, terjadinya berbagai kasus pajak tentang PBB dan mereka diberi sanksi, mulai dari sanksi administrasi sampai sanksi pidana, yang secara empiris tidaklah terlalu efektif membuat para Wajib Pajak lain lebih maksimal kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi kinerja sistem pemungutan PBB berbasis self-assessment dan official assessment untuk Condotel, khususnya dalam mengidentifikasi hambatan implementasi serta rekomendasi penyesuaian regulasi. 2. Mempelajari dampak pengintegrasian teknologi digital dalam proses pelaporan pajak terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, terutama bagi pemilik satuan unit Condotel. 3. Mengkaji potensi penggunaan sanksi sosial (seperti penyegelan bangunan atau publikasi nama pemilik) sebagai alat penegakan hukum pajak yang lebih efektif dibandingkan sanksi administratif atau pidana.
| File size | 1.23 MB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UKIUKI Rousseau berdasarkan keadaan alam, dan hanya Hobbes yang melihatnya dari rasa takut sebagai alasan dasar pembentukan negara yang akan dieksplorasi dalamRousseau berdasarkan keadaan alam, dan hanya Hobbes yang melihatnya dari rasa takut sebagai alasan dasar pembentukan negara yang akan dieksplorasi dalam
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Tata kelola yang partisipatif, pembagian tugas yang jelas, pengarahan dan pengawasan yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutanTata kelola yang partisipatif, pembagian tugas yang jelas, pengarahan dan pengawasan yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Kondisi tersebut memerlukan tindakan administratif yang bersifat preventif dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi pemilik rekening. Penelitian iniKondisi tersebut memerlukan tindakan administratif yang bersifat preventif dengan tetap menjamin perlindungan hukum bagi pemilik rekening. Penelitian ini
STIE AASSTIE AAS Kebijakan pajak atas konsumsi listrik rumah tangga dengan daya di atas 6 600 VA menyebabkan double taxation antara PPN dan PBJT‑TL. Dampak negatifnyaKebijakan pajak atas konsumsi listrik rumah tangga dengan daya di atas 6 600 VA menyebabkan double taxation antara PPN dan PBJT‑TL. Dampak negatifnya
EASTASOUTH INSTITUTEEASTASOUTH INSTITUTE Berbagai macam media inovatif digunakan, salah satunya adalah motion graphic. Dalam konteks perpajakan, motion graphic digunakan untuk menjelaskan tataBerbagai macam media inovatif digunakan, salah satunya adalah motion graphic. Dalam konteks perpajakan, motion graphic digunakan untuk menjelaskan tata
ASIAASIA Hal tersebut dikarenakan memandang tarif pajak terlalu besar, yakni tarif 0,5% dikalikan omzet per tahun. Pelaku usaha poultry di Kabupaten Blitar mampuHal tersebut dikarenakan memandang tarif pajak terlalu besar, yakni tarif 0,5% dikalikan omzet per tahun. Pelaku usaha poultry di Kabupaten Blitar mampu
UKIUKI 42 Tahun 1999 pasal 15 ayat 2 dan 3, dengan syarat adanya kesepakatan tentang cidera janji. Kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia42 Tahun 1999 pasal 15 ayat 2 dan 3, dengan syarat adanya kesepakatan tentang cidera janji. Kekosongan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fiducia
JOURNALSJOURNALS Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber. Gaya hidup masyarakat berkembang sebagai respons terhadapPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber. Gaya hidup masyarakat berkembang sebagai respons terhadap
Useful /
DDIPOLMANDDIPOLMAN Strategi pendekatan secara (personal approach), Melakukan kunjungan kerumah dan bersilaturrahmi, Melakukan pertemuan secara berkala, Membuat Materi yangStrategi pendekatan secara (personal approach), Melakukan kunjungan kerumah dan bersilaturrahmi, Melakukan pertemuan secara berkala, Membuat Materi yang
UBAYAUBAYA Tujuan dari penerapan desentralisasi asimetris di Papua adalah untuk pemerataan pembangunan dan mencegah konflik di Papua. Tujuan tersebut berujung padaTujuan dari penerapan desentralisasi asimetris di Papua adalah untuk pemerataan pembangunan dan mencegah konflik di Papua. Tujuan tersebut berujung pada
UKIUKI Masalah yang dikaji meliputi implikasi yuridis UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalamMasalah yang dikaji meliputi implikasi yuridis UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam
UKIUKI Status Hukum Yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004Status Hukum Yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004