UKIUKI

NOVUM ARGUMENTUMNOVUM ARGUMENTUM

Pada tahun 2020, dunia dihebohkan dengan Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Salah satu yang terparah terkena dampak pandemi ini adalah sektor ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 telah merusak kinerja, produktivitas, keuangan perusahaan dan kewajiban pengusaha seperti hak-hak normatif pekerja termasuk upah. Banyak perusahaan memberhentikan pekerja mulai dari cuti tidak dibayar, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif; menggunakan sumber dari data perpustakaan, dan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah: fenomena PHK di masa pandemi Covid-19 lebih parah pada sektor jasa perantara dan agen penjualan yang melibatkan banyak pekerja masal. Penyebab terjadinya PHK adalah terjadinya force majeure dan efisiensi operasional perusahaan. Beberapa penyelesaian PHK di luar pengadilan Hubungan Industrial adalah melalui Lembaga Kerjasama Bipartit, atau melalui Mediasi, atau melalui Konsiliasi atau melalui Arbitrase.

PHK sebagai fenomena perselisihan hubungan Industrial di tengah masa pandemi wajib disikapi dengan langkah yang bijak tidak hanya oleh pengusaha dan pekerja/buruh saja namun instansi pemerintah juga.PHK yang dilakukan perusahaan pada masa pandemi Covid-19 dapat diperbolehkan dengan alasan Overmach atau keadaan memaksa (force majeure), dimana perusahaan harus dapat membuktikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak buruk kepada perusahaan, antara lain omset perusahaan mengalami penurunan drastis, proses produksi mengalami penurunan, sehingga perusahaan tidak mampu lagi bertahan dan membiayai proses produksi dan melaksanakan kewajiban terhadap pekerja/buruh yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja.Mekanisme penyelesaian perselisihan PHK di luar jalur Pengadilan Hubungan Industrial merupakan penyelesaian yang cepat dengan biaya relatif murah.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi efektivitas mekanisme mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa PHK di era digital, khususnya dengan adopsi teknologi komunikasi jarak jauh. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kestabilan ekonomi perusahaan selama masa krisis seperti pandemi, serta bagaimana regulasi dapat diadaptasi untuk melindungi hak pekerja dalam skenario globalisasi ekonomi. Terakhir, penelitian bisa mengkaji peran serikat pekerja dalam memfasilitasi negosiasi bipartit untuk mencapai solusi yang adil antara pengusaha dan pekerja.

  1. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum. role regulations state system ajudikasi jurnal ilmu authors rokilah subject... e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/2216Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum role regulations state system ajudikasi jurnal ilmu authors rokilah subject e jurnal lppmunsera index php ajudikasi article view 2216
  2. DOI Name 10.30656 Values. doi name values index type timestamp data hs serv 06z crossref email support... doi.org/10.30656DOI Name 10 30656 Values doi name values index type timestamp data hs serv 06z crossref email support doi 10 30656
Read online
File size846.6 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test