Publisher

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI

Journal Transparansi HukumTransparansi Hukum Abstract

Penelitian ini menyuguhkan fakta bahwa terdapat urgensi hukum yang harus segera diatur dalam regulasi terkait dengan objek penelitian yaitu asuransi dan program investasi unit link. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian yang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kemungkinan digunakannya metode investasi unit link sebagai wahana mencuci uang hasil kejahatan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan adanya interest yang tinggi daripada masyarakat untuk membeli produk asuransi sebagai bentuk prefentif dari resiko kerugian atas sesuatu terhadap dirinya, hal ini membuka peluang dikembangkannya dana yang premi yang terkumpul itu salah satunya melalui investasi unit link.

Conclusion

Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa regulasi terkait pengelolaan dana premi asuransi menjadi investasi unit link ini belum tegas.Padahal regulasi dimaksud adalah sangat penting dimana jumlah dana yang terhimpun melalui asuransi tersebut sangatlah besar.Regulasi mutlak diperlukan utamanya demi keselamatan dana nasabah asuransi serta mencegah investasi unit link tersebut dimanfaatkan oleh oknum pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.Terlepas dari mana asal usul sejumlah uang yang digunakan untuk diinvestasikan di perusahaan-perusahaan asuransi baik lokal maupun asing tersebut maka pemerintah sebagai pihak yang berwenang mempunyai kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-Perusahaan asuransi dan dana-dana nasabah yang melakukan penempatan dananya di unit link asuransi jiwa.untuk pengawasan Perusahaan asuransi jiwa dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tetapi OJK harus memperhatikan kebijakan-kebijakan inestasi langsung yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum transnasioanal pada kegiatan penanaman modal yang mencakup hal-hal sebagai berikut.promosi dan perlindungan terhadap kegiatan penanaman modal asing.aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kontrak-kontrak internasional di bidang investasi asing langsung.instrumen internasional yang terkait dengan kegiatan investasi langsung.Sebagai perbandingan di RRC secara umum memiliki peraturan perundang-undangan di bibidang investasi asing langsung yaitu.Equity Joint Venture Law (EJV Law )1979 yang diamandemen pada tahun 2001 merupakan undang-undang pertama mengenai investasiasing langsung di RRC.Contractual Joint venture Law (CJV) th 1998.Wholly Foreiggn Owned Enterprise law (WFOE LAW ).Masih belum jelasnya pengaturan terkait dengan parameter dan klasifikasi kejahatan dalam investasi unit link asuransi jiwa membuat sulit dalam proses pemblokiran dan penyitaan polis dan dana nasabah yang patut diduga dari hasil-hasil kejahatan korupsi atau lainnya yang telah diinvestasikan dalam unit link asuransi jiwa diatas menjadi dasar penelitian ini kemudian menjadi layak untuk dilakukan hal ini penting agar alat-alat Negara memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mencegah kejahatan tindak pidana pencucian uang melalui investasi unit link asuransi jiwa.

Future Research

Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan tindak pidana pencucian uang melalui investasi unit link asuransi jiwa, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa langkah. Pertama, perlu ada regulasi yang jelas dan tegas tentang pengelolaan dana premi asuransi menjadi investasi unit link, termasuk parameter dan klasifikasi kejahatan dalam investasi unit link asuransi jiwa. Kedua, pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan lembaga-lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memantau dan mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan. Ketiga, penting untuk mengembangkan sistem pelacakan dan analisis transaksi keuangan yang lebih canggih dan efektif, sehingga dapat mengidentifikasi pola-pola pencucian uang melalui investasi unit link asuransi jiwa. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang secara lebih efektif dan efisien.

Metadata

File size	173.5 KB
Pages	9
DMCA	Report