UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumPenyeleseaian suatu perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan saat sekarang ini mulai diselesaikan dengan alternatif menggunakan mediasi penal. Hal ini merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka kewenangan Diskresi Kepolisian ini diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yakni keadilan restoratif atau melalui pendekatan yang bersifat preventif. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman bagi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal terhadap kasus pidana ringan atau dapat dikatakan bahwa memiliki kekosongan hukum (Recht Vacuum). Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Dan menggunakan library research dalam mengolah bahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kepolisian diberikan otoritas melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang biasa disebut sebagai Diskresi kepolisian. Diskresi ini memiliki otoritas penuh terhadap segala tugas dan wewenang Kepolisian termasuk menangani perkara tindak pidana ringan dengan cara mediasi penal. Diantara otoritas diskresi kepolisian tersebut ada tujuan yang hendak dicapai yakni restorative justice (keadilan restoratif). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian diberikan otoritas melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang disebut sebagai Diskresi kepolisian.Diskresi ini memiliki otoritas penuh terhadap segala tugas dan wewenang Kepolisian termasuk menangani perkara tindak pidana ringan dengan cara mediasi penal.Diantara otoritas diskresi kepolisian tersebut ada tujuan yang hendak dicapai yakni restorative justice (keadilan restoratif).Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Adanya kekosongan hukum (Recht Vacuum) tersebut maka konsep restorative justice yang akan dicapai dalam Diskresi kepolisian tidak akan tercapai apabila masih belum ada pengaturan tentang alternatif penyelesaian perkara pidana menggunakan mediasi penal sebagai wujud kepastian hukum.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap proses mediasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pedoman pelaksanaan mediasi penal yang komprehensif dan terstandardisasi, yang mencakup aspek-aspek seperti kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi, peran mediator, serta mekanisme penanganan sengketa yang kompleks. Ketiga, penting untuk dilakukan penelitian evaluatif terhadap dampak sosial dan ekonomi dari penerapan mediasi penal, termasuk dampaknya terhadap pengurangan beban kerja pengadilan, peningkatan kepuasan korban dan pelaku, serta terciptanya keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
| File size | 235.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen, wawancara dengan praktisiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui analisis dokumen, wawancara dengan praktisi
HTPHTP Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, hinggaPemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, hingga
HTPHTP Dalam artikel ini juga diusulkan berbagai perbaikan yang meliputi peningkatan regulasi yang lebih spesifik, penegakan hukum yang lebih tegas, dan strategiDalam artikel ini juga diusulkan berbagai perbaikan yang meliputi peningkatan regulasi yang lebih spesifik, penegakan hukum yang lebih tegas, dan strategi
YASIN ALSYSYASIN ALSYS The findings indicate a significant positive impact of public relations strategies on improving the public image of the Nigeria Police Force, confirmingThe findings indicate a significant positive impact of public relations strategies on improving the public image of the Nigeria Police Force, confirming
YAYASANBHZYAYASANBHZ Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, meskipunHasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, meskipun
YAYASANBHZYAYASANBHZ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Mahkamah Agung NomorUU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
ENDLESS JOURNALENDLESS JOURNAL However, efforts are still needed to improve health education for elderly with sufficient and insufficient levels of knowledge to achieve an optimal qualityHowever, efforts are still needed to improve health education for elderly with sufficient and insufficient levels of knowledge to achieve an optimal quality
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL The integration can promote fairness, justice, and compassion in handling sexual crimes against children, enabling a more effective and victim-centeredThe integration can promote fairness, justice, and compassion in handling sexual crimes against children, enabling a more effective and victim-centered
Useful /
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Drawing from Cultural Erosion Theory and Social Learning Theory, the study analyzes how globalization, social media, and peer influence have contributedDrawing from Cultural Erosion Theory and Social Learning Theory, the study analyzes how globalization, social media, and peer influence have contributed
UNPARUNPAR Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 65 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Kota Palangka Raya merupakanBerdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 65 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Kota Palangka Raya merupakan
WIDYAAGAPEWIDYAAGAPE Posisi yang dicapai dalam penelitian ini lebih setuju dengan Brunner, bahwa: teologi alam relevan karena kita dapat memanfaatkan secara positif untuk melakukanPosisi yang dicapai dalam penelitian ini lebih setuju dengan Brunner, bahwa: teologi alam relevan karena kita dapat memanfaatkan secara positif untuk melakukan
STIAMISTIAMI Penelitian ini membahas program-program yang digunakan untuk menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian melalui pendekatan digital, serta peran pariwisataPenelitian ini membahas program-program yang digunakan untuk menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian melalui pendekatan digital, serta peran pariwisata