UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumPenyeleseaian suatu perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan saat sekarang ini mulai diselesaikan dengan alternatif menggunakan mediasi penal. Hal ini merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka kewenangan Diskresi Kepolisian ini diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yakni keadilan restoratif atau melalui pendekatan yang bersifat preventif. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman bagi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal terhadap kasus pidana ringan atau dapat dikatakan bahwa memiliki kekosongan hukum (Recht Vacuum). Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Dan menggunakan library research dalam mengolah bahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kepolisian diberikan otoritas melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang biasa disebut sebagai Diskresi kepolisian. Diskresi ini memiliki otoritas penuh terhadap segala tugas dan wewenang Kepolisian termasuk menangani perkara tindak pidana ringan dengan cara mediasi penal. Diantara otoritas diskresi kepolisian tersebut ada tujuan yang hendak dicapai yakni restorative justice (keadilan restoratif). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepolisian diberikan otoritas melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang disebut sebagai Diskresi kepolisian.Diskresi ini memiliki otoritas penuh terhadap segala tugas dan wewenang Kepolisian termasuk menangani perkara tindak pidana ringan dengan cara mediasi penal.Diantara otoritas diskresi kepolisian tersebut ada tujuan yang hendak dicapai yakni restorative justice (keadilan restoratif).Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Adanya kekosongan hukum (Recht Vacuum) tersebut maka konsep restorative justice yang akan dicapai dalam Diskresi kepolisian tidak akan tercapai apabila masih belum ada pengaturan tentang alternatif penyelesaian perkara pidana menggunakan mediasi penal sebagai wujud kepastian hukum.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik masyarakat dan tingkat kepercayaan terhadap proses mediasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pedoman pelaksanaan mediasi penal yang komprehensif dan terstandardisasi, yang mencakup aspek-aspek seperti kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi, peran mediator, serta mekanisme penanganan sengketa yang kompleks. Ketiga, penting untuk dilakukan penelitian evaluatif terhadap dampak sosial dan ekonomi dari penerapan mediasi penal, termasuk dampaknya terhadap pengurangan beban kerja pengadilan, peningkatan kepuasan korban dan pelaku, serta terciptanya keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
| File size | 235.25 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Dari 35 artikel yang disaring, 5 artikel berhasil diakses penuh dan dinilai memenuhi kriteria inklusi, sehingga dimasukkan sebagai studi utama dalam tinjauanDari 35 artikel yang disaring, 5 artikel berhasil diakses penuh dan dinilai memenuhi kriteria inklusi, sehingga dimasukkan sebagai studi utama dalam tinjauan
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Pencurian uang oleh petugas keamanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi niat, moral, dan pendidikan pelaku (internal), serta lingkungan, ekonomi,Pencurian uang oleh petugas keamanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi niat, moral, dan pendidikan pelaku (internal), serta lingkungan, ekonomi,
DINASTIRESDINASTIRES This article recommends the establishment of a Local Regulation (Peraturan Daerah) grounded in restorative justice, cross-sectoral collaboration, and community-basedThis article recommends the establishment of a Local Regulation (Peraturan Daerah) grounded in restorative justice, cross-sectoral collaboration, and community-based
DINASTIRESDINASTIRES It is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law. Based on theIt is concluded that this lighter sentence than the maximum penalty is considered contrary to the spirit of Article 310(4) of the LLAJ Law. Based on the
UNIKSUNIKS Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, danAnalisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan
UNIKSUNIKS Penggunaan absensi berbasis teknologi di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerjaPenggunaan absensi berbasis teknologi di Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja
UHBUHB The findings reveal that judicial inconsistency stems from differences in the legal basis applied by judges, the social backgrounds of the offenders, andThe findings reveal that judicial inconsistency stems from differences in the legal basis applied by judges, the social backgrounds of the offenders, and
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Namun, proses peradilan yang rumit, lama, dan mahal menimbulkan pemikiran alternatif penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Artikel ini membahasNamun, proses peradilan yang rumit, lama, dan mahal menimbulkan pemikiran alternatif penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Artikel ini membahas
Useful /
JURNALDIDAKTIKAJURNALDIDAKTIKA Hasil penelitian mengidentifikasi empat bentuk transformasi utama dalam pengalaman belajar peserta didik selama PKL, yaitu: (1) transformasi kognitif,Hasil penelitian mengidentifikasi empat bentuk transformasi utama dalam pengalaman belajar peserta didik selama PKL, yaitu: (1) transformasi kognitif,
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Indonesia sangat menjunjung tinggi dan mengapresiasi dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, namun perlu ditelaah kembali terkait apresiasi tersebutIndonesia sangat menjunjung tinggi dan mengapresiasi dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, namun perlu ditelaah kembali terkait apresiasi tersebut
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dalam masyarakat Adat Lio Kabupaten Ende yang menganut sistem Patrilineal dahulu hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pemawris bagi pihak anakDalam masyarakat Adat Lio Kabupaten Ende yang menganut sistem Patrilineal dahulu hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pemawris bagi pihak anak
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia. Undang-UndangUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia. Undang-Undang