UINSAIZUUINSAIZU

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum IslamAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam

Pemeriksaan kesehatan pranikah (premarital screening) di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga menimbulkan kesenjangan kebijakan dalam upaya pencegahan penyakit genetik, seperti talasemia, meskipun urgensi kesehatan masyarakat semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum Islam terhadap pelembagaan premarital screening dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif Health Belief Model (HBM) dan maqāṣid al-syarīah. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal kualitatif yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan calon pasangan nikah dan para pemangku kepentingan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap premarital screening dipengaruhi oleh persepsi kerentanan, persepsi manfaat, dan kesadaran kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam Health Belief Model. Dalam perspektif politik hukum Islam, kewajiban premarital screening merupakan kebijakan hukum preventif yang berorientasi pada perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), sekaligus mendukung perlindungan akal dan harta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelembagaan premarital screening dapat diwujudkan melalui reformasi hukum yang melibatkan jalur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun secara klasifikasi berada pada kategori maqāṣid al-ḥājiyyāt, fungsi strategisnya dalam mencegah penyakit genetik memberikan justifikasi normatif bagi penguatan regulasi nasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik hukum Islam yang terintegrasi dengan teori perilaku kesehatan serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembaruan kebijakan perkawinan dan kesehatan di Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelembagaan pemeriksaan kesehatan pranikah (premarital screening) di Indonesia memerlukan intervensi kesehatan masyarakat dan kerangka hukum yang mendukung.Temuan penelitian mengindikasikan bahwa mahasiswa universitas Islam umumnya menerima premarital screening, yang dapat dijelaskan melalui Health Belief Model, terutama dimensi persepsi kerentanan, persepsi manfaat, dan petunjuk tindakan.Faktor-faktor perilaku ini menunjukkan bahwa kesediaan publik untuk berpartisipasi dalam premarital screening erat kaitannya dengan kesadaran akan pencegahan penyakit genetik dan keyakinan akan manfaat kesehatan dari deteksi dini.Dari perspektif politik hukum Islam, premarital screening sejalan dengan tujuan maqāṣid al-sharīʿah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl).Meskipun premarital screening dapat diklasifikasikan dalam kategori maqāṣid al-ḥājiyyāt, fungsinya yang strategis dalam mengurangi transmisi penyakit genetik memberikan justifikasi normatif untuk memperkuat status hukumnya dalam sistem hukum nasional Indonesia.Penelitian ini berkontribusi pada teori dengan mengintegrasikan Health Belief Model dengan politik hukum Islam untuk menjelaskan penerimaan perilaku dan legitimasi normatif premarital screening.Secara praktis, penelitian ini menyarankan agar pelembagaan premarital screening didukung melalui reformasi hukum yang terkoordinasi di antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, disertai dengan pendidikan publik yang komprehensif dan layanan konseling genetik yang terjangkau.

Untuk memperkuat kebijakan perkawinan dan kesehatan di Indonesia, penelitian ini menyarankan agar premarital screening diinstitusionalisasikan melalui reformasi hukum yang melibatkan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Reformasi ini harus mencakup pengintegrasian layanan skrining genetik dan konseling ke dalam layanan kesehatan pranikah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Selain itu, perlu ada revisi Undang-Undang Perkawinan atau pengesahan regulasi khusus tentang perawatan reproduksi preventif. Pengadilan juga harus memastikan bahwa interpretasi hukum konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tujuan kesehatan masyarakat. Koordinasi di antara institusi ini sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif dan koheren. Selain itu, penelitian ini menyarankan agar dilakukan pendidikan publik yang komprehensif tentang pentingnya skrining pranikah, serta perluasan akses terhadap layanan skrining genetik yang terjangkau. Kolaborasi antara institusi kesehatan, universitas, otoritas agama, dan agensi pemerintah juga sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam program skrining. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian ini ke berbagai wilayah di Indonesia, mencakup kelompok demografi yang lebih luas, dan menggunakan desain penelitian campuran atau longitudinal untuk mengeksplorasi hubungan jangka panjang antara perilaku kesehatan, kepatuhan hukum, dan implementasi kebijakan skrining pranikah.

  1. Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. political dynamics islamic law reform era study... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/12415Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam political dynamics islamic law reform era study jurnal ar raniry ac index php samarah article view 12415
  2. Prevalence and characterization of β-thalassemia minor in a premarital screening at a hereditary... doi.org/10.66285/JAMS.2026.072Prevalence and characterization of thalassemia minor in a premarital screening at a hereditary doi 10 66285 JAMS 2026 072
  3. Revealing Legal Politics in City Branding: A Study of Padang Panjang City as the Kota Serambi Mekah |... ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/13241Revealing Legal Politics in City Branding A Study of Padang Panjang City as the Kota Serambi Mekah ejournal uinmybatusangkar ac ojs index php Juris article view 13241
  4. Home Page. home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies... Doi.OrgHome Page home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies Doi Org
  5. Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyyah During the Islamic Empire's Relevance... doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057Reconstruction of the Practice of Siyasa Syariyyah During the Islamic Empires Relevance doi 10 29240 jhi v8i2 8057
Read online
File size462.04 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test