UNRUNR
Jurnal YustitiaJurnal YustitiaSeiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, perdagangan yang dilakukan secara elektronik semakin berkembang. Hal ini menyebabkan alat bukti juga mengalami perkembangan dengan munculnya alat bukti elektronik, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memahami urgensi pembaharuan hukum acara perdata dalam pembangunan hukum nasional dan perkembangan serta implikasi pembaharuan alat bukti dalam pembaharuan hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembaharuan hukum acara perdata dalam pembangunan hukum nasional adalah dalam rangka pembangunan di bidang hukum dan upaya peningkatan pembinaan hukum nasional, serta untuk mendukung tercapainya kepastian hukum. Alat bukti elektronik telah diatur dalam UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE, tetapi kedua UU tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kepentingan praktik terkait dengan pembuktian menggunakan bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka di Indonesia melalui pembaharuan hukum acara perdata nasional.
Pembaharuan hukum acara perdata nasional sangat diperlukan dalam rangka pembangunan bidang hukum dan peningkatan pembinaan hukum nasional, dengan mempertimbangkan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.Pembaharuan hukum acara perdata sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya kepastian hukum dalam praktik peradilan.Perlu adanya perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka.Pembentukan hukum acara perdata yang baru harus memperhatikan sifat hukum acara yang mengikat dan memaksa bagi orang yang menggunakannya.Alat bukti elektronik telah diatur dalam UU Dokumen Perusahaan dan UU ITE, tetapi belum mencukupi untuk memenuhi kepentingan praktik terkait dengan pembuktian menggunakan bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan.
Untuk mendukung tercapainya kepastian hukum dalam praktik peradilan, diperlukan perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka. Pembentukan hukum acara perdata yang baru harus memperhatikan sifat hukum acara yang mengikat dan memaksa bagi orang yang menggunakannya. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang implikasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem pembuktian terbuka, serta bagaimana sistem ini dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.
| File size | 400.7 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pembaruan KUHAP memperkuat konsep bahwa keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada substansi, melainkan juga pada kemurnian prosedur perolehannya, selarasPembaruan KUHAP memperkuat konsep bahwa keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada substansi, melainkan juga pada kemurnian prosedur perolehannya, selaras
DAARULHUDADAARULHUDA B/2024/PN Sda. Penolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yangB/2024/PN Sda. Penolakan tersebut didasarkan pada belum adanya jaminan autentifikasi terhadap bukti elektronik, padahal autentifikasi merupakan aspek yang
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, penguatan regulasi teknis, transparansi informasi, serta fasilitas pendukung bagi pihak ketiga menjadi kebutuhan mendesak agar sistemDengan demikian, penguatan regulasi teknis, transparansi informasi, serta fasilitas pendukung bagi pihak ketiga menjadi kebutuhan mendesak agar sistem
UNISMUHUNISMUH Pemerintah berperan memastikan kebijakan dan regulasi terus relevan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan pihak penumpang, operatorPemerintah berperan memastikan kebijakan dan regulasi terus relevan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan pihak penumpang, operator
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Meskipun undang-undang ini mengatur kewenangan Kepala Desa, namun tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi pidana maupun perdata apabilaMeskipun undang-undang ini mengatur kewenangan Kepala Desa, namun tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai sanksi pidana maupun perdata apabila
IBRAHIMYIBRAHIMY Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaku usaha dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak membayar biaya jasa pengiriman yang telahPermasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaku usaha dirugikan atas tindakan konsumen yang tidak membayar biaya jasa pengiriman yang telah
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Berdasarkan Pasal 310 KUHP, setiap orang dilarang mencemarkan nama baik, namun perkembangan teknologi memungkinkan tindakan ini dilakukan melalui mediaBerdasarkan Pasal 310 KUHP, setiap orang dilarang mencemarkan nama baik, namun perkembangan teknologi memungkinkan tindakan ini dilakukan melalui media
UJBUJB Figur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudahFigur yang bersih diperlukan, jujur dengan integritas moral yang tinggi, mampu menyampaikan hanya kata dan perbuatan. Jika ini terwujud, akan lebih mudah
Useful /
UNRUNR Perlindungan data pribadi dalam regulasi tersebut telah mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi baik perlindungan hukum secara preventif maupunPerlindungan data pribadi dalam regulasi tersebut telah mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi baik perlindungan hukum secara preventif maupun
UNISMUHUNISMUH Selain itu, PKn juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, memperkuat sikap kritis, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupanSelain itu, PKn juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, memperkuat sikap kritis, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan
UNISMUHUNISMUH Peraturan agraria Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi, termasuk ketidakmampuan hukum menyelesaikan sengketa tanah dan ketimpangan sosialPeraturan agraria Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi, termasuk ketidakmampuan hukum menyelesaikan sengketa tanah dan ketimpangan sosial
UPHUPH Setelah perkuliahan, responden memahami kedalaman materi dan manfaatnya dalam karier akademik sebagai guru bahasa Indonesia. Persepsi responden terhadapSetelah perkuliahan, responden memahami kedalaman materi dan manfaatnya dalam karier akademik sebagai guru bahasa Indonesia. Persepsi responden terhadap