REWANGRENCANGREWANGRENCANG
Jurnal Hukum Lex GeneralisJurnal Hukum Lex GeneralisArtikel ini mengkaji tanggung jawab negara atas kerusakan laut sebagai pelanggaran HAM melalui pendekatan Human Rights-Based Approach (HRBA). Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menggabungkan pendekatan konseptual dan kasus, artikel ini berargumen bahwa pencemaran laut tidak hanya merupakan pelanggaran regulasi lingkungan, melainkan secara inheren merupakan pelanggaran atas hak kesehatan, pangan, dan lingkungan yang sehat. Melalui elaborasi konsep right to environment at sea, analisis AO ITLOS 2024, dan kajian kasus berdasarkan tanggung jawab negara berdasarkan kewajiban HAM, artikel ini menyimpulkan bahwa transformasi dari model pengawasan berbasis kepatuhan sukarela korporasi menuju model berbasis kewajiban yang merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan.
Artikel ini telah menunjukkan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan laut bukan sekadar persoalan ekologis yang terpisah dari tatanan hak asasi manusia.ia adalah pelanggaran HAM yang konkret, sistemik, dan dapat dibuktikan.Melalui tiga argumentasi yang saling menopang, integrasi sistemik HRBA dengan UNCLOS, konstruksi kerusakan laut sebagai pelanggaran hak-hak substantif dan prosedural, serta elaborasi kerangka tanggung jawab negara yang komprehensif, menunjukkan bahwa HRBA bukan sekadar pilihan etis yang aspiratif, melainkan suatu keharusan hukum yang dapat dioperasionalisasikan.Advisory Opinion ITLOS 2024 telah memberikan fondasi yurisprudensial penting dengan menegaskan bahwa kewajiban due diligence berdasarkan Pasal 192 dan 194 UNCLOS memiliki konten yang ketat dan dapat mengaktifkan tanggung jawab internasional negara ketika gagal dipenuhi.Dikombinasikan dengan perkembangan normatif UNGA Resolusi 76/300 (2022) dan Resolusi Dewan HAM A/HRC/RES/58/L.22 (2025), serta konsep right to environment at sea, terdapat basis normatif yang semakin kokoh untuk mengintegrasikan standar HAM ke dalam tata kelola lingkungan laut.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada pengembangan mekanisme pengawasan independen dengan kewenangan investigatif yang memadai, serta sistem sanksi yang proporsional dan efektif untuk melawan ketidakpatuhan korporasi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mandat dan kapasitas Komnas HAM untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di sektor kelautan, termasuk dengan mengembangkan metodologi khusus untuk dokumentasi dan investigasi kasus-kasus kerusakan lingkungan laut yang berdampak pada komunitas pesisir. Terakhir, pengembangan mekanisme National Action Plan on Business and Human Rights (NAP BHR) yang secara spesifik mengintegrasikan standar-standar perlindungan komunitas pesisir sebagai komponen wajib dari perizinan industri kelautan dapat menjadi arah penelitian yang menjanjikan.
| File size | 420.99 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis instrumen hukum internasional, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah yang terkait denganDengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis instrumen hukum internasional, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah yang terkait dengan
DINASTIREVDINASTIREV Undang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan disharmoni fundamental dengan prinsip keberlanjutanUndang-Undang Cipta Kerja diterbitkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan disharmoni fundamental dengan prinsip keberlanjutan
DINASTIRESDINASTIRES Penelitian ini menghasilkan model kebijakan kunjungan pasangan ideal untuk Indonesia melalui sintesis antara dimensi hak asasi manusia, aspek yuridis-teknis,Penelitian ini menghasilkan model kebijakan kunjungan pasangan ideal untuk Indonesia melalui sintesis antara dimensi hak asasi manusia, aspek yuridis-teknis,
APPIHIAPPIHI Temuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam dasar filosofis dan metodologisnya, baik hukum yang terjaminTemuan-temuan tersebut menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam dasar filosofis dan metodologisnya, baik hukum yang terjamin
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan upaya kerja sama antara MK dan lembaga negara lainnya untuk mengoptimalkan asas putusan dalam mengimplementasikannya.
UMSIDAUMSIDA Hal ini tidak menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran IPA, melainkan karena pembatasan interaksi fisik selama pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkanHal ini tidak menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran IPA, melainkan karena pembatasan interaksi fisik selama pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan
UNTARUNTAR Terdapat gaya-gaya yang mempengaruhi fondasi yang dibuat di laut. Semakin besar beban-beban yang ditahan fondasi maka semakin besar pula daya dukung yangTerdapat gaya-gaya yang mempengaruhi fondasi yang dibuat di laut. Semakin besar beban-beban yang ditahan fondasi maka semakin besar pula daya dukung yang
UINUIN Ia menuduh ketidakseimbangan gender dan etnis dalam hukum Syariah serta menolak nilai‑nilai Islam sebagai penyebunyi. Penelitian ini menunjukkan perlunyaIa menuduh ketidakseimbangan gender dan etnis dalam hukum Syariah serta menolak nilai‑nilai Islam sebagai penyebunyi. Penelitian ini menunjukkan perlunya
Useful /
AAIPADANGAAIPADANG Data dalam penelitian ini adalah klausa, kalimat, dan paragraf yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumen.Data dalam penelitian ini adalah klausa, kalimat, dan paragraf yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumen.
AAIPADANGAAIPADANG Hal ini dimaksudkan agar setiap berakhirnya disetiap siklus dapat diketahui kemajuan dan perkembangan yang didapat oleh siswa melalui pembelajaran pemahamanHal ini dimaksudkan agar setiap berakhirnya disetiap siklus dapat diketahui kemajuan dan perkembangan yang didapat oleh siswa melalui pembelajaran pemahaman
UINUIN Pertama, UDHR memberikan kebebasan penuh dalam nikah tanpa memperhatikan agama, sedangkan UIDHR mengharuskan pernikahan sesuai dengan ajaran agama sangPertama, UDHR memberikan kebebasan penuh dalam nikah tanpa memperhatikan agama, sedangkan UIDHR mengharuskan pernikahan sesuai dengan ajaran agama sang
UINUIN Pelaksanaan Perda Syariah di Kabupaten Garut mengalami hambatan akibat konsensus yang terbentuk bersifat simbolik, bukan rasional. Relasi kuasa yang timpangPelaksanaan Perda Syariah di Kabupaten Garut mengalami hambatan akibat konsensus yang terbentuk bersifat simbolik, bukan rasional. Relasi kuasa yang timpang