Publisher

DINASTIRESDINASTIRES

Journal Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities Abstract

Penelitian ini mengkaji dimensi hukum dan moral dari kunjungan pasangan suami istri dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menelaah posisinya dalam hukum nasional serta potensi pengaruh moralitas Islam terhadap kebijakan pemasyarakatan. Studi ini menyoroti kesenjangan antara jaminan konstitusional atas hak asasi manusia—khususnya hak atas kehidupan berkeluarga dan pemenuhan kebutuhan biologis—dengan ketiadaan ketentuan hukum eksplisit yang mengizinkan kunjungan pasangan bagi narapidana. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislasi, konseptual, komparatif, dan filosofis, penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemasyarakatan, KUHP, instrumen hak asasi manusia internasional, serta fikih Islam. Temuan menunjukkan bahwa kunjungan pasangan dapat diakui sebagai hak bersyarat yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan tujuan rehabilitasi, sepanjang penerapannya mengikuti pengawasan etis dan prosedural ketat yang konsisten dengan ajaran Islam yang membatasi hubungan seksual dalam ikatan pernikahan sah. Dengan demikian, pengaturan kunjungan pasangan tetap dimungkinkan jika dirancang sebagai hak istimewa terbatas yang mengintegrasikan hak asasi manusia dengan prinsip moral Islam. Kebaruannya terletak pada pengusulan model kebijakan rekonsiliasi yang menyatukan perspektif sosio-psikologis, yuridis, dan hak asasi manusia, serta menawarkan kerangka kerja bagi reformasi pemasyarakatan yang manusiawi, sesuai ajaran agama, dan tepat secara sosial di Indonesia.

Conclusion

Kunjungan pasangan dapat dipandang sebagai hak bersyarat narapidana yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan tujuan rehabilitasi, namun pelaksanaannya harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan nilai moral Islam yang berlaku di masyarakat.Penelitian ini menghasilkan model kebijakan kunjungan pasangan ideal untuk Indonesia melalui sintesis antara dimensi hak asasi manusia, aspek yuridis-teknis, dan moralitas Islam, yaitu diakui sebagai hak asasi manusia, diatur melalui mekanisme normatif yang jelas, serta tetap sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharīah.Disarankan agar pembuat undang-undang merumuskan regulasi kunjungan pasangan dalam hukum positif dengan mekanisme verifikasi dan pengawasan ketat, Kementerian Hukum dan HAM menyediakan fasilitas yang memenuhi standar moral dan kesehatan, serta melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk membangun pemahaman bahwa kunjungan pasangan bukan sekadar pemenuhan biologis, melainkan instrumen pengembangan keluarga dan reinklusi sosial narapidana.

Future Research

Pertama, perlu dikaji lebih dalam bagaimana mekanisme verifikasi status pernikahan secara hukum dan keagamaan dapat diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif bagi narapidana dari berbagai latar belakang agama, sehingga kebijakan kunjungan pasangan tetap inklusif tanpa mengorbankan prinsip moral mayoritas. Kedua, penting untuk meneliti efektivitas pengawasan etis dalam pelaksanaan kunjungan pasangan, termasuk penggunaan teknologi pengawasan non-invasif yang menjaga privasi namun mencegah penyalahgunaan fasilitas, serta bagaimana hal ini memengaruhi psikologi narapidana dan pasangan. Ketiga, perlu dikembangkan model program bimbingan keluarga terpadu yang menyertai kunjungan pasangan, yang menggabungkan konseling psikologis, pendidikan agama, dan pelatihan keterampilan bersama pasangan, untuk menilai sejauh mana pendekatan holistik semacam ini meningkatkan keberhasilan reinklusi sosial dan pencegahan residivisme dibandingkan kunjungan pasangan konvensional. Penelitian-penelitian ini akan melengkapi kerangka kebijakan yang diusulkan dengan data empiris yang kuat, sekaligus menjawab kekhawatiran tentang keadilan, kemanfaatan, dan kelayakan sosial dari implementasi kunjungan pasangan di Indonesia.

References

1. Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Pasangan Kawin Yang Terpidana: Studi di Lapas... journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/4866Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Biologis Bagi Pasangan Kawin Yang Terpidana Studi di Lapas journal unram ac index php privatelaw en article view 4866
2. The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human... doi.org/10.26623/julr.v7i3.10483The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human doi 10 26623 julr v7i3 10483
3. Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik di Indonesia | Ad-DA'WAH. dakwah islam moderat realitas... doi.org/10.59109/addawah.v22i1.60Dakwah Islam Moderat dan Realitas Politik di Indonesia Ad DAWAH dakwah islam moderat realitas doi 10 59109 addawah v22i1 60
4. Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7739Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan jurnal ar raniry ac index php usrah article view 7739

Metadata

File size	396.73 KB
Pages	12
DMCA	Report