DINASTIRESDINASTIRES

Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities

Di tengah upaya untuk mendirikan negara kesejahteraan, sistem pajak saat ini sebenarnya menciptakan ketidakadilan ekonomi melalui dominasi pajak tidak langsung regresif, penegakan hukum yang tidak simetris, dan defisit transparansi yang melemahkan legitimasi publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dogmatis dan menganalisis secara mendalam konsistensi vertikal dan horizontal antara norma hukum dan praktik pajak. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan tekstual dan konseptual, serta penilaian harmonisasi berbagai peraturan terkait. Hasilnya menunjukkan disharmoni antara mandat konstitusional yang menuntut keadilan distributif dan kebijakan pajak pajak konsumsi, serta penegakan yang lemah terhadap penghindaran pajak korporasi. Fenomena ini diperparah oleh keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak, yang menyebabkan krisis kepercayaan publik. Makalah ini merekomendasikan rekonstruksi komprehensif sistem pajak, termasuk penguatan pajak progresif, penegakan hukum yang setara, peningkatan transparansi fiskal, harmonisasi peraturan, dan adopsi praktik internasional, sehingga sistem pajak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk mendistribusikan kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila rule of law.

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis paradoks fundamental dalam sistem hukum pajak Indonesia.inkonsistensi antara mandat konstitusional untuk mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan keadilan distributif dan kebijakan pajak regresif, penegakan yang tidak simetris, serta defisit transparansi fiskal yang merusak kepercayaan publik.Penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi normatif ini bukan hanya masalah teknis, tetapi mewakili krisis fundamental dalam legitimasi rule of law Indonesia.

Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan rekonstruksi holistik dan komprehensif yang mencakup lima elemen saling terhubung: pertama, menyeimbangkan struktur pajak menuju progresivitas dengan mengurangi ketergantungan pada pajak tidak langsung regresif dan memperkuat pajak penghasilan progresif; kedua, penegakan hukum yang benar-benar simetris melalui pembangunan kapasitas institusi, peraturan anti-pajak yang kuat, dan probabilitas deteksi yang sama untuk semua kategori wajib pajak; ketiga, mendirikan kerangka kerja transparansi fiskal dan mekanisme anggaran partisipatif untuk memperkuat kontrak sosial; keempat, reformasi konstitusional dan legislatif yang mengintegrasikan keadilan distributif sebagai prinsip operasional; dan kelima, harmonisasi dengan praktik terbaik internasional dan standar pajak global. Rekonstruksi ini tidak hanya akan meningkatkan mobilisasi pendapatan, tetapi yang lebih penting, akan memulihkan legitimasi konstitusional sistem pajak Indonesia dan memperkuat fondasi negara hukum Pancasila dalam mewujudkan tujuan mulia kesejahteraan yang adil bagi rakyat.

  1. Konsep Participatory Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran | Jurnal... locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/4259Konsep Participatory Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Jurnal locus rivierapublishing index php jl article view 4259
  2. Analisis Hukum Perpajakan terhadap Investasi Properti Terkait dengan Penerimaan Pajak di Kota Medan |... jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/99Analisis Hukum Perpajakan terhadap Investasi Properti Terkait dengan Penerimaan Pajak di Kota Medan jurnalmahasiswa uma ac index php arbiter article view 99
  3. Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
Read online
File size395.03 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Subsidi LPG berdasarkan PMK Nomor 11 Tahun 2025 pada Agen Gas LPG 3 Kg PT Fortuna Inti Gas di Kabupaten Minahasa Selatan 2026More at 2026

YWNRYWNR 11 Tahun 2025, meskipun menghadapi beberapa kendala operasional. Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan pajak melalui berbagai strategi perbaikan,11 Tahun 2025, meskipun menghadapi beberapa kendala operasional. Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan pajak melalui berbagai strategi perbaikan,

JURIS Legal Protection for Home Ownership Loan Debtors of Bank Tabungan Negara for the Delay in the Issuance of Land Certificates After Credit Repayment 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Penguatan akuntabilitas melalui pembentukan Tim Satuan Tugas, optimalisasi Hak Tanggungan Elektronik, Sertifikat Tanah Elektronik, serta penerapan PerjanjianPenguatan akuntabilitas melalui pembentukan Tim Satuan Tugas, optimalisasi Hak Tanggungan Elektronik, Sertifikat Tanah Elektronik, serta penerapan Perjanjian

JURIS Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusional Dan Profitabiltas Terhadap Penghindaran Pajak 2025More at 2025

UNSIAUNSIA Secara simultan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas secara signifikan memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaanSecara simultan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas secara signifikan memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan

JURIS Implementasi Tax Planning PPH Badan Atas Peredaran Bruto Sesuai PP No 55 Tahun 2022 2025More at 2025

JIEMAPJIEMAP 000 dengan tarif final, sedangkan apabila menggunakan tarif umum beban pajak meningkat menjadi Rp 20.395 ini menunjukkan bahwa tarif final mampu mengurangi000 dengan tarif final, sedangkan apabila menggunakan tarif umum beban pajak meningkat menjadi Rp 20.395 ini menunjukkan bahwa tarif final mampu mengurangi

JURIS Fiscal Reconciliation Analysis of Commercial Reports in the Determination of Corporate Income Tax Case Study on Grand Jamee Sharia Hotel 2025More at 2025

UNPABUNPAB Koreksi ini mengurangi kerugian fiskal dari Rp611.712, namun belum menimbulkan pajak penghasilan badan terutang karena perusahaan masih mengalami kerugian.Koreksi ini mengurangi kerugian fiskal dari Rp611.712, namun belum menimbulkan pajak penghasilan badan terutang karena perusahaan masih mengalami kerugian.

JURIS Pengaruh Perencanaan Pajak dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 2020 2023More at 2023

YLIIYLII Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksaminasi perencanaan pajak dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Metode: Teknik sampling yangTujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksaminasi perencanaan pajak dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Metode: Teknik sampling yang

JURIS Analysis of tax law on income tax for construction services business 2023More at 2023

CRIACRIA Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d danData dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan

JURIS Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat 2020More at 2020

UNIMAUNIMA UMKM menjadi usaha yang lebih dominan di kabupaten Tondano barat dibandingkan usaha besar, dengan bertambahnya UMKM di Kabupaten Tondano Barat diharapkanUMKM menjadi usaha yang lebih dominan di kabupaten Tondano barat dibandingkan usaha besar, dengan bertambahnya UMKM di Kabupaten Tondano Barat diharapkan

Useful /

JURIS Pengaruh Perceived Ease Of Use Perceived Usefulness Dan Perceived Risk Terhadap Pembayaran Cashless Pada Umkm Di Kota Manado 2026More at 2026

YWNRYWNR Artinya, meskipun manfaat yang dirasakan dapat meningkatkan kecenderungan penggunaan, faktor ini belum menjadi pendorong utama di kalangan UMKM. (3) PerceivedArtinya, meskipun manfaat yang dirasakan dapat meningkatkan kecenderungan penggunaan, faktor ini belum menjadi pendorong utama di kalangan UMKM. (3) Perceived

JURIS Analisis Informasi Akuntansi Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Investasi pada Perluasan Jaringan Pipa PDAM Kabupaten Minahasa Utara 2026More at 2026

YWNRYWNR Perluasan jaringan pipa merupakan keputusan investasi penting bagi PDAM Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan layanan air bersih. Informasi akuntansiPerluasan jaringan pipa merupakan keputusan investasi penting bagi PDAM Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan layanan air bersih. Informasi akuntansi

JURIS Pertamina s Quasi Monopoly How Restrictions on Basic Fuel Imports Impact the Downstream Oil and Gas Investment 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Inti masalahnya adalah peraturan administratif, seperti Surat Edaran T-19/MG. M/2025, yang membatasi impor bahan bakar, secara implisit memberikan keuntunganInti masalahnya adalah peraturan administratif, seperti Surat Edaran T-19/MG. M/2025, yang membatasi impor bahan bakar, secara implisit memberikan keuntungan

JURIS Criminal Liability For Ai Based Cybercrime Comparative Analysis Of Common Law And Civil Law Approaches 2025More at 2025

DINASTIRESDINASTIRES Perbedaan filosofis antara sistem common law dan civil law menghasilkan pendekatan yang kontras tetapi saling melengkapi dalam mengatur tanggung jawabPerbedaan filosofis antara sistem common law dan civil law menghasilkan pendekatan yang kontras tetapi saling melengkapi dalam mengatur tanggung jawab

ads-block-test