KPUKPU

Thesis on Electoral GovernanceThesis on Electoral Governance

Pemilihan umum legislatif merupakan sarana perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berintegritas dapat meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan. Tahap verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif (caleg) merupakan tahap awal yang krusial dalam pemilu legislatif. Penelitian ini mengkaji efektivitas prosedur verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, dikaitkan dengan perspektif pemilu yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses verifikasi persyaratan administrasi caleg, terutama jika dikaitkan dengan upaya untuk menghasilkan calon-calon berkualitas dalam perspektif pemilu yang berintegritas. Kelemahan tersebut meliputi kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia (SDM), ketidakseragaman tata cara dan prosedur verifikasi, tidak efektifnya uji publik dalam sosialisasi Daftar Calon Sementara (DCS), kelemahan prosedur pelaporan dari masyarakat, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses verifikasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses verifikasi persyaratan administrasi calon anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 masih memiliki kelemahan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.Kelemahan tersebut meliputi kurangnya optimalisasi SDM, ketidakseragaman prosedur, kurang efektifnya uji publik, dan minimnya pemanfaatan teknologi.Kondisi ini menyebabkan masih ada calon dengan dokumen bermasalah yang lolos verifikasi, sehingga KPU perlu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk menghadapi Pemilu Serentak mendatang.

Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan perbaikan terhadap proses rekrutmen calon legislatif oleh partai politik dengan menerapkan sistem yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. KPU juga perlu merumuskan kembali prosedur verifikasi administrasi yang lebih rinci dan terukur, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi verifikasi. Selain itu, penting untuk memperkuat peran Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan calon dan mekanisme pelaporan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan efektivitas prosedur verifikasi di berbagai daerah, atau dengan mengkaji dampak dari perbaikan prosedur terhadap kualitas calon yang terpilih. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk verifikasi dokumen calon juga dapat menjadi fokus penelitian, serta studi tentang optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan proses pencalonan.

  1. #sumber daya manusia#sumber daya manusia
  2. #kepala daerah#kepala daerah
Read online
File size249.12 KB
Pages23
Short Linkhttps://juris.id/p-1x2
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu
DMCAReport

Related /

ads-block-test