KPUKPU
Thesis on Electoral GovernanceThesis on Electoral GovernancePemilihan umum legislatif merupakan sarana perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berintegritas dapat meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan. Tahap verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif (caleg) merupakan tahap awal yang krusial dalam pemilu legislatif. Penelitian ini mengkaji efektivitas prosedur verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, dikaitkan dengan perspektif pemilu yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses verifikasi persyaratan administrasi caleg, terutama jika dikaitkan dengan upaya untuk menghasilkan calon-calon berkualitas dalam perspektif pemilu yang berintegritas. Kelemahan tersebut meliputi kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia (SDM), ketidakseragaman tata cara dan prosedur verifikasi, tidak efektifnya uji publik dalam sosialisasi Daftar Calon Sementara (DCS), kelemahan prosedur pelaporan dari masyarakat, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses verifikasi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses verifikasi persyaratan administrasi calon anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 masih memiliki kelemahan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.Kelemahan tersebut meliputi kurangnya optimalisasi SDM, ketidakseragaman prosedur, kurang efektifnya uji publik, dan minimnya pemanfaatan teknologi.Kondisi ini menyebabkan masih ada calon dengan dokumen bermasalah yang lolos verifikasi, sehingga KPU perlu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk menghadapi Pemilu Serentak mendatang.
Berdasarkan temuan penelitian, perlu dilakukan perbaikan terhadap proses rekrutmen calon legislatif oleh partai politik dengan menerapkan sistem yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. KPU juga perlu merumuskan kembali prosedur verifikasi administrasi yang lebih rinci dan terukur, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi verifikasi. Selain itu, penting untuk memperkuat peran Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan calon dan mekanisme pelaporan. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan efektivitas prosedur verifikasi di berbagai daerah, atau dengan mengkaji dampak dari perbaikan prosedur terhadap kualitas calon yang terpilih. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk verifikasi dokumen calon juga dapat menjadi fokus penelitian, serta studi tentang optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan proses pencalonan.
| File size | 249.12 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
ADI JOURNALADI JOURNAL Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh dari 30 wawancara mendalam melibatkan pendidik, santri, pengelola pesantren, orangPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data diperoleh dari 30 wawancara mendalam melibatkan pendidik, santri, pengelola pesantren, orang
RCRSRCRS Dengan realitas keragaman, koreksi persaudaraan diharapkan menjadi salah satu fondasi kuat di samping tantangan-tantangan yang ada seperti perbedaan interpretasi,Dengan realitas keragaman, koreksi persaudaraan diharapkan menjadi salah satu fondasi kuat di samping tantangan-tantangan yang ada seperti perbedaan interpretasi,
UNPARUNPAR Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis literatur, data sekunder dan data primer terkait rantai nilai kopi danMetode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis literatur, data sekunder dan data primer terkait rantai nilai kopi dan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Melalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden, yang mewajibkan persentaseMelalui analisis yuridis, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden, yang mewajibkan persentase
RISETILMIAHRISETILMIAH Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan lingkungan melalui empat tahap utama, yaitu sensorimotor, praoperasional,Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan lingkungan melalui empat tahap utama, yaitu sensorimotor, praoperasional,
UNIGHAUNIGHA Dari tiga indikator tersebut ternyata Responsibilitas dan Produktifitas tergolong dalam kategori kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja aparaturDari tiga indikator tersebut ternyata Responsibilitas dan Produktifitas tergolong dalam kategori kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja aparatur
ADI JOURNALADI JOURNAL Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui sejauh mana perkembangan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitianTujuan dari penulisan ini adalah mengetahui sejauh mana perkembangan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian
KPUKPU Penelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi politik masyarakat nelayan Kabupaten Majene cenderung rendah secara kognitif dan afektif, serta lebih dipengaruhiPenelitian ini menyimpulkan bahwa orientasi politik masyarakat nelayan Kabupaten Majene cenderung rendah secara kognitif dan afektif, serta lebih dipengaruhi
Useful /
MYJOURNALMYJOURNAL Hasil menunjukkan bahwa tiga kebijakan pemerintah yang diterbitkan telah diimplementasikan secara seimbang oleh lembaga terkait, risiko menjadi minimal,Hasil menunjukkan bahwa tiga kebijakan pemerintah yang diterbitkan telah diimplementasikan secara seimbang oleh lembaga terkait, risiko menjadi minimal,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Based on the research conducted, it has been shown that its necessary to establish the real identity of the perpetrator who can be responsible for compensatingBased on the research conducted, it has been shown that its necessary to establish the real identity of the perpetrator who can be responsible for compensating
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The relationship between medical personnel and patients in health services should be viewed as a legal relationship between humans who have equal rights.The relationship between medical personnel and patients in health services should be viewed as a legal relationship between humans who have equal rights.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Makalah ini menyelidiki kerangka hukum dan langkah-langkah regulasi yang diterapkan untuk memerangi korupsi, menggunakan analisis yuridis normatif. TujuanMakalah ini menyelidiki kerangka hukum dan langkah-langkah regulasi yang diterapkan untuk memerangi korupsi, menggunakan analisis yuridis normatif. Tujuan