STEKOMSTEKOM
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan SosialHakim: Jurnal Ilmu Hukum dan SosialPerjanjian sewa menyewa yang dibuat sebelum pengucapan putusan pailit oleh hakim sering kali diakhiri secara sepihak oleh kurator, menciptakan ketegangan antara asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak dan wewenang kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akibatnya, penyewa yang bertindak dengan itikad baik terkadang mengalami kerugian dan status hukum mereka berubah menjadi kreditor konkuren yang tunduk pada prinsip pari passu prorate parte. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi bentuk perlindungan dan mekanisme kompensasi yang tersedia bagi penyewa setelah pengakhiran sepihak perjanjian sewa oleh kurator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan analitis untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan, dan PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa pra-pailit tetap berlaku, tetapi kekuatan mengikatnya bersifat kondisional dan tunduk pada rezim kepailitan. Pengakhiran sepihak oleh kurator mengubah status penyewa menjadi kreditor konkuren. Meskipun mekanisme kompensasi tersedia melalui pengajuan klaim biaya dan kerugian, realisasinya sangat tergantung pada ketersediaan aset pailit dan prinsip distribusi proporsional. Kehadiran Hakim Pengawas sangat penting untuk memastikan keadilan bagi penyewa yang bertindak dengan itikad baik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian sewa-menyewa yang dibuat sebelum putusan pailit tetap sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata.Namun, kekuatan hukumnya memiliki sifat kondisional karena tunduk pada rezim hukum kepailitan sebagai lex specialis.Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator memiliki kewenangan untuk memutuskan kontrak sewa secara sepihak apabila dinilai tidak menguntungkan bagi harta pailit.Hal ini menyebabkan pergeseran kedudukan penyewa dari pihak dalam perjanjian menjadi kreditor konkuren, sehingga penyewa kehilangan hak prioritas dan harus tunduk pada prinsip pari passu prorate paret dalam pembagian harta pailit.Kondisi tersebut mencerminkan ketegangan antara asas pacta sunt servanda dengan prinsip kolektivitas kreditor dalam hukum kepailitan.Meskipun demikian, hukum memberikan perlindungan kepada penyewa yang memiliki itikad baik melalui hak ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga sesuai dengan Pasal 1246 KUH Perdata, yang diajukan melalui mekanisme verifikasi piutang dalam proses kepailitan, bukan gugatan perdata biasa.Kewenangan kurator tersebut tetap berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi harta pailit bagi kreditor dengan perlindungan hukum bagi penyewa, agar tercipta kepastian hukum serta keadilan dalam praktik kepailitan.Atas dasar tersebut, sebagai suatu tindakan korektif, sudah sepantasnya melakukan amandemen terhadap UU Kepailitan dan PKPU dengan rekomendasi regulasi tambahan agar penyewa beritikad baik mendapat perlindungan khusus dalam UU Kepailitan.Secara substansi, regulasi tambahan tersebut memberikan penegasan bahwa kontrak sewa yang dibuat sebelum putusan pailit tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir, kecuali ada wanprestasi dari penyewa.Jika kurator memutus kontrak, wajib ada kompensasi proporsional seperti pengembalian sisa sewa, biaya renovasi, kerugian usaha, dan kompensasi lainnya yang dianggap relevan.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap mekanisme kompensasi yang tersedia bagi penyewa dalam praktik kepailitan. Penelitian ini dapat fokus pada efektivitas mekanisme kompensasi yang ada, termasuk proses pengajuan klaim, verifikasi piutang, dan pembagian harta pailit. Selain itu, penelitian juga dapat mengeksplorasi alternatif mekanisme kompensasi yang lebih adil dan efektif bagi penyewa yang kontraknya diakhiri secara sepihak oleh kurator. Penelitian ini dapat mengusulkan model kompensasi yang mempertimbangkan kerugian nyata dan potensi manfaat ekonomi yang hilang akibat pemutusan kontrak. Selain itu, penelitian juga dapat menganalisis peran Hakim Pengawas dalam memastikan perlindungan hukum bagi penyewa dan mengawasi kewenangan kurator. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan saran praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi penyewa dalam praktik kepailitan dan memastikan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan penyewa.
- Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan | Jurnal Hukum... doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.908Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan Jurnal Hukum doi 10 56370 jhlg v6i4 908
- Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit | Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan... doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1280Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum Pendidikan doi 10 47200 awtjhpsa v1i2 1280
- RESIKO PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SECARA SEPIHAK | Yustini |. resiko pembatalan perjanjian sewa... jurnal.um-palembang.ac.id/marwah_hukum/article/view/6489RESIKO PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA SECARA SEPIHAK Yustini resiko pembatalan perjanjian sewa jurnal um palembang ac marwah hukum article view 6489
- Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana | Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM. perlindungan... doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM perlindungan doi 10 24123 argu v9i1 5771
- HAK SERVITUUT DALAM PERSPEKTIF PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PENGABDIAN PEKARANGAN | Perkara : Jurnal... journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/3157HAK SERVITUUT DALAM PERSPEKTIF PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PENGABDIAN PEKARANGAN Perkara Jurnal journal stekom ac index php PERKARA article view 3157
| File size | 512.08 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan hukum pekerja freelance dalam proses kepailitan dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Hasil penelitianPenelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan hukum pekerja freelance dalam proses kepailitan dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Hasil penelitian
FHUKIFHUKI Kepailitan menimbulkan sita umum atas seluruh aset debitur, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum mengenai posisi dan hak eksekusi kreditur berjaminan,Kepailitan menimbulkan sita umum atas seluruh aset debitur, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum mengenai posisi dan hak eksekusi kreditur berjaminan,
APPIHIAPPIHI Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, dilengkapiMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, dilengkapi
USUUSU Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, dibutuhkan pengaturan tambahan yang lebih rinci dan fleksibel agar dapat mengakomodasiStudi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, dibutuhkan pengaturan tambahan yang lebih rinci dan fleksibel agar dapat mengakomodasi
UNAJAUNAJA Namun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yangNamun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yang
UNAJAUNAJA Faktor yang memengaruhi tingkat transparansi di Desa Paku meliputi. belum adanya SOP pengelolaan yang baku, minimnya pelatihan SIMKEUDES, ketidakpastianFaktor yang memengaruhi tingkat transparansi di Desa Paku meliputi. belum adanya SOP pengelolaan yang baku, minimnya pelatihan SIMKEUDES, ketidakpastian
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Pengajuan gugatan actio pauliana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi aset pailit danPengajuan gugatan actio pauliana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi aset pailit dan
JAYABAYAJAYABAYA Setelah keputusan pengadilan tentang pernyataan kepailitan, proses kepailitan meliputi pengaturan dan distribusi kekayaan debitur pailit (boedel pailit)Setelah keputusan pengadilan tentang pernyataan kepailitan, proses kepailitan meliputi pengaturan dan distribusi kekayaan debitur pailit (boedel pailit)
Useful /
IkopinIkopin Tetapi telah berperan sebagai sarana komunikasi yang memperkuat hubungan emosional antara perusahaan dan pelanggan. Rating Google terbukti berpengaruhTetapi telah berperan sebagai sarana komunikasi yang memperkuat hubungan emosional antara perusahaan dan pelanggan. Rating Google terbukti berpengaruh
APPIHIAPPIHI Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, menawarkan rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf, serta memperlihatkanPenelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, menawarkan rekomendasi praktis bagi pengelola wakaf, serta memperlihatkan
UPUP Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan pelatihan berpikir reflektif. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi tingkatMetode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui ceramah, diskusi interaktif, dan pelatihan berpikir reflektif. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi tingkat
USUUSU Oleh karena itu, mitigasi risiko hukum sangat krusial guna menjaga kelancaran operasional, meminimalkan gangguan kualitas, biaya, dan waktu, serta menciptakanOleh karena itu, mitigasi risiko hukum sangat krusial guna menjaga kelancaran operasional, meminimalkan gangguan kualitas, biaya, dan waktu, serta menciptakan