UNAJAUNAJA
JURNAL YURIDIS UNAJAJURNAL YURIDIS UNAJAReforma Agraria adalah kebijakan komprehensif di bidang pertanahan dalam rangka melakukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi dua program utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Dalam realitanya, reforma agraria ditujukan dalam beberapa program teknis, antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agraria, serta kepastian hukum dalam legalisasi hak atas tanah objek reforma agraria. Namun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yang dihadapi di sektor pertanahan, seperti ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik dan sengketa tanah, tanah terlantar atau tanah tidak bertuan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani. Oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi regulasi maupun sinergisitas dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia, yakni memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat tercapai.
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya reforma agraria merupakan bentuk kebijakan dalam rangka melakukan penataan kembali hukum pertanahan yang ada di Indonesia, baik aset maupun penataan akses, seperti dalam penyelesaian agraria, penguasaan tanah, kepastian hukum dalam kepemilikan, maupun dalam bidang lainnya.Namun demikian, dalam pelaksanaannya, reforma agraria belum dapat dilaksanakan secara optimal karena berbagai kendala teknis pelaksanaan serta kurangnya sinkronisasi regulasi.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki sejauh mana mekanisme koordinasi antar‑lembaga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program reforma agraria di tingkat daerah, sehingga dapat mengidentifikasi faktor‑faktor kunci yang memperkuat atau menghambat sinergi kebijakan. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif mengenai dampak model sertifikasi tanah individu versus komunal terhadap keamanan hukum dan kesejahteraan petani kecil di wilayah yang sedang direformasi, dengan tujuan menemukan pendekatan yang paling inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis peran partisipasi masyarakat adat dalam pengakuan hak atas tanah komunal dalam konteks reforma agraria dapat mengungkap hambatan hukum serta praktik terbaik yang memperkuat hak kolektif dan mengurangi konflik agraria, sehingga memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan komunitas lokal.
| File size | 310.12 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBLICATION CENTERPUBLICATION CENTER Kajian juga mengungkap kesenjangan penelitian berupa minimnya studi yang secara khusus mengintegrasikan konteks ekowisata tenun Sasak dalam E-Modul berbasisKajian juga mengungkap kesenjangan penelitian berupa minimnya studi yang secara khusus mengintegrasikan konteks ekowisata tenun Sasak dalam E-Modul berbasis
UAIUAI Kondisi ini juga dialami masyarakat adat Kasepuhan Citorek di Kabupaten Lebak, Banten, yang menghadapi ancaman kehilangan wilayah leluhur akibat ekspansiKondisi ini juga dialami masyarakat adat Kasepuhan Citorek di Kabupaten Lebak, Banten, yang menghadapi ancaman kehilangan wilayah leluhur akibat ekspansi
IBRAHIMYIBRAHIMY Diperlukan langkah harmonisasi hukum yang mengintegrasikan nilai adat dengan prinsip perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan hukumDiperlukan langkah harmonisasi hukum yang mengintegrasikan nilai adat dengan prinsip perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan hukum
UMSJUMSJ Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negaraDengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap kerangka hukum kehutanan dan hukum administrasi negara
UINUIN Hasil uji Spearman-rho memperlihatkan adanya korelasi bermakna antara pengetahuan dengan perilaku swamedikasi analgesik. Berdasarkan hasil penelitian ini,Hasil uji Spearman-rho memperlihatkan adanya korelasi bermakna antara pengetahuan dengan perilaku swamedikasi analgesik. Berdasarkan hasil penelitian ini,
UKSWUKSW Dengan menggunakan perspektif indigenous queer dalam pembangunan perdamaian, artikel ini menantang paradigma dominan terhadap pandangan gender biner, sertaDengan menggunakan perspektif indigenous queer dalam pembangunan perdamaian, artikel ini menantang paradigma dominan terhadap pandangan gender biner, serta
LASIGOLASIGO Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara dan observasi sertaMetode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara dan observasi serta
UGMUGM Hal ini mudah dan sulit bagi berbagai aktor yang berbeda, karena berbagai strategi yang mereka lakukan akan dipengaruhi oleh struktur selektivitas strategisHal ini mudah dan sulit bagi berbagai aktor yang berbeda, karena berbagai strategi yang mereka lakukan akan dipengaruhi oleh struktur selektivitas strategis
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Undang-undang ini sangat menekankan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional agar dapat berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.Undang-undang ini sangat menekankan pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional agar dapat berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.
IBRAHIMYIBRAHIMY Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui mediasi, lembaga disiplin, maupun litigasi, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dokterMekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui mediasi, lembaga disiplin, maupun litigasi, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dokter
UNAJAUNAJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan visioner yang dijalankan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan visioner yang dijalankan oleh Kepala Desa Mekar Jaya, dengan fokus pada penyelenggaraan pemerintahan
UNAJAUNAJA Regulasi hukum pelayanan dokter ISHIP dan aturan BPJS tentang perawatan belum memberikan penjelasan teknis mengenai hak, kewenangan, dan mekanisme sanksiRegulasi hukum pelayanan dokter ISHIP dan aturan BPJS tentang perawatan belum memberikan penjelasan teknis mengenai hak, kewenangan, dan mekanisme sanksi