IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum dokter internsip yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma hukum, prinsip, serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien, namun belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai posisi hukum dokter internsip. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui mediasi, lembaga disiplin, maupun litigasi, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dokter internsip sebagai tenaga medis dalam tahap pembelajaran. Akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam pembagian tanggung jawab hukum yang berdampak pada perlindungan yang tidak seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan hukum kesehatan serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika praktik medis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi dokter internsip dan pasien belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan yang adil.Ketidakjelasan status hukum dan tanggung jawab dokter internsip menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan dugaan malpraktik.Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap model pengaturan tanggung jawab hukum dokter internsip di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian empiris perlu dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman dokter internsip serta pasien terkait dengan perlindungan hukum dalam kasus dugaan malpraktik, termasuk identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Ketiga, pengembangan model mediasi yang spesifik untuk sengketa medis yang melibatkan dokter internsip perlu diupayakan, dengan melibatkan ahli hukum, etika kedokteran, dan perwakilan dari kedua belah pihak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi dokter internsip dan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi dokter internsip dan pasien, serta mengidentifikasi potensi revisi atau penambahan regulasi yang diperlukan untuk mengatasi celah hukum yang masih ada. Selain itu, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi peran teknologi, seperti rekam medis elektronik dan sistem informasi kesehatan, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pelayanan medis, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa medis secara lebih efisien dan efektif.

  1. Ketimpangan Beban Tanggung Jawab Hukum Antara Dokter dan Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | Amandemen:... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1517Ketimpangan Beban Tanggung Jawab Hukum Antara Dokter dan Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Amandemen journal appihi index php Amandemen article view 1517
  2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS: STUDI KRITIS TERHADAP PASAL-PASAL KRUSIAL DALAM UNDANG-UNDANG... ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/jurnalsutasoma/article/view/410PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS STUDI KRITIS TERHADAP PASAL PASAL KRUSIAL DALAM UNDANG UNDANG ejournal universitastabanan ac index php jurnalsutasoma article view 410
  3. Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional | Jurnal Hukum IUS QUIA... doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art6Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Jurnal Hukum IUS QUIA doi 10 20885 iustum vol29 iss3 art6
Read online
File size398.11 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Pengaruh Kompetensi Instruktur Dan Kesadaran Hidup Sehat Serta Fasilitas Terhadap Motivasi Masyarakat Berolahraga Senam Aerobik di Kota Payakumbuh 2026More at 2026

STIESTEKOMSTIESTEKOM Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas berpengaruh terhadap motivasi masyarakat berolahraga senam Aerobic di KotaBerdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa fasilitas berpengaruh terhadap motivasi masyarakat berolahraga senam Aerobic di Kota

JURIS Enhancing Accountability in Hajj Fund Governance Through Regulatory Impact Analysis and Value Chain Model 2026More at 2026

IAIC PUBLISHERIAIC PUBLISHER Analisis Rantai Nilai menunjukkan bahwa BPKH telah berhasil menciptakan struktur operasional yang efektif, meskipun Penilaian Dampak Regulasi menunjukkanAnalisis Rantai Nilai menunjukkan bahwa BPKH telah berhasil menciptakan struktur operasional yang efektif, meskipun Penilaian Dampak Regulasi menunjukkan

JURIS Tinjauan Aturan Usia Minimal Pernikahan di Indonesia 2026More at 2026

UMPRUMPR Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis,Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis,

JURIS Profit Sharing Penerapan Akad Mudarabah Pada Simpanan Berjangka Deposito di Lembaga Keuangan Syariah 2025More at 2025

STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Pada produk tabungan berjangka (deposito) dengan akad *mudharabah*, besaran bagi hasil ditentukan setelah keuntungan usaha terealisasi, mengacu pada prinsipPada produk tabungan berjangka (deposito) dengan akad *mudharabah*, besaran bagi hasil ditentukan setelah keuntungan usaha terealisasi, mengacu pada prinsip

JURIS Pengaturan Tentang Perilaku Merokok Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Pidana 2025More at 2025

UNARSUNARS Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, menggunakan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukumJenis penelitian ini adalah hukum normatif, menggunakan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum

JURIS Kebijakan Penalitas Undang Undang Yang Bersifat Administratif Serta Urgensinya 2024More at 2024

UNARSUNARS Penalisasi, sebagai proses pengancaman perbuatan terlarang dengan sanksi pidana, erat kaitannya dengan kriminalisasi. Ketika suatu perbuatan dikategorikanPenalisasi, sebagai proses pengancaman perbuatan terlarang dengan sanksi pidana, erat kaitannya dengan kriminalisasi. Ketika suatu perbuatan dikategorikan

JURIS Pentingnya Integritas dan Komitmen Notaris dalam Menjalankan Fungsinya 2024More at 2024

UNARSUNARS Integritas dan komitmen merupakan dua hal yang penting bagi seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitasIntegritas dan komitmen merupakan dua hal yang penting bagi seorang notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas

JURIS Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna E Commerce Menurut Hukum Di Indonesia 2024More at 2024

UNARSUNARS Data pribadi yang dimaksud seperti kartu keluarga, nomor telepon. Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia masih sangatData pribadi yang dimaksud seperti kartu keluarga, nomor telepon. Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia masih sangat

Useful /

JURIS Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Jual Beli Tanah 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum sertifikat elektronik sebagai bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai efektivitasnyaPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum sertifikat elektronik sebagai bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai efektivitasnya

JURIS Etika Pelayanan Akademik di Program Studi Hukum Bisnis ITBM Balik Diwa 2026More at 2026

ITBMITBM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika pelayanan akademik karyawan di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Balik Diwa, dengan fokusPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika pelayanan akademik karyawan di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim (ITBM) Balik Diwa, dengan fokus

JURIS Utilization of Milkfish Offal Chanos chanos as a Shrimp Paste Product with Different Salt Concentrations 2025More at 2025

ITBMITBM Konsentrasi garam 15% dengan nilai kadar air 14,57%, kadar karbohidrat 32,54%, kadar protein 26,92%, kadar lemak 13,46%, kadar abu 12,52%. KonsentrasiKonsentrasi garam 15% dengan nilai kadar air 14,57%, kadar karbohidrat 32,54%, kadar protein 26,92%, kadar lemak 13,46%, kadar abu 12,52%. Konsentrasi

JURIS Analysis of the Use of Attractor Technology in Catching Squid Loligo sp in the Makassar Strait 2025More at 2025

ITBMITBM 34 cm). The squid caught were predominantly medium-sized. The study concluded that the composition of squid catches varied significantly with attractor34 cm). The squid caught were predominantly medium-sized. The study concluded that the composition of squid catches varied significantly with attractor

ads-block-test