IBRAHIMYIBRAHIMY

HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum dokter internsip yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma hukum, prinsip, serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien, namun belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai posisi hukum dokter internsip. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui mediasi, lembaga disiplin, maupun litigasi, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dokter internsip sebagai tenaga medis dalam tahap pembelajaran. Akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam pembagian tanggung jawab hukum yang berdampak pada perlindungan yang tidak seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan hukum kesehatan serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika praktik medis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi dokter internsip dan pasien belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan yang adil.Ketidakjelasan status hukum dan tanggung jawab dokter internsip menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan dugaan malpraktik.Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap model pengaturan tanggung jawab hukum dokter internsip di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian empiris perlu dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman dokter internsip serta pasien terkait dengan perlindungan hukum dalam kasus dugaan malpraktik, termasuk identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Ketiga, pengembangan model mediasi yang spesifik untuk sengketa medis yang melibatkan dokter internsip perlu diupayakan, dengan melibatkan ahli hukum, etika kedokteran, dan perwakilan dari kedua belah pihak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi dokter internsip dan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi dokter internsip dan pasien, serta mengidentifikasi potensi revisi atau penambahan regulasi yang diperlukan untuk mengatasi celah hukum yang masih ada. Selain itu, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi peran teknologi, seperti rekam medis elektronik dan sistem informasi kesehatan, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pelayanan medis, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa medis secara lebih efisien dan efektif.

  1. Ketimpangan Beban Tanggung Jawab Hukum Antara Dokter dan Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | Amandemen:... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1517Ketimpangan Beban Tanggung Jawab Hukum Antara Dokter dan Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Amandemen journal appihi index php Amandemen article view 1517
  2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS: STUDI KRITIS TERHADAP PASAL-PASAL KRUSIAL DALAM UNDANG-UNDANG... ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/jurnalsutasoma/article/view/410PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS STUDI KRITIS TERHADAP PASAL PASAL KRUSIAL DALAM UNDANG UNDANG ejournal universitastabanan ac index php jurnalsutasoma article view 410
  3. Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional | Jurnal Hukum IUS QUIA... doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art6Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Jurnal Hukum IUS QUIA doi 10 20885 iustum vol29 iss3 art6
Read online
File size398.11 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan 2026More at 2026

UMDUMD 1) ADR ( Alternative Dispute Resolution ) melalui luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. UU Nomor1) ADR ( Alternative Dispute Resolution ) melalui luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. UU Nomor

JURIS Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Cases with Minor Injury Victims in Wonogiri 2026More at 2026

UMSUMS Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif sering digunakan dalam kasus lalu lintas dengan korban luka ringan di Wonogiri. Pendekatan ini dihargaiHasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif sering digunakan dalam kasus lalu lintas dengan korban luka ringan di Wonogiri. Pendekatan ini dihargai

JURIS Legal Review of Government Policy in Handling the Covid 19 Pandemic in Indonesia Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yangHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yang

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Anak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkanAnak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan

JURIS Keadilan Restoratif dalam Kasus Perundungan oleh Anak Upaya Pemenuhan Asas Keadilan bagi Korban 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan memberikan kesempatan kepadaPenerapan keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada

JURIS Analisis Putusan MA dan Putusan MK tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 2025More at 2025

UNSUNS Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihanPemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan

JURIS Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Criminal acts are not only committed by adults, even children are also capable of committing various types of crimes such as murder, theft, violationsCriminal acts are not only committed by adults, even children are also capable of committing various types of crimes such as murder, theft, violations

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayatPidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat

Useful /

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana. Dalam putusan hakim ada nasib seseorang yang dinyatakan bersalah melakukanPutusan hakim merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana. Dalam putusan hakim ada nasib seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan

JURIS Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturanPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturan

JURIS Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan MK No 3 Puu Xxii 2024 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Analisis implementasi di berbagai daerah memperlihatkan variasi kesiapan kebijakan, bergantung pada kapasitas fiskal, regulasi teknis, dan tata kelolaAnalisis implementasi di berbagai daerah memperlihatkan variasi kesiapan kebijakan, bergantung pada kapasitas fiskal, regulasi teknis, dan tata kelola

JURIS Integrasi Teori Konseptual Dan Pengalaman Sosial Dari Sudut Pandang Pembelajaran Islam 2020More at 2020

UMCUMC Di sisi lain, baik dosen maupun mahasiswa dalam kesehariannya tentu saja memperoleh skemata-skemata kehidupan dari perannya sebagai umat muslim dan anggotaDi sisi lain, baik dosen maupun mahasiswa dalam kesehariannya tentu saja memperoleh skemata-skemata kehidupan dari perannya sebagai umat muslim dan anggota

ads-block-test