Publisher

IBRAHIMYIBRAHIMY

Journal HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal Hukum Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum dokter internsip yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan perlindungan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji norma hukum, prinsip, serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur perlindungan hukum bagi tenaga medis dan pasien, namun belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai posisi hukum dokter internsip. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui mediasi, lembaga disiplin, maupun litigasi, belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dokter internsip sebagai tenaga medis dalam tahap pembelajaran. Akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam pembagian tanggung jawab hukum yang berdampak pada perlindungan yang tidak seimbang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan hukum kesehatan serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika praktik medis.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi dokter internsip dan pasien belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan yang adil.Ketidakjelasan status hukum dan tanggung jawab dokter internsip menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan dugaan malpraktik.Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Future Research

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap model pengaturan tanggung jawab hukum dokter internsip di negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian empiris perlu dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman dokter internsip serta pasien terkait dengan perlindungan hukum dalam kasus dugaan malpraktik, termasuk identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi. Ketiga, pengembangan model mediasi yang spesifik untuk sengketa medis yang melibatkan dokter internsip perlu diupayakan, dengan melibatkan ahli hukum, etika kedokteran, dan perwakilan dari kedua belah pihak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif dan implementatif bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan keseimbangan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi dokter internsip dan pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi dokter internsip dan pasien, serta mengidentifikasi potensi revisi atau penambahan regulasi yang diperlukan untuk mengatasi celah hukum yang masih ada. Selain itu, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi peran teknologi, seperti rekam medis elektronik dan sistem informasi kesehatan, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pelayanan medis, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa medis secara lebih efisien dan efektif.

References

1. Ketimpangan Beban Tanggung Jawab Hukum Antara Dokter dan Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | Amandemen:... journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1517Ketimpangan Beban Tanggung Jawab Hukum Antara Dokter dan Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Amandemen journal appihi index php Amandemen article view 1517
2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS: STUDI KRITIS TERHADAP PASAL-PASAL KRUSIAL DALAM UNDANG-UNDANG... ejournal.universitastabanan.ac.id/index.php/jurnalsutasoma/article/view/410PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS STUDI KRITIS TERHADAP PASAL PASAL KRUSIAL DALAM UNDANG UNDANG ejournal universitastabanan ac index php jurnalsutasoma article view 410
3. Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional | Jurnal Hukum IUS QUIA... doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art6Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Jurnal Hukum IUS QUIA doi 10 20885 iustum vol29 iss3 art6

Metadata

File size	398.11 KB
Pages	18
DMCA	Report