UNESAUNESA

Lex Favor ReoLex Favor Reo

Penelitian ini menganalisis kekosongan hukum yang melingkupi perlindungan dan pengakuan hak LGBT di Indonesia, menyoroti status hukum yang tidak jelas akibat tidak adanya undang‑undang nasional khusus, yang berujung pada diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Dengan pendekatan kualitatif normatif, penulis menelaah undang‑undang nasional dan daerah, putusan Mahkamah Konstitusi, rancangan Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana, dan literatur akademik melalui analisis komparatif. Temuan menunjukkan kesenjangan signifikan antara prinsip hak asasi manusia universal dan realitas hukum berbasis budaya dan agama di Indonesia, yang memungkinkan diskriminasi sistematis dan penegakan hukum sewenang-wenang. Studi ini menegaskan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum berbasis hak asali manusia, dialog konstruktif antara negara, masyarakat, dan kelompok minoritas, serta kebijakan inklusif demi keadilan sosial.

Kesimpulannya, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara jelas mengatur keberadaan dan hak-hak kelompok LGBT, sehingga status hukum mereka menjadi ambigu, tidak secara eksplisit dilarang maupun diakui.Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan bagi individu LGBT, serta memfasilitasi perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan sosial.Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan adil untuk memberikan perlindungan hukum dan kesetaraan hak bagi semua warga negara, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas regulasi daerah yang mengatur LGBT secara rinci, menilai dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta membandingkan kasus penegakan hukum di wilayah dengan dan tanpa regulasi khusus. Selanjutnya, penelitian dapat meneliti persepsi masyarakat tentang regulasi LGBT melalui survei skala nasional untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial, dan mengembangkan model kebijakan inklusif yang mempertimbangkan nilai budaya dan hak asasi manusia. Terakhir, riset dapat menganalisis dampak kebijakan perlindungan LGBT di negara dengan sistem hukum serupa, guna merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat diadaptasi di Indonesia.

  1. Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila | Jurnal Kewarganegaraan.... jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/23639Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM Agama dan Pancasila Jurnal Kewarganegaraan jurnal unimed ac 2012 index php jk article view 23639
  2. Pro Kontra LGBT Di Republik Indonesia | Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences.... proceedings.dokicti.org/index.php/CPBS/article/view/1Pro Kontra LGBT Di Republik Indonesia Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences proceedings dokicti index php CPBS article view 1
  3. LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) | Lestari | Community : Pengawas... doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA HAM Lestari Community Pengawas doi 10 35308 jcpds v4i1 193
Read online
File size949.2 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Urgensi BPOM Terhadap Produk Minuman dan Makanan Kadaluarsa dalam Perlindungan Konsumen 2024More at 2024

UNARSUNARS Perdagangan produk pangan di kalangan masyarakat haruslah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena hal tersebut akan berakibat pada kesehatanPerdagangan produk pangan di kalangan masyarakat haruslah mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena hal tersebut akan berakibat pada kesehatan

JURIS Peran Dan Tanggungjawab Notaris ppat Dalam Meminimalkan Tindakan Pemalsuan Bukti Setoran Perpajakan Peralihan Hak Atas Tanah 2024More at 2024

UNARSUNARS Analisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwaAnalisis ini merupakan telaah normatif yuridis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum. Dari analisis dan telaah ini diperoleh bahwa

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Membubarkan Partai Politik 2024More at 2024

UNARSUNARS Pembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuanPembubaran partai politik melalui jalur hukum ini merupakan konsekuensi dari pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga karena ketentuan

JURIS Akibat Hukum Adanya Pengendalian Ahli Fungsi Lahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai Ketahanan Pangan 2024More at 2024

UNARSUNARS Oleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadiOleh karena itu, diperlukan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bersifat holistik dan komprehensif. Alih fungsi lahan pertanian menjadi

JURIS Perbandingan Hukum Penerapan Pembagian Harta Bersama di Indonesia Malaysia dan Tunisia 2024More at 2024

UNARSUNARS Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri dimulai saat mereka menikah. Di Indonesia, harta ini dikenal dengan istilah hartaHarta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri dimulai saat mereka menikah. Di Indonesia, harta ini dikenal dengan istilah harta

JURIS Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Kriminologi 2022More at 2022

UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka

JURIS Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 2022More at 2022

UNARSUNARS Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

JURIS Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil 2022More at 2022

UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,

Useful /

JURIS Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2024More at 2024

UNARSUNARS Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan serius yang melanda dunia, yaitu pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan. Ironisnya, fenomena kejahatanPenelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan serius yang melanda dunia, yaitu pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan. Ironisnya, fenomena kejahatan

JURIS The Effect of Group Counseling Through the Solution Focused Brief Counseling SFBC Approach to Improving Adolescent Emotional Management 2023More at 2023

URECOLURECOL Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket pengelolaan emosi. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis parametrik Paired sampleMetode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket pengelolaan emosi. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis parametrik Paired sample

JURIS Analysis of the Potential Development of the Wanurejo Tourism Village Magelang Regency Central Java 2023More at 2023

URECOLURECOL Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan potensi pariwisata di Desa Wanurejo dengan pendekatan 4A (Attraction, Amenities, Ancilliary, danTujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan potensi pariwisata di Desa Wanurejo dengan pendekatan 4A (Attraction, Amenities, Ancilliary, dan

JURIS Dugaan Praktik Pungutan Liar Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko 2022More at 2022

UNARSUNARS Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9

ads-block-test