IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturan hukum yang menempatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, serta dualisme pendekatan antara penegakan hukum pidana dan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Analisis ini mencakup peninjauan Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta doktrin dan teori hukum pidana.
Penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak menurut UU SPPA.Konflik norma antara UU Narkotika dan UU SPPA, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat hukum, serta anggapan bahwa kejahatan narkotika tidak layak dipidana membuat anak sering diperlakukan seperti orang dewasa.Harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar‑lembaga, dan penguatan rehabilitasi khusus anak menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem hukum yang manusiawi, adil, dan efektif.
Sebuah studi lapangan dapat menjawab pertanyaan: bagaimana penegakan hukum di tingkat kepolisian dapat merancang prosedur diversi secara praktis untuk anak pelaku narkotika, dengan mengukur efektivitasnya terhadap tingkat residivisme? Selain itu, penelitian longitudinal yang meneliti dampak program rehabilitasi berbasis keluarga terhadap reintegrasi sosial anak dapat memperkuat bukti ilmiah bagi kebijakan. Terakhir, evaluasi komparatif antara daerah dengan fasilitas rehabilitasi anak yang memadai dan daerah tanpa fasilitas dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan penanganan anak pelaku narkotika di Indonesia.
| File size | 391.04 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,Artikel ini mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia terkait perlindungan hak cipta dalam transaksi digital, menyoroti kelemahan-kelemahan yang ada,
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Sehingga, harmonisasi regulasi dan penguatan pelaksanaan hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif serta tahan banting.Sehingga, harmonisasi regulasi dan penguatan pelaksanaan hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif serta tahan banting.
PUBMEDIAPUBMEDIA Restorative justice encourages recovery for victims and promotes responsibility and behavioral improvement from child perpetrators. However, the implementationRestorative justice encourages recovery for victims and promotes responsibility and behavioral improvement from child perpetrators. However, the implementation
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang
UNSUNS Pemilihan merupakan instrumen utama. Artikel ini menggunakan kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau formal dari aspek filosofi, normatif,Pemilihan merupakan instrumen utama. Artikel ini menggunakan kajian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis atau formal dari aspek filosofi, normatif,
YAYASANBHZYAYASANBHZ Perbedaan fase usia anak pelaku tindak pidana akan berbeda pula hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.mengenai tindak pidanaPerbedaan fase usia anak pelaku tindak pidana akan berbeda pula hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya.mengenai tindak pidana
PUBMEDIAPUBMEDIA 1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan korektif, dan absennya panduan teknis yang jelas. Penelitian ini mengungkapkan kemajuan1/PNPS/1965, pemahaman terbatas aparat penegak hukum tentang keadilan korektif, dan absennya panduan teknis yang jelas. Penelitian ini mengungkapkan kemajuan
USUUSU Dalam konteks kejahatan yang melibatkan korban anak, restitusi menjadi persyaratan wajib bagi pelaku untuk mengganti rugi korban atas kerugian yang diderita.Dalam konteks kejahatan yang melibatkan korban anak, restitusi menjadi persyaratan wajib bagi pelaku untuk mengganti rugi korban atas kerugian yang diderita.
Useful /
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah budaya sekolah dan kepemimpinan guru berpengaruh dalam meningkatkan disiplin siswa. Berdasarkan pertanyaanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah budaya sekolah dan kepemimpinan guru berpengaruh dalam meningkatkan disiplin siswa. Berdasarkan pertanyaan
UMCUMC Kegiatan perkuliahan/pembelajaran keislaman yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan dosen sebagai pengampunya merupakan bagian dari Tri Dharma PerguruanKegiatan perkuliahan/pembelajaran keislaman yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan dosen sebagai pengampunya merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan
UMCUMC Pembinaan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekitar pesantren untuk melakukan pekerjaan yang menopang kebutuhan ekonomi masyarakat.Pembinaan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekitar pesantren untuk melakukan pekerjaan yang menopang kebutuhan ekonomi masyarakat.
UMCUMC Jaringan sosial yang terbangun berhasil menyatukan ide remaja masjid dan masyarakat tentang mimpi masa depan desa yang akan dititipkan pada generasi yangJaringan sosial yang terbangun berhasil menyatukan ide remaja masjid dan masyarakat tentang mimpi masa depan desa yang akan dititipkan pada generasi yang