IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturan hukum yang menempatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, serta dualisme pendekatan antara penegakan hukum pidana dan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Analisis ini mencakup peninjauan Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta doktrin dan teori hukum pidana.
Penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak menurut UU SPPA.Konflik norma antara UU Narkotika dan UU SPPA, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat hukum, serta anggapan bahwa kejahatan narkotika tidak layak dipidana membuat anak sering diperlakukan seperti orang dewasa.Harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar‑lembaga, dan penguatan rehabilitasi khusus anak menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem hukum yang manusiawi, adil, dan efektif.
Sebuah studi lapangan dapat menjawab pertanyaan: bagaimana penegakan hukum di tingkat kepolisian dapat merancang prosedur diversi secara praktis untuk anak pelaku narkotika, dengan mengukur efektivitasnya terhadap tingkat residivisme? Selain itu, penelitian longitudinal yang meneliti dampak program rehabilitasi berbasis keluarga terhadap reintegrasi sosial anak dapat memperkuat bukti ilmiah bagi kebijakan. Terakhir, evaluasi komparatif antara daerah dengan fasilitas rehabilitasi anak yang memadai dan daerah tanpa fasilitas dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan penanganan anak pelaku narkotika di Indonesia.
| File size | 391.04 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STIESTEKOMSTIESTEKOM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi masyarakat berolahraga senam Aerobik di Kota Payakumbuh, dengan fokus pada kompetensi instruktur,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi masyarakat berolahraga senam Aerobik di Kota Payakumbuh, dengan fokus pada kompetensi instruktur,
UMPRUMPR Artikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta menganalisis implikasi hukum dan sosiologisnyaArtikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta menganalisis implikasi hukum dan sosiologisnya
UAIUAI Mengacu pada Laporan Tahunan 2024 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang mencatat 1. 830 insiden kekerasan seksual di ruang publik—termasukMengacu pada Laporan Tahunan 2024 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang mencatat 1. 830 insiden kekerasan seksual di ruang publik—termasuk
UEUUEU Di sisi lain, UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja, namun kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi yangDi sisi lain, UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja, namun kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi yang
SAINSSAINS Momentum penetapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional menegaskan komitmen kuat negara dalam membangunMomentum penetapan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional menegaskan komitmen kuat negara dalam membangun
UHBUHB 000,00 (lima puluh ribu rupiah) - Rp. 000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di wilayah Kabupaten Banyumas. Faktor penghambat dalam komponen substansi000,00 (lima puluh ribu rupiah) - Rp. 000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) di wilayah Kabupaten Banyumas. Faktor penghambat dalam komponen substansi
UWKSUWKS Sementara itu, perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkanSementara itu, perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan
INSURIPONOROGOINSURIPONOROGO Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahanOleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan
Useful /
UEUUEU Asas kecermatan merupakan norma tidak tertulis yang harus dipahami oleh Jaksa selaku adiministrator negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SelainAsas kecermatan merupakan norma tidak tertulis yang harus dipahami oleh Jaksa selaku adiministrator negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selain
UEUUEU Namun demikian, beberapa kekurangan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya dapat mengurangi kemanfaatan dan optimalisasi penggunaan DJP OnlineNamun demikian, beberapa kekurangan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya dapat mengurangi kemanfaatan dan optimalisasi penggunaan DJP Online
UEUUEU Namun kerangka regulasi masih belum memadai dalam mengatasi kompleksitas platform digital berbasis konten buatan pengguna, sehingga memerlukan reformasiNamun kerangka regulasi masih belum memadai dalam mengatasi kompleksitas platform digital berbasis konten buatan pengguna, sehingga memerlukan reformasi
UEUUEU Data dalam penelitian ini adalah informasi Tumpang Tindih Hak Kepemilikan atas Tanah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Dari hasilData dalam penelitian ini adalah informasi Tumpang Tindih Hak Kepemilikan atas Tanah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Dari hasil