IBRAHIMYIBRAHIMY
HUKMY : Jurnal HukumHUKMY : Jurnal HukumPenelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturan hukum yang menempatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, serta dualisme pendekatan antara penegakan hukum pidana dan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan studi kasus. Analisis ini mencakup peninjauan Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang‑Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta doktrin dan teori hukum pidana.
Penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak menurut UU SPPA.Konflik norma antara UU Narkotika dan UU SPPA, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya pemahaman aparat hukum, serta anggapan bahwa kejahatan narkotika tidak layak dipidana membuat anak sering diperlakukan seperti orang dewasa.Harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antar‑lembaga, dan penguatan rehabilitasi khusus anak menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem hukum yang manusiawi, adil, dan efektif.
Sebuah studi lapangan dapat menjawab pertanyaan: bagaimana penegakan hukum di tingkat kepolisian dapat merancang prosedur diversi secara praktis untuk anak pelaku narkotika, dengan mengukur efektivitasnya terhadap tingkat residivisme? Selain itu, penelitian longitudinal yang meneliti dampak program rehabilitasi berbasis keluarga terhadap reintegrasi sosial anak dapat memperkuat bukti ilmiah bagi kebijakan. Terakhir, evaluasi komparatif antara daerah dengan fasilitas rehabilitasi anak yang memadai dan daerah tanpa fasilitas dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan penanganan anak pelaku narkotika di Indonesia.
| File size | 391.04 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSAUNSA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan victim blaming merupakan prasyarat keadilan prosedural, substantif, dan transformatif, serta mensyaratkanHasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan victim blaming merupakan prasyarat keadilan prosedural, substantif, dan transformatif, serta mensyaratkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi hukum dan kesadaran publik untuk memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidanaPemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi hukum dan kesadaran publik untuk memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana
UNTAGUNTAG Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga praperadilan dan revisi KUHAP untuk memperjelas parameter penetapan tersangka dan penghentian penyidikanOleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga praperadilan dan revisi KUHAP untuk memperjelas parameter penetapan tersangka dan penghentian penyidikan
TEUNULEHJOURNALTEUNULEHJOURNAL Moreover, the study discusses practical challenges and opportunities for integrating these Islamic legal principles into Indonesias pluralistic legal systemMoreover, the study discusses practical challenges and opportunities for integrating these Islamic legal principles into Indonesias pluralistic legal system
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER 2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. 3) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai ancaman hibrida dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya NasionalHasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai ancaman hibrida dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
JAYABAYAJAYABAYA Reformasi hukum di Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya, serta kebutuhan masyarakat dan korban. Konsep restorative justice dapatReformasi hukum di Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya, serta kebutuhan masyarakat dan korban. Konsep restorative justice dapat
UNNESUNNES Ketiga subjek dan dapat dikatakan memiliki integritas yang cukup baik. Ketiga subjek berusaha memberikan perlakuan yang sama dan bersikap adil terhadapKetiga subjek dan dapat dikatakan memiliki integritas yang cukup baik. Ketiga subjek berusaha memberikan perlakuan yang sama dan bersikap adil terhadap
Useful /
IBRAHIMYIBRAHIMY Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan aturan hukum, tetapi juga berdampak langsungPenyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan wakaf tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan aturan hukum, tetapi juga berdampak langsung
IBRAHIMYIBRAHIMY Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta termasuk hak yangKebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, serta termasuk hak yang
STIKESPANTIWALUYASTIKESPANTIWALUYA Manajemen diri pada pasien hipertensi merupakan hal yang penting untuk dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas. Penggunaan telehealth dapat diterapkanManajemen diri pada pasien hipertensi merupakan hal yang penting untuk dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas. Penggunaan telehealth dapat diterapkan
STIKESPANTIWALUYASTIKESPANTIWALUYA Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,