UNSAUNSA
Sawerigading Law JournalSawerigading Law JournalArtikel ini membahas eksistensi korban yang seharusnya menjadi subjek utama perlindungan, justru kerap diposisikan sebagai pihak yang turut bersalah melalui stigma, stereotip moral, dan praktik penegakan hukum yang bias. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji kerangka hukum nasional dan internasional terkait perlindungan korban, termasuk UU TPKS, instrumen HAM, serta doktrin viktimologi, untuk menunjukkan bahwa perlindungan korban masih bersifat abstrak dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan dan penghormatan martabat korban. Dengan menggunakan pendekatan CLS dan kritik feminis, artikel ini mengungkap bahwa klaim netralitas hukum sering menyembunyikan bias maskulin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan victim blaming merupakan prasyarat keadilan prosedural, substantif, dan transformatif, serta mensyaratkan rekonstruksi hukum yang eksplisit berbasis perspektif korban dan kesetaraan gender. Artikel ini merekomendasikan pendekatan penanganan yang gender responsive dan trauma informed, sinkronisasi pedoman teknis antarlembaga, serta penguatan paradigma hukum yang menempatkan korban sebagai pusat keadilan.
Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan wujud konkret tanggung jawab HAM negara dan menjadi inti dari keadilan yang berperspektif korban, baik dalam dimensi prosedural, substantif, maupun transformatif.Dalam perspektif CLS, hukum dipandang tidak pernah sungguh-sungguh netral, melainkan dibentuk dan diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan politik dan ideologi.Penghindaran victim blaming bukan sekadar kebijakan tambahan, melainkan syarat mutlak bagi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan.
Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi implementasi UU TPKS dalam konteks pencegahan victim blaming, khususnya melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi korban. Selain itu, perlu dilakukan penelitian kualitatif mendalam untuk memahami persepsi masyarakat terhadap victim blaming dan dampaknya terhadap korban, sehingga dapat dirumuskan strategi sosialisasi yang efektif. Terakhir, penelitian komparatif antara Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi serupa dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam melindungi korban dan mencegah victim blaming.
- KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM-BLAMING) DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI... jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/31408KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN VICTIM BLAMING DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI jurnal unpad ac share article view 31408
- KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN | Agustanti | Masalah-Masalah Hukum.... doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.42-51KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Agustanti Masalah Masalah Hukum doi 10 14710 mmh 52 1 2023 42 51
| File size | 419.34 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAIDUINSAID Pada tingkatan ini, perlu adanya kontribusi nyata dari mahasiswa sebagai bagian dari agent of change untuk menyuarakan perubahan, termasuk salah satunyaPada tingkatan ini, perlu adanya kontribusi nyata dari mahasiswa sebagai bagian dari agent of change untuk menyuarakan perubahan, termasuk salah satunya
UNDIKSHAUNDIKSHA Salah satu isu yang diangkat dalam perfilman Indonesia adalah kekerasan seksual dan ketimpangan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasiSalah satu isu yang diangkat dalam perfilman Indonesia adalah kekerasan seksual dan ketimpangan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Pengaturan tindak pidana pemerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia sebelum UU TPKS diundangkan masih bersifat terpisah dan tersebar di beberapa peraturanPengaturan tindak pidana pemerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia sebelum UU TPKS diundangkan masih bersifat terpisah dan tersebar di beberapa peraturan
UNUSIAUNUSIA Pelecehan seksual yang terjadi di Metaverse menciptakan kekosongan hukum di Indonesia, yang berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum yang jelasPelecehan seksual yang terjadi di Metaverse menciptakan kekosongan hukum di Indonesia, yang berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum yang jelas
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan, analisis kontenMenggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, studi ini mengkaji peraturan perundang-undangan, analisis konten
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini bersifat hukum empiris dengan metode kualitatif, di mana data utama dihimpun lewat wawancara bersama penyidikPendekatan yang diterapkan dalam kajian ini bersifat hukum empiris dengan metode kualitatif, di mana data utama dihimpun lewat wawancara bersama penyidik
IAIN MADURAIAIN MADURA Dibandingkan dengan Hukum Pidana Islam, diperlukan interpretasi progresif dengan fokus pada orientasi masa depan dan sensitivitas gender. Penelitian empirisDibandingkan dengan Hukum Pidana Islam, diperlukan interpretasi progresif dengan fokus pada orientasi masa depan dan sensitivitas gender. Penelitian empiris
UNSURIUNSURI Meskipun KUHP tidak secara spesifik mengatur tindak kekerasan seksual, pelaku tetap dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai Pasal 289 hingga Pasal 296Meskipun KUHP tidak secara spesifik mengatur tindak kekerasan seksual, pelaku tetap dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai Pasal 289 hingga Pasal 296
Useful /
YPSMYPSM Populasi dalam penelitian ini sebanyak 74 siswa yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan. Sampel dalam penelitian ini adalah 74 orang atauPopulasi dalam penelitian ini sebanyak 74 siswa yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan. Sampel dalam penelitian ini adalah 74 orang atau
YPSMYPSM Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Program Beasiswa Bidikmisi terhadap prestasi belajar mahasiswa Jurusan PendidikanTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Program Beasiswa Bidikmisi terhadap prestasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan
YPSMYPSM Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat. Besaran pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan 24,9% sedangkan sisanya sebesar 75,1% dipengaruhi olehHasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat. Besaran pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan 24,9% sedangkan sisanya sebesar 75,1% dipengaruhi oleh
UNSURIUNSURI Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, ditetapkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 “kondisionalDalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, ditetapkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 “kondisional