UNSAUNSA
Sawerigading Law JournalSawerigading Law JournalArtikel ini membahas eksistensi korban yang seharusnya menjadi subjek utama perlindungan, justru kerap diposisikan sebagai pihak yang turut bersalah melalui stigma, stereotip moral, dan praktik penegakan hukum yang bias. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji kerangka hukum nasional dan internasional terkait perlindungan korban, termasuk UU TPKS, instrumen HAM, serta doktrin viktimologi, untuk menunjukkan bahwa perlindungan korban masih bersifat abstrak dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan dan penghormatan martabat korban. Dengan menggunakan pendekatan CLS dan kritik feminis, artikel ini mengungkap bahwa klaim netralitas hukum sering menyembunyikan bias maskulin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan victim blaming merupakan prasyarat keadilan prosedural, substantif, dan transformatif, serta mensyaratkan rekonstruksi hukum yang eksplisit berbasis perspektif korban dan kesetaraan gender. Artikel ini merekomendasikan pendekatan penanganan yang gender responsive dan trauma informed, sinkronisasi pedoman teknis antarlembaga, serta penguatan paradigma hukum yang menempatkan korban sebagai pusat keadilan.
Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan wujud konkret tanggung jawab HAM negara dan menjadi inti dari keadilan yang berperspektif korban, baik dalam dimensi prosedural, substantif, maupun transformatif.Dalam perspektif CLS, hukum dipandang tidak pernah sungguh-sungguh netral, melainkan dibentuk dan diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan politik dan ideologi.Penghindaran victim blaming bukan sekadar kebijakan tambahan, melainkan syarat mutlak bagi terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan.
Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi implementasi UU TPKS dalam konteks pencegahan victim blaming, khususnya melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi korban. Selain itu, perlu dilakukan penelitian kualitatif mendalam untuk memahami persepsi masyarakat terhadap victim blaming dan dampaknya terhadap korban, sehingga dapat dirumuskan strategi sosialisasi yang efektif. Terakhir, penelitian komparatif antara Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi serupa dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam melindungi korban dan mencegah victim blaming.
- KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM-BLAMING) DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI... jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/31408KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN VICTIM BLAMING DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI jurnal unpad ac share article view 31408
- KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN | Agustanti | Masalah-Masalah Hukum.... doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.42-51KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN Agustanti Masalah Masalah Hukum doi 10 14710 mmh 52 1 2023 42 51
| File size | 419.34 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
GUNUNGSARIGUNUNGSARI Peniliti diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan meneliti seluruh item yang ada pada manajemen keselamatan radiasi di instalasi radiologi berupaPeniliti diharapkan dapat melengkapi penelitian ini dengan meneliti seluruh item yang ada pada manajemen keselamatan radiasi di instalasi radiologi berupa
IJNMSIJNMS Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada remaja merupakan isu serius dengan tingkat prevalensi mencapai 53,7% di Kabupaten Mojokerto. MayoritasPenelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada remaja merupakan isu serius dengan tingkat prevalensi mencapai 53,7% di Kabupaten Mojokerto. Mayoritas
UNSAUNSA Penelitian ini juga menemukan bahwa korban memiliki peranan pasif dalam terjadinya kejahatan, namun hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kesalahanPenelitian ini juga menemukan bahwa korban memiliki peranan pasif dalam terjadinya kejahatan, namun hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kesalahan
UNIRAYAUNIRAYA Sus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidanaSus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidana
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pdg) yang mengakui Ferryanto Gani sebagai pemilik sah keliru, karena mengabaikan sifat kuasa, larangan kuasa mutlak (Instruksi Mendagri No. 24/1997), danPdg) yang mengakui Ferryanto Gani sebagai pemilik sah keliru, karena mengabaikan sifat kuasa, larangan kuasa mutlak (Instruksi Mendagri No. 24/1997), dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Desa Wisata Hutabalian di Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara merupakan destinasi wisata budaya yang kaya akan nilai sejarahDesa Wisata Hutabalian di Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara merupakan destinasi wisata budaya yang kaya akan nilai sejarah
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Motivasi karyawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin tinggi motivasi yang dirasakan karyawan, maka semakinMotivasi karyawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin tinggi motivasi yang dirasakan karyawan, maka semakin
UNIPASUNIPAS Penanganan kasus dilakukan melalui pemeriksaan pelaku dan korban, pengumpulan barang bukti, serta mendengarkan kesaksian. Kendala utama dalam implementasiPenanganan kasus dilakukan melalui pemeriksaan pelaku dan korban, pengumpulan barang bukti, serta mendengarkan kesaksian. Kendala utama dalam implementasi
Useful /
JURNALFKIPUNTADJURNALFKIPUNTAD The Asymp. Sig (2-tailed) value of 0. 011 (< 0. 05) confirmed the effectiveness of the intervention. These findings demonstrate that self-talk group counselingThe Asymp. Sig (2-tailed) value of 0. 011 (< 0. 05) confirmed the effectiveness of the intervention. These findings demonstrate that self-talk group counseling
UNIPASUNIPAS Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkupPasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup
POLTEKKES PADANGPOLTEKKES PADANG Hasil: Penurunan keluhan nyeri otot rangka dengan variasi waktu 10 menit sebanyak 17,07% variasi waktu 15 menit sebanyak 45,68%, dan variasi waktu 20 menitHasil: Penurunan keluhan nyeri otot rangka dengan variasi waktu 10 menit sebanyak 17,07% variasi waktu 15 menit sebanyak 45,68%, dan variasi waktu 20 menit
POLTEKKES PADANGPOLTEKKES PADANG Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penggunaan alat mikrokontroller water level terhadap peringatan luapan limbah beton cair batching plant. Kesimpulan:Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh penggunaan alat mikrokontroller water level terhadap peringatan luapan limbah beton cair batching plant. Kesimpulan: