PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesRestitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban sebagai bagian dari uqubat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban, khususnya korban kejahatan pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restitusi bagi korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta mengkaji hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi merupakan hak korban yang kewajibannya dibebankan pada pelaku atau orang tua pelaku, dan dapat diajukan atas permintaan korban kepada hakim dalam proses persidangan. Namun, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan, terutama kurangnya kesadaran di kalangan korban, keluarga, dan masyarakat mengenai keberadaan hak restitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi hukum dan meningkatkan kesadaran publik guna memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana secara efektif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.Namun, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan, terutama kurangnya kesadaran di kalangan korban, keluarga, dan masyarakat.Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi hukum dan kesadaran publik untuk memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana secara efektif.Upaya ini penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang berpihak pada korban dan menegakkan keadilan restoratif.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian kualitatif yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor kultural dan sosial yang menghambat korban untuk mengajukan hak restitusi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diatasi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program sosialisasi hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, dengan melibatkan partisipasi aktif korban dan masyarakat dalam proses evaluasi. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan implementasi restitusi di Aceh dengan praktik terbaik di negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat diidentifikasi strategi dan model yang relevan untuk diterapkan di Aceh. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban.
- Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh | Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin.... doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.100Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh Jimmi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin doi 10 71153 jimmi v1i1 100
- Proses Masuk dan Penyebarluasan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai di Aceh | Edu Global: Jurnal... doi.org/10.56874/edb.v5i2.11Proses Masuk dan Penyebarluasan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Edu Global Jurnal doi 10 56874 edb v5i2 11
- Genealogi dan Peran MPU Aceh dalam Mengawal Agama Masyarakat Aceh | AL-UKHWAH - JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT... ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/ukhwah/article/view/5284Genealogi dan Peran MPU Aceh dalam Mengawal Agama Masyarakat Aceh AL UKHWAH JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ejournal staindirundeng ac index php ukhwah article view 5284
| File size | 400.97 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Sistem hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum PidanaSistem hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaruan yang ada adalah pengaturan tentang hukum Pidana
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Hasil analisis menunjukkan kebutuhan akan regulasi yang lebih tegas terutama di lingkungan pendidikan agar amanah lembaga tetap terjaga. Kesimpulan menunjukkanHasil analisis menunjukkan kebutuhan akan regulasi yang lebih tegas terutama di lingkungan pendidikan agar amanah lembaga tetap terjaga. Kesimpulan menunjukkan
JOURNAL IASSSFJOURNAL IASSSF Temuan: Faktor-faktor yang memengaruhi turnover dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor individu dan perusahaan. Faktor individu adalah faktor yang berasalTemuan: Faktor-faktor yang memengaruhi turnover dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor individu dan perusahaan. Faktor individu adalah faktor yang berasal
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Fokus penelitian adalah konsep fiqh mawaris. Hasilnya, pembagian warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah sah berdasarkan Putusan MahkamahFokus penelitian adalah konsep fiqh mawaris. Hasilnya, pembagian warisan kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah sah berdasarkan Putusan Mahkamah
SHARIAJOURNALS UINJAMBISHARIAJOURNALS UINJAMBI Hal ini tidak dapat dihindari karena setiap orang wajib menyelesaikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan literatur sepertiHal ini tidak dapat dihindari karena setiap orang wajib menyelesaikannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan literatur seperti
STKIPKUSUMANEGARASTKIPKUSUMANEGARA Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Islam Madani Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam pelatihan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasiKegiatan ini dilaksanakan di SMA Islam Madani Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam pelatihan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
STKIPKUSUMANEGARASTKIPKUSUMANEGARA Sehingga hal ini menarik untuk dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan guna mendukung Kota Probolinggo mewujudkan konsep kota kreatif. PenyelenggaraanSehingga hal ini menarik untuk dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan guna mendukung Kota Probolinggo mewujudkan konsep kota kreatif. Penyelenggaraan
STAINSTAIN Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak dapat saling mewarisi. Walaupun rumusan KHI hanya menegaskanDalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan bahwa perbedaan agama menyebabkan para pihak tidak dapat saling mewarisi. Walaupun rumusan KHI hanya menegaskan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan kemerdekaan pers dan kewajiban negara untuk melindungi wartawan.Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan kemerdekaan pers dan kewajiban negara untuk melindungi wartawan.
UMKUMK Quantitative data were collected through pretests and posttests and analyzed using a paired-samples t-test, which revealed a significant improvement fromQuantitative data were collected through pretests and posttests and analyzed using a paired-samples t-test, which revealed a significant improvement from
UMKUMK The results showed that the Gallery Walk technique effectively enhanced students behavioral, cognitive, and especially affective engagement. Students participatedThe results showed that the Gallery Walk technique effectively enhanced students behavioral, cognitive, and especially affective engagement. Students participated
APTKLHIAPTKLHI Konsekuensi dari penelitian ini bahwa para pihak dapat membangun dua strategi yaitu pengelolaan hutan kolaboratif dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.Konsekuensi dari penelitian ini bahwa para pihak dapat membangun dua strategi yaitu pengelolaan hutan kolaboratif dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.