PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesRestitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban sebagai bagian dari uqubat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban, khususnya korban kejahatan pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restitusi bagi korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta mengkaji hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi merupakan hak korban yang kewajibannya dibebankan pada pelaku atau orang tua pelaku, dan dapat diajukan atas permintaan korban kepada hakim dalam proses persidangan. Namun, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan, terutama kurangnya kesadaran di kalangan korban, keluarga, dan masyarakat mengenai keberadaan hak restitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi hukum dan meningkatkan kesadaran publik guna memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana secara efektif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.Namun, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan, terutama kurangnya kesadaran di kalangan korban, keluarga, dan masyarakat.Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi hukum dan kesadaran publik untuk memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana secara efektif.Upaya ini penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang berpihak pada korban dan menegakkan keadilan restoratif.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian kualitatif yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor kultural dan sosial yang menghambat korban untuk mengajukan hak restitusi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diatasi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program sosialisasi hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, dengan melibatkan partisipasi aktif korban dan masyarakat dalam proses evaluasi. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan implementasi restitusi di Aceh dengan praktik terbaik di negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat diidentifikasi strategi dan model yang relevan untuk diterapkan di Aceh. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban.
- Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh | Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin.... doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.100Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh Jimmi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin doi 10 71153 jimmi v1i1 100
- Proses Masuk dan Penyebarluasan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai di Aceh | Edu Global: Jurnal... doi.org/10.56874/edb.v5i2.11Proses Masuk dan Penyebarluasan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Edu Global Jurnal doi 10 56874 edb v5i2 11
- Genealogi dan Peran MPU Aceh dalam Mengawal Agama Masyarakat Aceh | AL-UKHWAH - JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT... ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/ukhwah/article/view/5284Genealogi dan Peran MPU Aceh dalam Mengawal Agama Masyarakat Aceh AL UKHWAH JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ejournal staindirundeng ac index php ukhwah article view 5284
| File size | 400.97 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD However, its widespread adoption is still hampered by a complex network of economic, infrastructural, human resource, and institutional barriers that requireHowever, its widespread adoption is still hampered by a complex network of economic, infrastructural, human resource, and institutional barriers that require
PUBMEDIAPUBMEDIA Berdasarkan interpretasi sistematis dan teleologis terhadap Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang BantuanBerdasarkan interpretasi sistematis dan teleologis terhadap Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
UMKUMK Berdasarkan hasil kegiatan penguatan yang dilakukan, diketahui bahwa responden merupakan dosen dan mahasiswa Universitas Bhakti Kencana Kampus Kendal yangBerdasarkan hasil kegiatan penguatan yang dilakukan, diketahui bahwa responden merupakan dosen dan mahasiswa Universitas Bhakti Kencana Kampus Kendal yang
UMKUMK 16 Tahun 2019 serta sosialisasi konsumsi tablet tambah darah mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan siswi kelas 12. Kegiatan ini menegaskan bahwa16 Tahun 2019 serta sosialisasi konsumsi tablet tambah darah mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan siswi kelas 12. Kegiatan ini menegaskan bahwa
PUBMEDIAPUBMEDIA Akhirnya, sistem pewarisan tanah Minangkabau, dengan dualisme harta pusako tinggi dan harta pusako rendah, dapat diintegrasikan dengan hukum faraid melaluiAkhirnya, sistem pewarisan tanah Minangkabau, dengan dualisme harta pusako tinggi dan harta pusako rendah, dapat diintegrasikan dengan hukum faraid melalui
PUBMEDIAPUBMEDIA Reproductive rights related to access to safe and legal abortion are an important issue in womens human rights discussions at the global level becauseReproductive rights related to access to safe and legal abortion are an important issue in womens human rights discussions at the global level because
PUBMEDIAPUBMEDIA Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi dilema antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia, terutamaPenegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi dilema antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia, terutama
PUBMEDIAPUBMEDIA Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011Tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), Undang-Undang KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
Useful /
UMKUMK Permasalahan sampah plastik yang tinggi di masyarakat menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pada kawasan permukiman dengan dominasiPermasalahan sampah plastik yang tinggi di masyarakat menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pada kawasan permukiman dengan dominasi
UMKUMK Antusiasme masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan mencoba inovasi ini menandakan adanya potensi keberlanjutan program di tingkat lokal. Dengan demikian,Antusiasme masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan mencoba inovasi ini menandakan adanya potensi keberlanjutan program di tingkat lokal. Dengan demikian,
UMKUMK Based on these findings, the study recommends that teachers actively work to reduce affective barriers by cultivating classroom environments characterizedBased on these findings, the study recommends that teachers actively work to reduce affective barriers by cultivating classroom environments characterized
4141 Modal Sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi. Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi. Modal Sosial memilikiModal Sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi. Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi. Modal Sosial memiliki