PUBMEDIAPUBMEDIA

Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law Studies

Restitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban sebagai bagian dari uqubat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban, khususnya korban kejahatan pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restitusi bagi korban pemerkosaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, serta mengkaji hambatan dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi merupakan hak korban yang kewajibannya dibebankan pada pelaku atau orang tua pelaku, dan dapat diajukan atas permintaan korban kepada hakim dalam proses persidangan. Namun, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan, terutama kurangnya kesadaran di kalangan korban, keluarga, dan masyarakat mengenai keberadaan hak restitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi hukum dan meningkatkan kesadaran publik guna memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana secara efektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa restitusi bagi korban pemerkosaan telah diatur secara normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.Namun, pemenuhan hak restitusi menghadapi hambatan, terutama kurangnya kesadaran di kalangan korban, keluarga, dan masyarakat.Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi hukum dan kesadaran publik untuk memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana secara efektif.Upaya ini penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang berpihak pada korban dan menegakkan keadilan restoratif.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian kualitatif yang mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor kultural dan sosial yang menghambat korban untuk mengajukan hak restitusi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diatasi melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program sosialisasi hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, dengan melibatkan partisipasi aktif korban dan masyarakat dalam proses evaluasi. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan implementasi restitusi di Aceh dengan praktik terbaik di negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat diidentifikasi strategi dan model yang relevan untuk diterapkan di Aceh. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban.

  1. Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh | Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin.... doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.100Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh Jimmi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin doi 10 71153 jimmi v1i1 100
  2. Proses Masuk dan Penyebarluasan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai di Aceh | Edu Global: Jurnal... doi.org/10.56874/edb.v5i2.11Proses Masuk dan Penyebarluasan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Edu Global Jurnal doi 10 56874 edb v5i2 11
  3. Genealogi dan Peran MPU Aceh dalam Mengawal Agama Masyarakat Aceh | AL-UKHWAH - JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT... ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/ukhwah/article/view/5284Genealogi dan Peran MPU Aceh dalam Mengawal Agama Masyarakat Aceh AL UKHWAH JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ejournal staindirundeng ac index php ukhwah article view 5284
Read online
File size400.97 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan doktrinal untuk menganalisis dasar konstitusionalPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statutori, konseptual, dan doktrinal untuk menganalisis dasar konstitusional

JURIS Perlindungan Hukum Atas Wartawan Saat Melakukan Penyelidikan Kasus Ditinjau Dari Undang Undang Pers 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas penegakan Undang-Undang Pers di berbagai daerah, menganalisis peran aparat penegak hukum dalam melindungiPenelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas penegakan Undang-Undang Pers di berbagai daerah, menganalisis peran aparat penegak hukum dalam melindungi

JURIS Pewarisan Tanah Minangkabau dalam Ilmu Fara idh Hukum Waris Islam Dialog Negosiasi Pola Interaksi dan Dinamika antara Adat Minangkabau dan Agama 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, serta studi literaturData dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di tiga kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, serta studi literatur

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Istri dari Cucu Pewaris untuk Memperoleh Hak Waris Melalui Wasiat Wajibah 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Secara substansial, pertimbangan hukum dalam putusan bersangkutan lebih sesuai dengan konsep munāsakhat, yaitu peralihan hak waris suami yang meninggalSecara substansial, pertimbangan hukum dalam putusan bersangkutan lebih sesuai dengan konsep munāsakhat, yaitu peralihan hak waris suami yang meninggal

JURIS Tindak Pidana Pencabulan Anak di Wilayah Hukum Polres Boalemo Dalam Perspektif Kriminologi dan Penegakan Hukum 2026More at 2026

PUBMEDIAPUBMEDIA Faktor internal meliputi masalah keluarga seperti disharmoni rumah tangga, lemahnya pengawasan orang tua, dan kondisi ekonomi, sementara faktor eksternalFaktor internal meliputi masalah keluarga seperti disharmoni rumah tangga, lemahnya pengawasan orang tua, dan kondisi ekonomi, sementara faktor eksternal

JURIS Perlindungan Hukum Pembeli Produk Tidak Sesuai Dihubungkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upayaPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang tidak mendapatkan pengawasan pemerintah, serta upaya

JURIS Ahli Waris Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Bahkan pada keadaan tertentu ahli waris ashabah bisa jadi tidak mendapatkan bagian harta warisan sama sekali. Ashabah merupakan ahli waris yang memperolehBahkan pada keadaan tertentu ahli waris ashabah bisa jadi tidak mendapatkan bagian harta warisan sama sekali. Ashabah merupakan ahli waris yang memperoleh

JURIS Telaah Kritis Hukum Perkawinan Islam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Perceraian sebagai akibat putusnya perkawinan dapat terjadi melalui talak atau gugatan, sementara pemisahan harta dapat diminta istri untuk melindungiPerceraian sebagai akibat putusnya perkawinan dapat terjadi melalui talak atau gugatan, sementara pemisahan harta dapat diminta istri untuk melindungi

Useful /

JURIS Students Perception on the Use of Pop Songs in English Language Learning 2026More at 2026

UMKUMK Selain itu, siswa dapat mempelajari kosakata dan pengucapan baru dari lagu-lagu tersebut. Namun, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi siswa karenaSelain itu, siswa dapat mempelajari kosakata dan pengucapan baru dari lagu-lagu tersebut. Namun, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi siswa karena

JURIS Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Negara Indonesia 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan implikasi hukum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktuPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan implikasi hukum status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu

JURIS Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Dan juga prinsip-prinsip pembagian warisan seperti fidei-commis dan legietieme portie. Hukum waris mengatur perpindahan hak dan kewajiban harta kekayaanDan juga prinsip-prinsip pembagian warisan seperti fidei-commis dan legietieme portie. Hukum waris mengatur perpindahan hak dan kewajiban harta kekayaan

JURIS Pembuktian Alat Bukti Dan Batasan Hilangnya Status Kepemilikan Tanah Kadaluwarsa Tanah 2024More at 2024

STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Masih banyak masyarakat di sekitar kita yang belum begitu memahami tentang batas kadaluarsa terkait status kepemilikan tanah. Baik dari segi hukum IslamMasih banyak masyarakat di sekitar kita yang belum begitu memahami tentang batas kadaluarsa terkait status kepemilikan tanah. Baik dari segi hukum Islam

ads-block-test