PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesKekerasan terhadap wartawan masih terjadi di Indonesia, meskipun kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi wartawan dan menilai penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan terhadap mereka. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan bahan hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebebasan pers diakui secara hukum, penegakan hukum terkait kejahatan terhadap wartawan masih lemah. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap wartawan, yang menunjukkan kesenjangan antara jaminan hukum dan perlindungan nyata. Studi kasus Rico Pasaribu, seorang wartawan TribrataTV, menunjukkan kerentanan wartawan akibat mekanisme penegakan hukum yang tidak efektif dan kurangnya tindakan pencegah yang konsisten terhadap pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya regulasi hukum, tetapi pada penegakan hukum yang tidak memadai terhadap undang-undang yang ada.
Indonesia menjamin kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menegaskan kemerdekaan pers dan kewajiban negara untuk melindungi wartawan.Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap wartawan masih menghadapi tantangan dalam praktik.Kasus kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Karo, Rico Sampurna Pasaribu, menunjukkan kesenjangan antara jaminan normatif perlindungan pers dan realitas penegakan hukum di lapangan.Oleh karena itu, penguatan perlindungan wartawan harus mencakup konsistensi dan ketegasan penegakan hukum terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap pers.Penegakan hukum yang efektif dan independen menjadi prasyarat penting untuk menjamin kebebasan pers dan keselamatan wartawan.Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas penegakan Undang-Undang Pers di berbagai daerah, menganalisis peran aparat penegak hukum dalam melindungi wartawan, serta mengkaji dampak kekerasan terhadap wartawan terhadap kebebasan pers dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Untuk meningkatkan perlindungan wartawan, penting untuk fokus pada konsistensi dan ketegasan penegakan hukum terhadap kekerasan dan intimidasi terhadap pers. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas penegakan Undang-Undang Pers di berbagai daerah dan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam melindungi wartawan. Selain itu, kajian empiris mengenai dampak kekerasan terhadap wartawan terhadap kebebasan pers dan kualitas demokrasi di Indonesia dapat memberikan wawasan lebih lanjut. Dengan demikian, upaya-upaya ini dapat membantu menjamin kebebasan pers dan memastikan wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik tanpa rasa takut.
- Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers | Indonesian... doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Indonesian doi 10 47134 ijlj v2i1 3047
- PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF KEPADA KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum... doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2714PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF KEPADA KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA Studi Perbandingan Hukum doi 10 37680 almanhaj v5i1 2714
- State's Protective Measure towards Criminalization of Investigative Journalists | Indonesian Journal... journal.unnes.ac.id/journals/ijcls/article/view/36409States Protective Measure towards Criminalization of Investigative Journalists Indonesian Journal journal unnes ac journals ijcls article view 36409
| File size | 333.01 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISBAUNISBA Peran mudharabah dalam memberdayakan ekonomi syariah terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi. Optimalisasi peranPeran mudharabah dalam memberdayakan ekonomi syariah terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi. Optimalisasi peran
PUBMEDIAPUBMEDIA Dengan memanfaatkan prinsip mashlahah dan ijtihad maqashidi, sistem pewarisan ini dapat tetap relevan di era modern, mendukung keadilan sosial dan harmoniDengan memanfaatkan prinsip mashlahah dan ijtihad maqashidi, sistem pewarisan ini dapat tetap relevan di era modern, mendukung keadilan sosial dan harmoni
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual terbukti kurang memperhatikan perlindungan konsumen karena adanya ketidaksesuaian barang yang diterima, yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penjual terbukti kurang memperhatikan perlindungan konsumen karena adanya ketidaksesuaian barang yang diterima, yang
PUBMEDIAPUBMEDIA The government is expected to act in order to protect, fulfill, and respect human rights, especially the right to a good and healthy environment, at allThe government is expected to act in order to protect, fulfill, and respect human rights, especially the right to a good and healthy environment, at all
PUBMEDIAPUBMEDIA Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi karena lemahnya independensi APIP, komitmen pimpinan instansi, serta budaya birokrasi yang permisif,Namun, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi karena lemahnya independensi APIP, komitmen pimpinan instansi, serta budaya birokrasi yang permisif,
PUBMEDIAPUBMEDIA Respons terhadap perubahan kerangka hukum sangat penting, terutama dalam konteks visi Indonesia terhadap sistem hukum ideal yang berlandaskan Pancasila.Respons terhadap perubahan kerangka hukum sangat penting, terutama dalam konteks visi Indonesia terhadap sistem hukum ideal yang berlandaskan Pancasila.
PUBMEDIAPUBMEDIA Studi ini menyarankan agar Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas hukum,Studi ini menyarankan agar Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas hukum,
UMKUMK Data transaksi penjualan yang setiap hari bertambah menyebabkan banjir data dalam database. Data transaksi tersebut hanya digunakan sebagai laporan penjualanData transaksi penjualan yang setiap hari bertambah menyebabkan banjir data dalam database. Data transaksi tersebut hanya digunakan sebagai laporan penjualan
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Therefore, countries are obliged to reform national laws and ensure that reproductive health policies respect womens rights, and are supported by strongTherefore, countries are obliged to reform national laws and ensure that reproductive health policies respect womens rights, and are supported by strong
4141 Kajian ini berimplikasi pada pengembangan konsep kepuasan pengguna e-wallet pada kalangan mahasiswa. Studi ini berkontribusi untuk pengembangan kurikulumKajian ini berimplikasi pada pengembangan konsep kepuasan pengguna e-wallet pada kalangan mahasiswa. Studi ini berkontribusi untuk pengembangan kurikulum
4141 Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Purposive Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik ini menempatkanMetode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Purposive Sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik ini menempatkan
4141 sedangkan pada variabel beban kerja juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari nilai T-statistik sebesar (5.sedangkan pada variabel beban kerja juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari nilai T-statistik sebesar (5.