UNAJAUNAJA
JURNAL YURIDIS UNAJAJURNAL YURIDIS UNAJATransparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Transparansi menjamin bahwa pengalokasian dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang dipakai adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Paku telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi seperti musyawarah perencanaan partisipatif, publikasi dokumen anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang terbuka. Namun demikian, partisipasi masyarakat dan akses informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat berjalan secara optimal. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat serta digitalisasi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi terciptanya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip Transparansi Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku pada dasarnya telah mengikuti ketentuan perundang-peraturan undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.Transparansi diwujudkan melalui publikasi APBDesa, pelaksanaan musyawarah desa (musdes), penyusunan laporan keuangan serta penyediaan akses informasi melalui papan pengumuman dan profil desa yang terbuka untuk umum.Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dana pertanggungjawaban desa telah melibatkan unsur-unsur masyarakat dan lembaga desa seperti BPD.Namun, masih terdapat kendala seperti teknis, keterlambatan penyaluran dana, serta terbatasnya sumber daya dan minimnya pendampingan penggunaan aplikasi SIMKEUDES.Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berjalan, mencakup pemantauan pada tahap perencanaan hingga evaluasi.Meski demikian, pengawasan masih terhambat oleh rendahnya kapasitas sebagian anggota BPD dan rendahnya partisipasi masyarakat yang cenderung pasif karena faktor budaya dan sosial.Faktor yang memengaruhi tingkat transparansi di Desa Paku meliputi.belum adanya SOP pengelolaan yang baku, minimnya pelatihan SIMKEUDES, ketidakpastian prosedur yang mengurangi partisipasi publik, budaya organisasi kurang terbuka terhadap perubahan, serta faktor sosial budaya masyarakat yang cenderung enggan mengkritisi kebijakan pemerintah desa.Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana desa di Desa Paku telah mengarah pada prinsip good governance, namun masih membutuhkan penguatan prosedur, kapasitas aparatur, dan pemberdayaan masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai secara optimal.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur untuk setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, guna meminimalisir risiko penyimpangan. Selain itu, kompetensi aparatur desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan rutin, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan penggunaan SIMKEUDES, dengan pendampingan teknis yang memadai. Media publikasi informasi juga perlu diperluas, seperti website resmi desa dan media sosial, serta memperbarui papan informasi secara berkala untuk memperkuat keterbukaan publik. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat, serta digitalisasi informasi, menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan dapat terwujud.
| File size | 313.46 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNAJAUNAJA Sedangkan variabel semangat kerja mendapat nilai 79,16% yang berkategori baik. Pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja aparatur desa diperolehSedangkan variabel semangat kerja mendapat nilai 79,16% yang berkategori baik. Pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja aparatur desa diperoleh
UNAJAUNAJA Kemampuan UMKM untuk memanfaatkan sumber daya internal mereka—seperti pengetahuan tentang pasar lokal, kemampuan inovasi produk, dan hubungan lama—menjadiKemampuan UMKM untuk memanfaatkan sumber daya internal mereka—seperti pengetahuan tentang pasar lokal, kemampuan inovasi produk, dan hubungan lama—menjadi
UNAJAUNAJA Kampanye viral juga terbukti berpengaruh positif terhadap ko-kreasi UMKM dan mampu memediasi hubungan antara konten digital dan ko-kreasi. Temuan ini menunjukkanKampanye viral juga terbukti berpengaruh positif terhadap ko-kreasi UMKM dan mampu memediasi hubungan antara konten digital dan ko-kreasi. Temuan ini menunjukkan
UNAJAUNAJA Perusahaan dengan margin laba yang tinggi cenderung memiliki profitabilitas yang baik dan menarik minat investor, yang berdampak positif terhadap nilaiPerusahaan dengan margin laba yang tinggi cenderung memiliki profitabilitas yang baik dan menarik minat investor, yang berdampak positif terhadap nilai
UMSJUMSJ Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas,Oleh karena itu, pengendalian deforestasi membutuhkan reformasi tata kelola kehutanan secara menyeluruh melalui harmonisasi regulasi, penguatan akuntabilitas,
UNAJAUNAJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan akuntansi lingkungan atas pengelolaan limbah medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan akuntansi lingkungan atas pengelolaan limbah medis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih.
UNAJAUNAJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan, serta mengkaji upaya hukum terhadapPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam proses kepailitan, serta mengkaji upaya hukum terhadap
UNAJAUNAJA Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat pengaruh positif dari variabel sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial pada PTBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat pengaruh positif dari variabel sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial pada PT
Useful /
UMSJUMSJ Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup di tengah masyarakat. Bahwa dalam kaitan dengan pembangunan substansi hukum, UUD 1945Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup di tengah masyarakat. Bahwa dalam kaitan dengan pembangunan substansi hukum, UUD 1945
UNAJAUNAJA Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tersebut di Indonesia. Abstrak ini bertujuan untuk menyelidiki secaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tersebut di Indonesia. Abstrak ini bertujuan untuk menyelidiki secara
UNAJAUNAJA Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum menjelaskan secara teknis hak dan kewenangan dokter pendamping dan dokter internsip serta mekanismeHasilnya menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum menjelaskan secara teknis hak dan kewenangan dokter pendamping dan dokter internsip serta mekanisme
UNAJAUNAJA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit dan menganalisis usaha perbankan dalam mengantisipasiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit dan menganalisis usaha perbankan dalam mengantisipasi