UNAJAUNAJA
JURNAL YURIDIS UNAJAJURNAL YURIDIS UNAJATransparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Transparansi menjamin bahwa pengalokasian dan penggunaan dana desa dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode yang dipakai adalah studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Paku telah menerapkan beberapa mekanisme transparansi seperti musyawarah perencanaan partisipatif, publikasi dokumen anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang terbuka. Namun demikian, partisipasi masyarakat dan akses informasi masih perlu ditingkatkan agar transparansi dapat berjalan secara optimal. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat serta digitalisasi informasi menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, demi terciptanya pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip Transparansi Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Paku, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Paku pada dasarnya telah mengikuti ketentuan perundang-peraturan undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.Transparansi diwujudkan melalui publikasi APBDesa, pelaksanaan musyawarah desa (musdes), penyusunan laporan keuangan serta penyediaan akses informasi melalui papan pengumuman dan profil desa yang terbuka untuk umum.Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dana pertanggungjawaban desa telah melibatkan unsur-unsur masyarakat dan lembaga desa seperti BPD.Namun, masih terdapat kendala seperti teknis, keterlambatan penyaluran dana, serta terbatasnya sumber daya dan minimnya pendampingan penggunaan aplikasi SIMKEUDES.Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah berjalan, mencakup pemantauan pada tahap perencanaan hingga evaluasi.Meski demikian, pengawasan masih terhambat oleh rendahnya kapasitas sebagian anggota BPD dan rendahnya partisipasi masyarakat yang cenderung pasif karena faktor budaya dan sosial.Faktor yang memengaruhi tingkat transparansi di Desa Paku meliputi.belum adanya SOP pengelolaan yang baku, minimnya pelatihan SIMKEUDES, ketidakpastian prosedur yang mengurangi partisipasi publik, budaya organisasi kurang terbuka terhadap perubahan, serta faktor sosial budaya masyarakat yang cenderung enggan mengkritisi kebijakan pemerintah desa.Secara keseluruhan, praktik pengelolaan dana desa di Desa Paku telah mengarah pada prinsip good governance, namun masih membutuhkan penguatan prosedur, kapasitas aparatur, dan pemberdayaan masyarakat agar transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai secara optimal.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur untuk setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, guna meminimalisir risiko penyimpangan. Selain itu, kompetensi aparatur desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan rutin, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa dan penggunaan SIMKEUDES, dengan pendampingan teknis yang memadai. Media publikasi informasi juga perlu diperluas, seperti website resmi desa dan media sosial, serta memperbarui papan informasi secara berkala untuk memperkuat keterbukaan publik. Penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat, serta digitalisasi informasi, menjadi kunci utama dalam mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan dapat terwujud.
| File size | 313.46 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UMBJMUMBJM Pola peresepan obat penyakit kulit terbanyak berdasarkan jenis kelamin perempuan (55,90%), umur 0-5 tahun (19,10%), kategori penyakit kulit dermatitisPola peresepan obat penyakit kulit terbanyak berdasarkan jenis kelamin perempuan (55,90%), umur 0-5 tahun (19,10%), kategori penyakit kulit dermatitis
UMPPUMPP Penelitian ini bertujuan mengelompokkan kasus kekerasan berdasarkan kategori tempat kejadian dengan menerapkan algoritma K‑Means, menggunakan data OpenPenelitian ini bertujuan mengelompokkan kasus kekerasan berdasarkan kategori tempat kejadian dengan menerapkan algoritma K‑Means, menggunakan data Open
STKIP MELAWISTKIP MELAWI Model yang digunakan mampu mengekstraksi fitur-fitur linguistik yang relatif halus, seperti kecenderungan nada, gaya bahasa, dan pola penggunaan leksikonModel yang digunakan mampu mengekstraksi fitur-fitur linguistik yang relatif halus, seperti kecenderungan nada, gaya bahasa, dan pola penggunaan leksikon
PUBLINEPUBLINE Selain itu, keterlibatan tenaga kesehatan dan dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program edukasi tersebut.Selain itu, keterlibatan tenaga kesehatan dan dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program edukasi tersebut.
BIMABERILMUBIMABERILMU Perubahan iklim menuntut keterlibatan aktif masyarakat melalui program adaptasi dan mitigasi yang berkelanjutan. Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakanPerubahan iklim menuntut keterlibatan aktif masyarakat melalui program adaptasi dan mitigasi yang berkelanjutan. Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan
UNPUNP Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peer attachment dengan kecemasan sosial pada siswa kelas X dan XI. Penelitian ini merupakan penelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara peer attachment dengan kecemasan sosial pada siswa kelas X dan XI. Penelitian ini merupakan penelitian
UMPARUMPAR Diversifikasi memungkinkan UMKM beradaptasi terhadap perubahan permintaan konsumen, sementara digitalisasi meningkatkan daya saing, efisiensi, dan jangkauanDiversifikasi memungkinkan UMKM beradaptasi terhadap perubahan permintaan konsumen, sementara digitalisasi meningkatkan daya saing, efisiensi, dan jangkauan
POLTEKKES PALEMBANGPOLTEKKES PALEMBANG Latar belakang: Kanker serviks masih menjadi ancaman kesehatan global dengan tingginya angka kejadian dan kematian, terutama di negara berpendapatan rendahLatar belakang: Kanker serviks masih menjadi ancaman kesehatan global dengan tingginya angka kejadian dan kematian, terutama di negara berpendapatan rendah
Useful /
UMPARUMPAR Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam organisasi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, termasuk dalam instansi pemerintahan. PenelitianSumber daya manusia merupakan aset utama dalam organisasi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, termasuk dalam instansi pemerintahan. Penelitian
UMPARUMPAR Meningkatkan dukungan organisasi tidak hanya meningkatkan kinerja individu tetapi juga memperkuat efektivitas organisasi secara jangka panjang. Oleh karenaMeningkatkan dukungan organisasi tidak hanya meningkatkan kinerja individu tetapi juga memperkuat efektivitas organisasi secara jangka panjang. Oleh karena
UNAJAUNAJA Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi pelayanan dokter ISHIP serta ketentuan BPJS terkait perawatan. HasilnyaPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi pelayanan dokter ISHIP serta ketentuan BPJS terkait perawatan. Hasilnya
UNAJAUNAJA Selain fokus pada aspek keamanan, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Implementasi dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatanSelain fokus pada aspek keamanan, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Implementasi dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan