Publisher

JAYABAYAJAYABAYA

Journal The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law Journal Abstract

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia telah berlangsung untuk menyesuaikan dengan kemajuan kehidupan masyarakat. Pada tahun 1998 dilakukan reformasi terhadap undang-undang kepailitan peninggalan kolonial, yang kemudian direvisi pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 37. Instrumen hukum kepailitan juga bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa ketentuan lainnya. Setelah keputusan pengadilan tentang pernyataan kepailitan, proses kepailitan meliputi pengaturan dan distribusi kekayaan debitur pailit (boedel pailit) oleh kurator. Hingga saat ini, kesulitan dalam instrumen hukum kurator dalam merawat dan menyelesaikan harta pailit masih menjadi perhatian. Prioritas dalam pembagian antara kreditor preferen dan kreditor separatist. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif. Dasar penelitian ini adalah data sekunder. Kesimpulan penelitian, pertama, penyelesaian boedel pailit yang diatur mencerminkan serangkaian kegiatan yang berurutan sesuai dengan tahapan dan melibatkan secara institusional komite kreditor, kurator, dan hakim pengawas; kedua, prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam menentukan pembagian boedel pailit kepada kreditor, khususnya kreditor preferen dan kreditor separatist, yaitu prinsip pari passu dan pro rata, prinsip keseimbangan, prinsip proporsional, dan prinsip keadilan; ketiga, instrumen hukum kepailitan Indonesia terdiri dari unsur-unsur hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum kepailitan dan penundaan pembayaran utang (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan terkadang berdasarkan unsur kebijakan. Kondisi ini mengurangi tingkat keamanan dalam penerapan hukum.

Conclusion

Pengaturan penyelesaian dan pengurusan harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) pada dasarnya adalah pengurusan seluruh harta kekayaan pailit baik yang riil maupun potensial.Penyelesaian penawaran dan pengurusan pailit tidak lain adalah kegiatan atau tindakan yang menyangkut kelanjutan dari pemecahan harta kekayaan yang telah sah secara hukum menjadi warisan pailit.Tidak semua atau seluruh harta yang melekat pada debitur pailit menjadi objek penyelesaian dan pengurusan, karena kadang kala dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam hal harta kekayaan potensial yang dinyatakan bukan pailit dapat didistribusikan kepada kreditor.Undang-undang telah mengatur sedemikian rupa sehingga penyelesaian harta kekayaan debitur pailit tercermin dalam serangkaian kegiatan yang berurutan sesuai dengan tahapan.Secara institusional, penyelesaian pengurusan pailit dan pembagiannya melibatkan beberapa subjek, seperti komite kreditor, kurator, dan hakim pengawas.Penentuan prioritas pembagian warisan pailit kepada kreditor preferen dan kreditor separatist secara adil atau sesuai dengan prinsip keadilan adalah untuk menempatkan hubungan antara kedua kelompok kreditor terhadap warisan pailit.Sehingga, uraian dalam pembahasan akan menjelaskan apa yang dapat diidentifikasi sebagai keadilan parameter atau tolok ukur yang disertai dengan gambaran empiris dari praktik pengamanan harta kekayaan debitur pailit terhadap kreditor preferen (tenaga kerja dan pajak) dan kreditor separatist (Bank).Prinsip keadilan dalam menetapkan aset untuk pembagian booth pailit terhadap kreditor preferen dan kreditor separatist sebagai kreditor yang sama-sama memiliki hak istimewa didasarkan pada sifat tagihan, yaitu satu menerima pembayaran sebelum diberikan kepada kreditor lainnya.Hak istimewa kreditor separatist didasarkan pada hak agunan yang dimiliki oleh kreditor yang memberikan hak untuk menjual dengan lelang material yang dijamin kepadanya.Hasil penjualan material dapat digunakan untuk penyelesaian tagihan yang didahulukan sebelum kreditor lainnya.Kepastian hukum dalam menentukan prioritas pembagian warisan pailit harus mengikuti instrumen legislasi untuk memperoleh kepastian hukum yang relevan bagi kreditor yang berhak atas warisan pailit.Perspektif pengembangan hukum dalam menekan klaim kepailitan terhadap kreditor preferen dan kreditor separatist, yaitu upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh adalah utang yang didahulukan.Hal ini dapat dilakukan melalui inklusi prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Kepailitan Khusus yang mengatur ketentuan-ketentuan yang mengatur rincian dan prioritas kreditor yang berhak atas warisan pailit perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.Perlu disusun peraturan yang menjamin pelaksanaan hak eksekutor kreditor separatist, dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap keberadaan kontrak material yang terikat antara debitur dan kreditor yang sah sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya.

Future Research

Untuk meningkatkan keadilan bagi para pihak dalam kepailitan, diperlukan institusi pengadilan dengan wewenang yang cukup. Namun, wewenang tersebut juga disertai dengan tanda-tanda yang juga ditentukan dalam undang-undang yang mengatur kepailitan. Kurator juga membutuhkan peraturan wewenang yang cukup kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola dan mengamankan harta pailit dengan mempromosikan prinsip keadilan.. . Perlu dilakukan revisi terhadap pengaturan penyelesaian dan pengurusan harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit), yang mencakup berbagai aspek. Zat yang perlu ditangani dan dikembangkan antara lain identifikasi, pencatatan harta kekayaan debitur pailit. Selain itu, sinergi dan soliditas institusional pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan booth pailit, seperti antara hakim pengawas, komite kreditor, kurator, dan debitur dan kreditor diperlukan. Penyelesaian dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang, sinkronisasi, atau harmonisasi. Oleh karena itu, agar para pembuat undang-undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, merevisi Undang-Undang Kepailitan, Presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan yang lebih konkret, dan bahwa Menteri harus mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai pedoman atau prosedur untuk pengelolaan dan pengurusan boedel pailit. Merevisi ketentuan-ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kreditor yang kuat mendapatkan lebih banyak saham dari kreditor yang lemah.

Metadata

File size	582.28 KB
Pages	15
DMCA	Report