RCRSRCRS

Societas Dei: Jurnal Agama dan MasyarakatSocietas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat

Kebijakan pemerintah sejatinya merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan dalam masyarakat untuk dapat hidup lebih baik demi memajukan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Ironisnya, sejumlah kebijakan pemerintah terkait larangan penggunaan alat menangkap ikan cantrang, penerbitan peraturan menteri sekolah lima hari, peraturan terkait taksi dalam jaringan (online) justru terjadi sebaliknya. Kebijakan-kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya memicu kontroversi di masyarakat, distorsi ekonomi, bahkan berdimensi politik yang berpotensi menghambat jalannya Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah sering kali mencerminkan kepentingan elit politik dan gagal memenuhi kebutuhan masyarakat secara demokratis.Proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya melibatkan publik, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak sepenuhnya menggambarkan suara dan kebutuhan masyarakat.Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik agar lebih responsif dan efektif.

Pertanyaan penelitian selanjutnya yang dapat diajukan adalah bagaimana efektivitas keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Selain itu, perlu juga penelitian yang mengeksplorasi dampak dari kebijakan publik yang melibatkan publik dalam pengambilan keputusan terhadap kepuasan masyarakat. Terakhir, penting untuk melakukan studi mengenai praktik baik dari negara-negara lain dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang demokratis sebagai referensi bagi perumusan kebijakan di tanah air.

Read online
File size256.56 KB
Pages5
Short Linkhttps://juris.id/p-1uC
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu
DMCAReport

Related /

ads-block-test