JURNALKUJURNALKU
EducoretaxEducoretaxSalah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh Kurator dalam pembagian harta debitur pailit (boedel pailit) adalah menentukan kreditur paling mendahulu antara Otoritas Pajak, Kreditur Separatis, dan Buruh. Hal ini mengingat bahwa ketiga jenis kreditur tersebut sama-sama memiliki hak mendahulu berdasarkan undang-undang yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para Hakim atas sengketa hak mendahulu di antara para kreditur pemegang hak mendahulu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (doctrinal legal research) dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum deskriptif (descriptive comparative law) atas 25 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam kurun waktu Tahun 1999-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada keseragaman pendapat di antara para Hakim terkait urutan hak mendahulu dari para Kreditur pemegang hak istimewa tersebut. Ada yang mendahulukan Otoritas Pajak, ada yang mendahulukan Kreditur Separatis, dan ada pula yang membagi Boedel Pailit secara proporsional (pari passu prorata parte). Mengacu pada hasil penelitian ini, maka harmonisasi antar undang-undang terkait hak mendahulu, mendesak untuk dilakukan. Terlebih Pasal 95 Undang-Undang Cipta Kerja Cluster Ketenagakerjaan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah merumuskan norma baru terkait urutan hak mendahulu di antara para kreditur.
Dari pembahasan yang didasarkan pada perbandingan atas 25 (dua puluh lima) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di atas, diperoleh kesimpulkan bahwa para hakim belum memiliki kesamaan pandangan (masih berbeda-beda) dalam memutus sengketa hak mendahulu antara Otoritas Pajak, Kreditur Separatis, dan Buruh, dalam pembagian boedel pailit.Ada yang mendahulukan Otoritas Pajak, ada yang mendahulukan Kreditur Separatis, dan ada pula yang membagi boedel pailit secara proporsional (pari passu prorata parte).Ada pula Hakim yang menolak Bantahan, Kasasi, atau Peninjauan Kembali karena keterlambatan dalam mengajukan tagihan kepada Kurator, terlambat mengajukan PK, atau karena daluwarsa utang pajak.Secara umum, pertimbangan hukum (ratio decidendi) Hakim yang mendahulukan Otoritas Pajak atas kreditur separatis, mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 21 UU KUP jo.Pasal 19 UU Penagihan Pajak serta prinsip dimana tuntutan Negara yang bersifat public (bodemrecht/hak-hak mendasar) memiliki kedudukan yang paling mendahulu.Sementara Hakim yang mendahulukan Kreditur Separatis, mendasarkan pertimbangannya pada prinsip dimana esensi dari Kreditur Separatis adalah merupakan pemilik semu atau pseudo eigenaar atas barang yang dijaminkan.Adapun Hakim yang membagi secara pari passu prorata parte, mendasarkan pertimbangannya pada asas keadilan dan asas keseimbangan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU.
Untuk mengatasi perbedaan pendapat yang masih terjadi di antara para kreditur pemegang hak mendahulu, harmonisasi antar undang-undang di bidang Perpajakan, Jaminan Kebendaan, dan Ketenagakerjaan terkait hak mendahulu atas boedel pailit sangat mendesak untuk dilakukan. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam menentukan urutan hak mendahulu di antara para kreditur. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan norma baru terkait urutan hak mendahulu yang lebih komprehensif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk Otoritas Pajak, Kreditur Separatis, dan Buruh. Norma baru ini dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam memutus sengketa hak mendahulu, sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapat dan menciptakan keadilan dalam pembagian boedel pailit.
| File size | 358.85 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
HARAPANHARAPAN Konsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau penunjukan pejabat tanpa pemilu berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara danKonsekuensi normatifnya berupa perpanjangan masa jabatan atau penunjukan pejabat tanpa pemilu berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara dan
UEUUEU Pencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan menjadi aset strategis yang dapat dinilai secara ekonomis oleh lembagaPencatatan hak cipta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan menjadi aset strategis yang dapat dinilai secara ekonomis oleh lembaga
UEUUEU Perlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri. Untuk mengurangiPerlindungan hukum pemilik satuan rumah susun diperkuat oleh UU Rumah Susun dan UU Hak Tanggungan, mengakui HMSRS sebagai hak mandiri. Untuk mengurangi
AMSIRAMSIR Temuan mengungkapkan bahwa meskipun amandemen konstitusional bergeser dari sistem dominasi presiden ke keseimbangan kekuasaan formal, praktik pembuatanTemuan mengungkapkan bahwa meskipun amandemen konstitusional bergeser dari sistem dominasi presiden ke keseimbangan kekuasaan formal, praktik pembuatan
AMSIRAMSIR Metode yang digunakan adalah penelitian normatif‑empiris, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada denganMetode yang digunakan adalah penelitian normatif‑empiris, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan
MKRIMKRI Konstitusionalisme moneter adalah sebuah konsep kontemporer yang terus berkembang untuk memahami isu-isu moneter melalui pendekatan konstitusionalisme.Konstitusionalisme moneter adalah sebuah konsep kontemporer yang terus berkembang untuk memahami isu-isu moneter melalui pendekatan konstitusionalisme.
IAINPTKIAINPTK 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mencatatkan perkawinan mereka. Mereka mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan ketetapannya
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan sendiri dengan titel eksekutorial, namun dengan adanya putusan MahkamahEksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan sendiri dengan titel eksekutorial, namun dengan adanya putusan Mahkamah
Useful /
HARAPANHARAPAN Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif perlindungan lingkungan dan praktik penegakan hukum di lapangan, sehinggaHasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara tujuan normatif perlindungan lingkungan dan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga
E SIBERE SIBER Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih perlu disempurnakan terkait perlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggunganHasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih perlu disempurnakan terkait perlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggungan
E SIBERE SIBER Peran Bukti Elektronik dalam Membuktikan Tindak Pidana di Era Digital, Peraturan alat pembuktian elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara khusus belumPeran Bukti Elektronik dalam Membuktikan Tindak Pidana di Era Digital, Peraturan alat pembuktian elektronik dalam Hukum Acara Pidana secara khusus belum
JURNALKUJURNALKU Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi Indonesia, khususnya subsektor makananPenelitian ini bertujuan menganalisis dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan pada sektor barang konsumsi Indonesia, khususnya subsektor makanan