E SIBERE SIBER
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)Perlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggungan yang jaminan objeknya disita oleh negara dalam hal tindak pidana korupsi, hukum tidak secara otomatis berperan dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan hukum ekonomi dapat menciptakan tiga kualitas: prediktabilitas, stabilitas, dan keadilan. Ketidakteraturan, adanya kebingungan dan kesalahpahaman tentang keuangan negara dan kerugian negara telah membawa ketidakpastian hukum dan akhirnya menghambat pengembangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan studi yuridis normatif atau studi literatur hukum yang dilakukan dengan metode penelitian bahan perpustakaan atau data sekunder, sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih perlu disempurnakan terkait perlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggungan objek yang disita oleh negara terkait tindak pidana korupsi.
Perlindungan hukum bagi bank-bank negara sebagai pemegang hak tanggungan ketika objek jaminan disita oleh negara dalam hal tindak pidana korupsi, perlindungan hukum bagi bank untuk mengatasi hak jaminan di atas tanah yang dimiliki oleh debitur baik sebelum atau sudah dipasang Hak Tanggungan yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menggunakan perlindungan hukum preventif dan represif.Jika sudah terjadi putusan pidana dan sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrаcht) di mana objek jaminan yang sebelumnya disita menjadi disita oleh negara maka bank dapat melakukan gugatan perlawanan (derden verzеt) terhadap putusan pengadilan yang dimaksud.
Untuk menghindari skenario yang merugikan, bank-bank negara harus melakukan due diligence yang ketat dan mematuhi peraturan Anti Money Laundering (AML). Bank-bank negara juga perlu memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum (KPK/AGO) dalam mendeteksi risiko korupsi sejak tahap awal. Selain itu, bank-bank negara harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko pencurian jaminan. Bank-bank negara juga dapat melakukan gugatan melalui PTUN atau gugatan perdata jika hak-hak mereka tidak terpenuhi.
| File size | 386.65 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OTT tetap efektif sebagai alat bukti awal dalam mengungkap korupsi sistemik, implementasinya menghadapi tantanganHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OTT tetap efektif sebagai alat bukti awal dalam mengungkap korupsi sistemik, implementasinya menghadapi tantangan
UMUSUMUS Dapat diketahui dari penjelasan pada beberapa bab diatas yang meliputi hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yang menyangkut dengan analisa, perancangan,Dapat diketahui dari penjelasan pada beberapa bab diatas yang meliputi hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yang menyangkut dengan analisa, perancangan,
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Artikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinanArtikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinan
MKRIMKRI Selain itu putusan atas Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukumSelain itu putusan atas Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
MKRIMKRI Sebagian besar yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, adalah berkaitan dengan KUHAP. Kebanyakan, putusan yang mengabulkan tersebut adalah untuk mempertegasSebagian besar yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, adalah berkaitan dengan KUHAP. Kebanyakan, putusan yang mengabulkan tersebut adalah untuk mempertegas
MKRIMKRI Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sebagai sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas budayaPasal 28 I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia sebagai sub sistem dari hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan identitas budaya
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kaki GunungHasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air sebelum pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kaki Gunung
MKRIMKRI Respons KPU terhadap Putusan MK tersebut merupakan respons yang konstitusional, karena Putusan MK memiliki objek dan dasar pengujian yang lebih tinggiRespons KPU terhadap Putusan MK tersebut merupakan respons yang konstitusional, karena Putusan MK memiliki objek dan dasar pengujian yang lebih tinggi
Useful /
INABJINABJ Respon imun kolon dapat beradaptasi dengan diet HFHS pada tahap awal, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami perubahan inflammation padaRespon imun kolon dapat beradaptasi dengan diet HFHS pada tahap awal, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami perubahan inflammation pada
UMPRUMPR Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial, dengan dukungan dari individu yang lebih kompeten melalui konsep Zone ofPendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial, dengan dukungan dari individu yang lebih kompeten melalui konsep Zone of
E SIBERE SIBER Kesimpulannya, peran BAKAMLA sebagai Coast Guard sangat penting untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, namun efektivitasnyaKesimpulannya, peran BAKAMLA sebagai Coast Guard sangat penting untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia, namun efektivitasnya
JURNALKUJURNALKU Pajak daerah memiliki posisi strategis baik untuk membiayai pembangunan di daerah maupun mengatur kehidupan masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuanPajak daerah memiliki posisi strategis baik untuk membiayai pembangunan di daerah maupun mengatur kehidupan masyarakat di daerah. Penelitian ini bertujuan