ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU
Ensiklopedia Social ReviewEnsiklopedia Social ReviewEksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan sendiri dengan titel eksekutorial, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2029 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, hanya bisa dilakukan melalui pengadilan negeri jika tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur. Debitur harus menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan apabila penerima fidusia melakukan pengambilan secara paksa, maka debitur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kepastian hukum bagi debitur dan kreditur. Perkembangan eksekusi jaminan fidusia juga terlihat pada Pasal 119 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023, yang telah memberikan kepastian bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya dapat langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri tanpa melalui proses pengadilan.
Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan sendiri dengan titel eksekutorial, tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU‑XIX/2021, eksekusi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri bila tidak terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur.Debitur wajib menyerahkan objek jaminan secara sukarela.apabila penerima fidusia mengambil secara paksa, debitur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.Pasal 119 Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan kepastian bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dieksekusi atau dijual tanpa melalui proses peradilan.
Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris dampak penerapan Pasal 119 UU Nomor 4 Tahun 2023 terhadap kecepatan dan biaya eksekusi jaminan fidusia pada lembaga keuangan, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah berlakunya peraturan tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan kajian perbandingan antara prosedur eksekusi melalui pengadilan negeri dan eksekusi parate setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU‑XVII/2029 serta No. 2/PUU‑XIX/2021, untuk menilai tingkat keberhasilan, beban administratif, dan perlindungan hak debitur dalam masing‑masing mekanisme. Selain itu, analisis tentang bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi praktik penyusunan perjanjian fidusia oleh kreditur, khususnya dalam penetapan klausul penyelesaian sengketa dan mekanisme penyerahan objek jaminan secara sukarela, dapat memberikan wawasan tentang kepatuhan terhadap prinsip keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memperkuat kepastian hukum serta mengurangi potensi penyalahgunaan hak eksekusi. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk menyesuaikan regulasi guna menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur. Akhirnya, studi komparatif dengan negara‑negara yang memiliki sistem jaminan fidusia serupa dapat memperkaya perspektif reformasi hukum di Indonesia.
| File size | 498.88 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UIGMUIGM Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa edukasi, demonstrasi audiovisual, serta praktik Bantuan Hidup Dasar yang diselenggarakan oleh PDS PA CabangKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa edukasi, demonstrasi audiovisual, serta praktik Bantuan Hidup Dasar yang diselenggarakan oleh PDS PA Cabang
UM SURABAYAUM SURABAYA Hukum narkotika diyakini haram, serupa dengan khamr, dan sanksi pidana mati dianggap tepat melalui pendekatan hirabah karena dampak merusak narkotika yangHukum narkotika diyakini haram, serupa dengan khamr, dan sanksi pidana mati dianggap tepat melalui pendekatan hirabah karena dampak merusak narkotika yang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Masa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomiMasa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisaKami melakukan penelitian yaitu bertujuan untuk mendalami kedudukan ahli waris perempuan pada sistem waris adat di Bali dan untuk mengetahui dan menganalisa
UNSUNS Melalui kegiatan ini dihasilkan produk Cocktail nata-salak yang dapat dijadikan produk khas dan unggulan Desa Tegalrandu. Kegiatan ini memberikan alternatifMelalui kegiatan ini dihasilkan produk Cocktail nata-salak yang dapat dijadikan produk khas dan unggulan Desa Tegalrandu. Kegiatan ini memberikan alternatif
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Hasil riset menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki minat politik yang signifikan menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, namun tingkat keterlibatanHasil riset menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki minat politik yang signifikan menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, namun tingkat keterlibatan
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang saling tumpang tindih melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta asas‑asas good governance. PutusanPenerbitan Sertipikat Hak Milik yang saling tumpang tindih melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta asas‑asas good governance. Putusan
STKIP PASUNDANSTKIP PASUNDAN Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, bahwa di Kepulauan Bangka Belitung 60,2 % dari 500 sampel mengatakan pembelajaran yang dilakukan selama masaBerdasarkan hasil temuan penelitian ini, bahwa di Kepulauan Bangka Belitung 60,2 % dari 500 sampel mengatakan pembelajaran yang dilakukan selama masa
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH BUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan). PermasalahannyaBUMN adalah badan usaha sehingga merupakan entitas bisnis yang orientasi bisnisnya tertuju pada upaya untuk mendapatkan laba (keuntungan). Permasalahannya
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Aparat kepolisian sering kali harus berhadapan dengan situasi, kondisi, atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu menunggunakan kekuatan, karenaAparat kepolisian sering kali harus berhadapan dengan situasi, kondisi, atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu menunggunakan kekuatan, karena
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Kejenuhan ini dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar siswa, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untukKejenuhan ini dapat mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar siswa, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Studi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen danStudi tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah perbankan merupakan topik yang penting dalam konteks perlindungan konsumen dan