ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU
Ensiklopedia Social ReviewEnsiklopedia Social ReviewEksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU Fidusia dapat dilakukan melalui penjualan sendiri dengan titel eksekutorial, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2029 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, hanya bisa dilakukan melalui pengadilan negeri jika tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur. Debitur harus menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan apabila penerima fidusia melakukan pengambilan secara paksa, maka debitur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kepastian hukum bagi debitur dan kreditur. Perkembangan eksekusi jaminan fidusia juga terlihat pada Pasal 119 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023, yang telah memberikan kepastian bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya dapat langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri tanpa melalui proses pengadilan.
Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui penjualan sendiri dengan titel eksekutorial, tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU‑XIX/2021, eksekusi hanya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri bila tidak terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur.Debitur wajib menyerahkan objek jaminan secara sukarela.apabila penerima fidusia mengambil secara paksa, debitur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.Pasal 119 Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan kepastian bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dieksekusi atau dijual tanpa melalui proses peradilan.
Penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris dampak penerapan Pasal 119 UU Nomor 4 Tahun 2023 terhadap kecepatan dan biaya eksekusi jaminan fidusia pada lembaga keuangan, dengan membandingkan data sebelum dan sesudah berlakunya peraturan tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan kajian perbandingan antara prosedur eksekusi melalui pengadilan negeri dan eksekusi parate setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU‑XVII/2029 serta No. 2/PUU‑XIX/2021, untuk menilai tingkat keberhasilan, beban administratif, dan perlindungan hak debitur dalam masing‑masing mekanisme. Selain itu, analisis tentang bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi praktik penyusunan perjanjian fidusia oleh kreditur, khususnya dalam penetapan klausul penyelesaian sengketa dan mekanisme penyerahan objek jaminan secara sukarela, dapat memberikan wawasan tentang kepatuhan terhadap prinsip keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang memperkuat kepastian hukum serta mengurangi potensi penyalahgunaan hak eksekusi. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk menyesuaikan regulasi guna menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur. Akhirnya, studi komparatif dengan negara‑negara yang memiliki sistem jaminan fidusia serupa dapat memperkaya perspektif reformasi hukum di Indonesia.
| File size | 498.88 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Mekanisme kewirausahaan walikota di Parepare beroperasi melalui dua strategi kooptasi. sentralisasi resmi yang didukung oleh undang‑undang daerah danMekanisme kewirausahaan walikota di Parepare beroperasi melalui dua strategi kooptasi. sentralisasi resmi yang didukung oleh undang‑undang daerah dan
4141 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa MoU Helsinki tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, dan terdapat beberapa eksklusivitas Aceh yang diperolehDari hasil penelitian ditemukan bahwa MoU Helsinki tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, dan terdapat beberapa eksklusivitas Aceh yang diperoleh
4141 Saran yang diberikan adalah agar partai politik mengutamakan kepentingan pemilih konstituen dalam menetapkan kebijakan strategis partai guna meningkatkanSaran yang diberikan adalah agar partai politik mengutamakan kepentingan pemilih konstituen dalam menetapkan kebijakan strategis partai guna meningkatkan
UBUB Meskipun dalam prosesnya terdapat penyesuaian waktu penerbitan, redaksi memandang langkah tersebut sebagai upaya untuk menjaga kualitas substansi dan ketelitianMeskipun dalam prosesnya terdapat penyesuaian waktu penerbitan, redaksi memandang langkah tersebut sebagai upaya untuk menjaga kualitas substansi dan ketelitian
IAIPD NGANJUKIAIPD NGANJUK Komunikasi Islam dalam tradisi ini berperan penting dalam membangun representasi sosial masyarakat melalui ritual sedekahan dan selametan yang mengandungKomunikasi Islam dalam tradisi ini berperan penting dalam membangun representasi sosial masyarakat melalui ritual sedekahan dan selametan yang mengandung
UNIDAUNIDA Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, mengumpulkan data dari literatur, dokumen resmi, dan sumber berita. Temuan menunjukkan bahwa peranPenelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, mengumpulkan data dari literatur, dokumen resmi, dan sumber berita. Temuan menunjukkan bahwa peran
GOVERNMENTJOURNALGOVERNMENTJOURNAL Oleh karena itu, meskipun perluasan wilayah menawarkan peluang baru, diperlukan penilaian dan peningkatan kebijakan untuk memastikan manfaat berkelanjutanOleh karena itu, meskipun perluasan wilayah menawarkan peluang baru, diperlukan penilaian dan peningkatan kebijakan untuk memastikan manfaat berkelanjutan
LASIGOLASIGO Kolaborasi ini merupakan salah satu faktor penentu kemenangan Mahyeldi dan PKS dalam Pilgub Sumbar tersebut. Praktik broker politik dan politik gentongKolaborasi ini merupakan salah satu faktor penentu kemenangan Mahyeldi dan PKS dalam Pilgub Sumbar tersebut. Praktik broker politik dan politik gentong
Useful /
MANDIRACENDIKIAMANDIRACENDIKIA Populasi sebanyak 40 siswa, dengan penentuan sampel menggunakan teknik total sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan adalahPopulasi sebanyak 40 siswa, dengan penentuan sampel menggunakan teknik total sampling sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan adalah
MANDIRACENDIKIAMANDIRACENDIKIA Prosedur Operasi Standar mobilisasi dini dapat diterapkan dalam penanganan mual dan muntah pasca operasi pada pasien dengan anestesi intravena. SebelumProsedur Operasi Standar mobilisasi dini dapat diterapkan dalam penanganan mual dan muntah pasca operasi pada pasien dengan anestesi intravena. Sebelum
UADUAD Dataset awal yang terdiri dari 215 citra batik setelah diproses dengan 19 algoritma augmentasi menghasilkan 4. 047 citra, yang kemudian dibagi menjadiDataset awal yang terdiri dari 215 citra batik setelah diproses dengan 19 algoritma augmentasi menghasilkan 4. 047 citra, yang kemudian dibagi menjadi
UBUB Perbedaan yang signifikan pada variabel kebijakan adalah pada detail dan substansi kebijakan, sedangkan pada ranah organisasi perbedaan yang mencolok adalahPerbedaan yang signifikan pada variabel kebijakan adalah pada detail dan substansi kebijakan, sedangkan pada ranah organisasi perbedaan yang mencolok adalah