E SIBERE SIBER
Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana sebuah akta dikatakan sesuai dengan persyaratan formal dan materiil serta apa konsekuensi dan status hukum dari akta yang tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan jurnal terkait. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa akta notaris termasuk Akta Perjanjian Jual Beli harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN. Hasil pembahasan kedua adalah bahwa akta yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 38,39 dan 40 UUJN memiliki kekuatan bukti yang sama dengan akta pribadi.
PPJB adalah perjanjian awal, sehingga biasanya perjanjian tersebut berisi janji dari pihak-pihak yang mengandung ketentuan di mana kondisi sebenarnya untuk jual beli telah terpenuhi.Yang dalam penulisan akta PPJB harus berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai persyaratan formal dan materiil dan memenuhi Unsur-unsur dalam Pasal 38, 39, dan 40 UUJN.Ketentuan yang diatur dalam Pasal 41, menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 berakibat akta hanya memiliki kekuatan bukti sebagai akta pribadi.Sejalan dengan Pasal 41, Moechthar mengatakan bahwa jika ketentuan ini dilanggar, akan berakibat akta hanya memiliki kekuatan bukti sebagai akta pribadi atau akta menjadi batal demi hukum.
Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, dapat dilakukan penelitian tentang implikasi hukum dari pelanggaran terhadap persyaratan formal dan materiil dalam pembuatan akta. Kedua, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang kekuatan bukti akta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari ketidakjelasan legalitas akta terhadap kepastian hukum dan bagaimana hal ini dapat diatasi.
| File size | 272.37 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
USMUSM Sehingga dalam sistem hukum Indonesia, penentuan apakah suatu upaya hukum merupakan SLAPP atau tidak berada dalam satu rangkaian perkara sedangkan di FilipinaSehingga dalam sistem hukum Indonesia, penentuan apakah suatu upaya hukum merupakan SLAPP atau tidak berada dalam satu rangkaian perkara sedangkan di Filipina
USMUSM Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, maupun pidana. Penelitian ini juga menemukanPelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, maupun pidana. Penelitian ini juga menemukan
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Camat tidak hanya fokus pada aspek hukum pendirian koperasi tetapi juga mendorong fungsi koperasi sebagai pilar ekonomiLangkah-langkah ini menunjukkan bahwa Camat tidak hanya fokus pada aspek hukum pendirian koperasi tetapi juga mendorong fungsi koperasi sebagai pilar ekonomi
UntikaUntika Brt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkanBrt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan
DINASTIRESDINASTIRES Praktik faker ini terbukti menyebabkan trauma psikologis mendalam dan kehancuran mental. Secara yuridis, tindakan ini dapat dituntut melalui Pasal 378Praktik faker ini terbukti menyebabkan trauma psikologis mendalam dan kehancuran mental. Secara yuridis, tindakan ini dapat dituntut melalui Pasal 378
UMTSUMTS Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPAT dalam dan keabsahan peralihan hak atas tanah terhadap tanah dan bangunan yang objeknya berada di bantaranPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPAT dalam dan keabsahan peralihan hak atas tanah terhadap tanah dan bangunan yang objeknya berada di bantaran
E SIBERE SIBER Penerapan hukum terhadap desersi diatur secara tegas dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang menentukan sanksi mulaiPenerapan hukum terhadap desersi diatur secara tegas dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang menentukan sanksi mulai
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini menjadi dasar filosofis untuk mengizinkan notaris menolak untuk melaksanakanPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini menjadi dasar filosofis untuk mengizinkan notaris menolak untuk melaksanakan
Useful /
E SIBERE SIBER Hasilnya adalah ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dan penurunan martabat notaris akibat persaingan harga. Di Korea Selatan,Hasilnya adalah ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dan penurunan martabat notaris akibat persaingan harga. Di Korea Selatan,
UMTSUMTS Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensiPenelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi
E SIBERE SIBER Sehingga, putusan ini menandai pergeseran kebijakan yang memerlukan regulasi lebih lanjut dengan cara yang adil, akuntabel, dan dapat diukur untuk mencegahSehingga, putusan ini menandai pergeseran kebijakan yang memerlukan regulasi lebih lanjut dengan cara yang adil, akuntabel, dan dapat diukur untuk mencegah
JURNALKUJURNALKU Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang hubungan antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak. Literatur yangPenelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang hubungan antara pengungkapan CSR dan penghindaran pajak. Literatur yang