ULBULB
JURNAL ILMIAH ADVOKASIJURNAL ILMIAH ADVOKASIFenomena ekspresi simbolik memunculkan perdebatan hukum mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan terhadap ekspresi simbolik serta penggunaan Pendekatan SOBURAL (Sosial–Budaya–Struktural) sebagai pendekatan kontekstual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) berfokus pada “permulaan pelaksanaan sebagai ambang pemidanaan, sedangkan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperluas ambang pemidanaan hingga tahap “persiapan perbuatan. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan Pendekatan SOBURAL untuk memahami konteks sosial, budaya, dan struktural dari ekspresi simbolik, serta penyusunan parameter penilaian makar berdasarkan doktrin hukum pidana dan analisis pola pertimbangan hakim dalam putusan perkara makar. Batas antara ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar terletak pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik makar. Dengan demikian, penerapan pasal tindak pidana makar perlu dilakukan secara objektif, proporsional, dan berbasis pembuktian guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan negara.
Penelitian ini menyoroti pergeseran konstruksi normatif delik makar dalam hukum pidana Indonesia, dari permulaan pelaksanaan di KUHP lama ke persiapan perbuatan di KUHP Nasional, yang menuntut kehati-hatian dalam penerapannya.Untuk menghindari perluasan penafsiran, penilaian makar harus mempertimbangkan unsur objektif, subjektif, objek perlindungan hukum, dan faktor penguat pembuktian, dengan Pendekatan SOBURAL membantu memahami konteks sosial, budaya, dan struktural ekspresi simbolik.Batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar terletak pada pemenuhan unsur-unsur delik, sehingga penerapannya harus objektif, proporsional, dan berbasis pembuktian guna menjaga keseimbangan antara hak berekspresi dan perlindungan negara.
Melihat kompleksitas dalam menentukan batas pemidanaan ekspresi simbolik sebagai tindak pidana makar, penelitian lanjutan dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi Pendekatan SOBURAL secara empiris. Sebagai contoh, studi dapat menganalisis bagaimana faktor sosial, budaya, dan struktural secara konkret memengaruhi interpretasi aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam kasus-kasus ekspresi simbolik di lapangan, bukan hanya dari perspektif normatif. Ini akan mengungkap dinamika praktis yang terjadi di luar kerangka teoritis, memberikan gambaran utuh tentang tantangan dan peluang dalam penerapan hukum. Selain itu, dengan berlakunya KUHP Nasional yang memperluas ambang pemidanaan hingga tahap “persiapan perbuatan, penting untuk melakukan penelitian evaluatif mengenai dampak implementasi pasal makar yang baru terhadap ruang kebebasan berekspresi masyarakat. Studi ini dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau efek gentar (chilling effect) yang mungkin timbul, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan negara dan hak konstitusional warga negara. Lebih jauh lagi, untuk memperkaya khazanah hukum dan praktik terbaik, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan mengkaji bagaimana negara-negara demokratis lain dengan tradisi hukum serupa atau perlindungan kebebasan berekspresi yang kuat menyikapi ekspresi simbolik yang berpotensi dikaitkan dengan makar. Analisis ini dapat menyoroti perbedaan ambang batas pemidanaan, kerangka interpretasi, serta mekanisme perlindungan hak asasi yang diterapkan, sehingga dapat menjadi referensi berharga bagi penyempurnaan sistem hukum pidana di Indonesia.
- Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua | Undang: Jurnal Hukum. rasisme... doi.org/10.22437/ujh.4.1.49-80Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua Undang Jurnal Hukum rasisme doi 10 22437 ujh 4 1 49 80
- Pengibaran Bendera One Piece dan Produksi Musuh Imajiner: Pendekatan Kriminologi Kritis atas Politik... ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/1148Pengibaran Bendera One Piece dan Produksi Musuh Imajiner Pendekatan Kriminologi Kritis atas Politik ejournal appihi index php Mahkamah article view 1148
- "SEMANGKA SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN RAKYAT PALESTINA" by Khaulah Tsabita Madaniyyah and Letmiros... scholarhub.ui.ac.id/multikultura/vol4/iss3/4SEMANGKA SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN RAKYAT PALESTINA by Khaulah Tsabita Madaniyyah and Letmiros scholarhub ui ac multikultura vol4 iss3 4
| File size | 524.93 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
SARI MUTIARASARI MUTIARA Tingkat kesadaran pajak pada UMKM secara signifikan meningkatkan moral pajak, dimana pengakuan pentingnya pajak sebagai kewajiban warga negara memotivasiTingkat kesadaran pajak pada UMKM secara signifikan meningkatkan moral pajak, dimana pengakuan pentingnya pajak sebagai kewajiban warga negara memotivasi
RAYYANJURNALRAYYANJURNAL Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan kepatuhan konsumsi TTD sebagai determinan kesiapan reproduksi remaja putri. Penelitian kuantitatif analitikTujuan penelitian ini menganalisis hubungan kepatuhan konsumsi TTD sebagai determinan kesiapan reproduksi remaja putri. Penelitian kuantitatif analitik
IJBLEIJBLE Akibatnya, peran manajemen risiko sebagai komponen inti tata kelola perusahaan yang baik tereduksi, menghambat transparansi, akuntabilitas, dan perlindunganAkibatnya, peran manajemen risiko sebagai komponen inti tata kelola perusahaan yang baik tereduksi, menghambat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pidana denda dinilai relevan sebagai bentuk pemidanaan yang proporsional terhadap penganiayaan ringan sekaligus sebagai alternatif untuk menekan penggunaanPidana denda dinilai relevan sebagai bentuk pemidanaan yang proporsional terhadap penganiayaan ringan sekaligus sebagai alternatif untuk menekan penggunaan
UNIRAYAUNIRAYA Salah satu tindak pidana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yaitu sebuah criminal dimana perbuatanSalah satu tindak pidana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yaitu sebuah criminal dimana perbuatan
ITK AVICENNAITK AVICENNA Hasil: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh integrasi antara aspek teknis dan non‑teknis dalam pelayanan. Tidak cukupHasil: Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh integrasi antara aspek teknis dan non‑teknis dalam pelayanan. Tidak cukup
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Studi konseptual ini mengeksplorasi bagaimana peace tourism (pariwisata perdamaian) dapat menjadi pendekatan baru dalam membangun rekonsiliasi antara MuhammadiyahStudi konseptual ini mengeksplorasi bagaimana peace tourism (pariwisata perdamaian) dapat menjadi pendekatan baru dalam membangun rekonsiliasi antara Muhammadiyah
UNDIKSHAUNDIKSHA Pendidikan karakter merupakan suatu kegiatan orang yang mengajarkan karya baik untuk mendidik generasi penerus khususnya generasi milenial agar berfikirPendidikan karakter merupakan suatu kegiatan orang yang mengajarkan karya baik untuk mendidik generasi penerus khususnya generasi milenial agar berfikir
Useful /
RAYYANJURNALRAYYANJURNAL Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhanPenelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhan
UINSUNAUINSUNA Perubahan sosial budaya masyarakat Arab Jahiliyah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengubah tradisi lama menjadi lebih terstruktur. Fiqh Al-Hadith menjadiPerubahan sosial budaya masyarakat Arab Jahiliyah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengubah tradisi lama menjadi lebih terstruktur. Fiqh Al-Hadith menjadi
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III TelukPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk