ULBULB
JURNAL ILMIAH ADVOKASIJURNAL ILMIAH ADVOKASIFenomena ekspresi simbolik memunculkan perdebatan hukum mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan terhadap ekspresi simbolik serta penggunaan Pendekatan SOBURAL (Sosial–Budaya–Struktural) sebagai pendekatan kontekstual. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) berfokus pada “permulaan pelaksanaan sebagai ambang pemidanaan, sedangkan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) memperluas ambang pemidanaan hingga tahap “persiapan perbuatan. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan Pendekatan SOBURAL untuk memahami konteks sosial, budaya, dan struktural dari ekspresi simbolik, serta penyusunan parameter penilaian makar berdasarkan doktrin hukum pidana dan analisis pola pertimbangan hakim dalam putusan perkara makar. Batas antara ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar terletak pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik makar. Dengan demikian, penerapan pasal tindak pidana makar perlu dilakukan secara objektif, proporsional, dan berbasis pembuktian guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan negara.
Penelitian ini menyoroti pergeseran konstruksi normatif delik makar dalam hukum pidana Indonesia, dari permulaan pelaksanaan di KUHP lama ke persiapan perbuatan di KUHP Nasional, yang menuntut kehati-hatian dalam penerapannya.Untuk menghindari perluasan penafsiran, penilaian makar harus mempertimbangkan unsur objektif, subjektif, objek perlindungan hukum, dan faktor penguat pembuktian, dengan Pendekatan SOBURAL membantu memahami konteks sosial, budaya, dan struktural ekspresi simbolik.Batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana makar terletak pada pemenuhan unsur-unsur delik, sehingga penerapannya harus objektif, proporsional, dan berbasis pembuktian guna menjaga keseimbangan antara hak berekspresi dan perlindungan negara.
Melihat kompleksitas dalam menentukan batas pemidanaan ekspresi simbolik sebagai tindak pidana makar, penelitian lanjutan dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi Pendekatan SOBURAL secara empiris. Sebagai contoh, studi dapat menganalisis bagaimana faktor sosial, budaya, dan struktural secara konkret memengaruhi interpretasi aparat penegak hukum dan putusan hakim dalam kasus-kasus ekspresi simbolik di lapangan, bukan hanya dari perspektif normatif. Ini akan mengungkap dinamika praktis yang terjadi di luar kerangka teoritis, memberikan gambaran utuh tentang tantangan dan peluang dalam penerapan hukum. Selain itu, dengan berlakunya KUHP Nasional yang memperluas ambang pemidanaan hingga tahap “persiapan perbuatan, penting untuk melakukan penelitian evaluatif mengenai dampak implementasi pasal makar yang baru terhadap ruang kebebasan berekspresi masyarakat. Studi ini dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau efek gentar (chilling effect) yang mungkin timbul, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan negara dan hak konstitusional warga negara. Lebih jauh lagi, untuk memperkaya khazanah hukum dan praktik terbaik, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan mengkaji bagaimana negara-negara demokratis lain dengan tradisi hukum serupa atau perlindungan kebebasan berekspresi yang kuat menyikapi ekspresi simbolik yang berpotensi dikaitkan dengan makar. Analisis ini dapat menyoroti perbedaan ambang batas pemidanaan, kerangka interpretasi, serta mekanisme perlindungan hak asasi yang diterapkan, sehingga dapat menjadi referensi berharga bagi penyempurnaan sistem hukum pidana di Indonesia.
- Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua | Undang: Jurnal Hukum. rasisme... doi.org/10.22437/ujh.4.1.49-80Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua Undang Jurnal Hukum rasisme doi 10 22437 ujh 4 1 49 80
- Pengibaran Bendera One Piece dan Produksi Musuh Imajiner: Pendekatan Kriminologi Kritis atas Politik... ejournal.appihi.or.id/index.php/Mahkamah/article/view/1148Pengibaran Bendera One Piece dan Produksi Musuh Imajiner Pendekatan Kriminologi Kritis atas Politik ejournal appihi index php Mahkamah article view 1148
- "SEMANGKA SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN RAKYAT PALESTINA" by Khaulah Tsabita Madaniyyah and Letmiros... scholarhub.ui.ac.id/multikultura/vol4/iss3/4SEMANGKA SEBAGAI SIMBOL PERJUANGAN RAKYAT PALESTINA by Khaulah Tsabita Madaniyyah and Letmiros scholarhub ui ac multikultura vol4 iss3 4
| File size | 524.93 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
ULBULB Di sisi lain, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya penipuan dalam transaksi elektronik, khususnya terkait ketidaksesuaian antara barangDi sisi lain, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya penipuan dalam transaksi elektronik, khususnya terkait ketidaksesuaian antara barang
ULBULB Sus/2024/PN Dps. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),Sus/2024/PN Dps. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
ULBULB karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, reformasi kebijakan agraria, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem informasikarena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, reformasi kebijakan agraria, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem informasi
AKRABJUARAAKRABJUARA Secara sosiologis, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, dan budaya patriarki sering kali menghalangi korban untuk melapor. Secara filosofis, negaraSecara sosiologis, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, dan budaya patriarki sering kali menghalangi korban untuk melapor. Secara filosofis, negara
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Dalam tradisi terdapat pemberian yang bersifat timbal balik, dilakukan keluarga mempelai laki-laki untuk menutupi kekurangan mas kawin dari pihak laki-laki.Dalam tradisi terdapat pemberian yang bersifat timbal balik, dilakukan keluarga mempelai laki-laki untuk menutupi kekurangan mas kawin dari pihak laki-laki.
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Mahasantri tidak secara otomatis menerima nilai-nilai ketaatan tradisional seperti santri salaf, tetapi memasuki dialog dengan rasionalitas. MahasantriMahasantri tidak secara otomatis menerima nilai-nilai ketaatan tradisional seperti santri salaf, tetapi memasuki dialog dengan rasionalitas. Mahasantri
UntikaUntika Sebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secaraSebaliknya, sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk KUHP dan UU ITE, belum mampu mencakup aspek teknologis dan gender dari kejahatan tersebut secara
UntikaUntika Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnyaPenelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang mengatur penyaluran dan penggunaan dana desa telah dirancang dengan baik, implementasi praktisnya
Useful /
UNIKASTPAULUSUNIKASTPAULUS Siswa dengan gaya kognitif field dependent (StFD dan SiFD) menghadapi kesulitan di hampir semua tahap pemecahan masalah, sedangkan siswa field independentSiswa dengan gaya kognitif field dependent (StFD dan SiFD) menghadapi kesulitan di hampir semua tahap pemecahan masalah, sedangkan siswa field independent
UntikaUntika Rumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaanRumusan politik hukum terhadap teknologi dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mencegah terjadinya penyalagunaan
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
UIN WALISONGOUIN WALISONGO Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi pendidikan yang efektif untuk mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap keyakinan yangHasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi pendidikan yang efektif untuk mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap keyakinan yang