UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk Dalam. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup pengamatan (observasi), wawancara, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Populasi penelitian meliputi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam dan Warga Binaan Pemasyarakatan di sana. Sampel terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam program pembinaan, seperti Kepala Lapas Kelas III Teluk Dalam, Kepala Subseksi Pembinaan, Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi, serta Kepala Urusan Tata Usaha dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas III Teluk Dalam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan ini mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas III Teluk Dalam dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan pelaksanaan pembinaan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.Pembinaan yang telah diterapkan oleh Lapas Kelas III Teluk Dalam yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.Pembinaan kepribadian yang sudah berjalan adalah pembinaan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku, dan kesehatan rohani.Adapun pembinaan kepribadian yang belum berjalan atau kurang efektif pembinaannya adalah intelektual, kesadaran hukum dan reintegrasi sehat dengan masyarakat.Pembinaan kemandirian yang sudah berjalan adalah pelatihan pertanian, pembuatan mebel, dan souvenir.Dan ada juga sebagian yang belum berjalan seperti pelatihan perbengkelan, membatik dan perikanan.Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kurangnya anggaran operasional, kurangnya tenaga teknis di bidang pembinaan, dan fasilitas pendukung pelaksanaan pembinaan.
Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi-strategi pembinaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan reintegrasi sosial dengan masyarakat. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada pengembangan program-program pembinaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, terutama dalam hal pembinaan intelektual dan keterampilan praktis. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran serta masyarakat dan organisasi-organisasi sosial dalam proses pembinaan, serta bagaimana kolaborasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.
| File size | 133.79 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak dalam putusanBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak dalam putusan
DINASTIRESDINASTIRES Hambatan dalam penyelesaian kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Blitar meliputi kesadaran hukum masyarakat yang rendah, akses terbatas terhadap dataHambatan dalam penyelesaian kepemilikan tanah absentee di Kabupaten Blitar meliputi kesadaran hukum masyarakat yang rendah, akses terbatas terhadap data
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan putusanPenelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan putusan
UCYUCY Dampak pembatalan putusan BPSK sebagaimana pertimbangan hakim adalah tidak terciptanya kepastian hukum bagi PT. Toyota Astra Financial Service dan tidakDampak pembatalan putusan BPSK sebagaimana pertimbangan hakim adalah tidak terciptanya kepastian hukum bagi PT. Toyota Astra Financial Service dan tidak
UNESAUNESA Pemutusan Hubungan Kerja merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang mengakibatkan pula pemutusan hak dan kewajiban antaraPemutusan Hubungan Kerja merupakan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh keadaan tertentu yang mengakibatkan pula pemutusan hak dan kewajiban antara
UNESAUNESA Perselisihan juga terjadi karena Hadiyansyah menganggap dirinya sebagai karyawan PT Yuasa Battery Indonesia, tetapi PT Yuasa Battery Indonesia tidak mengakuiPerselisihan juga terjadi karena Hadiyansyah menganggap dirinya sebagai karyawan PT Yuasa Battery Indonesia, tetapi PT Yuasa Battery Indonesia tidak mengakui
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang , maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi di Negara Republik IndonesiaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang , maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Wabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mengubah cara hidup dan budaya hingga menyentuh lapisan masyarakatWabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mengubah cara hidup dan budaya hingga menyentuh lapisan masyarakat
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Rasionalitas penerapan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam regulasi obligasi hijau, baik di Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK 18/2023Rasionalitas penerapan prinsip-prinsip dan standar internasional dalam regulasi obligasi hijau, baik di Indonesia sebagaimana diatur dalam POJK 18/2023
DINASTIRESDINASTIRES Legitimasi ganda ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu, diperlukan model regulasi integratif melaluiLegitimasi ganda ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur dengan jelas. Oleh karena itu, diperlukan model regulasi integratif melalui
DINASTIRESDINASTIRES Akumulasi kasus perdata di pengadilan merupakan isu krusial dalam sistem peradilan Indonesia karena menyebabkan keterlambatan penyelesaian sengketa, meningkatkanAkumulasi kasus perdata di pengadilan merupakan isu krusial dalam sistem peradilan Indonesia karena menyebabkan keterlambatan penyelesaian sengketa, meningkatkan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa perbedaan identitas terpidana II di dalam Putusan Kasasi Nomor 128 K /PID/2016Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa perbedaan identitas terpidana II di dalam Putusan Kasasi Nomor 128 K /PID/2016