UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik. Obat-obatan ini mungkin dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan indera perasa, meringankan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dapat meningkatkan angka kriminalitas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang analisis yuridis penjatuhan dibawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, skunder dan tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa penjatuhan hukuman dibawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky) adalah tidak berkeadilan, dimana hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Penjatuhan hukuman kepada pelaku sangat tidak sesuai dimana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menegaskan bahwa barang siapa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun. Penulis menyarankan hendaknya majelis hakim berpatokan pada ketentuan hukum yang berlaku, supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri.

Penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika dalam studi putusan nomor 724/Pid.Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara, yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan ancaman minimal 4 tahun penjara.Oleh karena itu, penulis menyarankan agar majelis hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah ancaman minimal dalam kasus narkotika, termasuk pertimbangan sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas penerapan program rehabilitasi bagi pelaku narkotika dengan hukuman ringan, serta dampaknya terhadap tingkat residivisme. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan sistem penjatuhan hukuman dalam kasus narkotika di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam penanganan tindak pidana narkotika, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan hak-hak pelaku.

  1. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  2. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  3. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
Read online
File size440.17 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Legal Review of Government Policy in Handling the Covid 19 Pandemic in Indonesia Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Artikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan hukum dalam menangani krisis kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwaArtikel ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan hukum dalam menangani krisis kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini menunjukkan bahwa

JURIS Legal Protection for Copyright Holders in Digital Transactions in Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Transaksi Digital Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Perubahan ini memberikan kemudahan akses dan distribusi bagi para kreator, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan hak cipta. ArtikelPerubahan ini memberikan kemudahan akses dan distribusi bagi para kreator, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan hak cipta. Artikel

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yangJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatuHarta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatu

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pelanggaran hak tersangka telah dilanggar oleh penyidik pada saat penyidikan pada putusan Nomor 475 K/Pid/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalahPelanggaran hak tersangka telah dilanggar oleh penyidik pada saat penyidikan pada putusan Nomor 475 K/Pid/2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah

JURIS Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Islamic jurisprudence has established rules of punishment for criminal acts, whether involving loss of life, bodily injury, or material loss. CriminalIslamic jurisprudence has established rules of punishment for criminal acts, whether involving loss of life, bodily injury, or material loss. Criminal

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Namun, penyitaan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda dianggap tidak tepat karena yayasan tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.Namun, penyitaan aset Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda dianggap tidak tepat karena yayasan tersebut hanya dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.

JURIS ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI Studi Putusan Nomor 760 Pdt G 2022 PN Mdn 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Seharusnya hakim menjatuhkan pidana berupa pembayaran bunga atas uang penggugat, dimana Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, kerugianSeharusnya hakim menjatuhkan pidana berupa pembayaran bunga atas uang penggugat, dimana Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian

Useful /

JURIS Implementation of Restorative Justice in Child Crime Cases in Indonesia Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia 2026More at 2026

HTPHTP Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana anak di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalamPenelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penanganan kasus tindak pidana anak di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA 000 (babi dan beras) sesuai inisiatif pelaku, karena korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, dimana posisi pihak korban masih sebagai paman pelaku,000 (babi dan beras) sesuai inisiatif pelaku, karena korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, dimana posisi pihak korban masih sebagai paman pelaku,

JURIS Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Hamil 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang mengandungOleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang mengandung

JURIS Indikator Situasi Telik Dalam Kalimat Bahasa Inggris dan Bahasa Jawa 2020More at 2020

UMCUMC Tulisan ini mengkaji perbandingan bentuk sintaksis situasi telik dalam bahasa Inggris dan Jawa. Kedua bahasa ini menarik untuk dikaji indikator situasiTulisan ini mengkaji perbandingan bentuk sintaksis situasi telik dalam bahasa Inggris dan Jawa. Kedua bahasa ini menarik untuk dikaji indikator situasi

ads-block-test