UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik. Obat-obatan ini mungkin dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan indera perasa, meringankan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dapat meningkatkan angka kriminalitas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang analisis yuridis penjatuhan dibawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, skunder dan tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa penjatuhan hukuman dibawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky) adalah tidak berkeadilan, dimana hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Penjatuhan hukuman kepada pelaku sangat tidak sesuai dimana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menegaskan bahwa barang siapa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun. Penulis menyarankan hendaknya majelis hakim berpatokan pada ketentuan hukum yang berlaku, supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri.

Penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika dalam studi putusan nomor 724/Pid.Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara, yang sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menetapkan ancaman minimal 4 tahun penjara.Oleh karena itu, penulis menyarankan agar majelis hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Berdasarkan analisis terhadap judul, abstrak, dan kesimpulan, serta mempertimbangkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman di bawah ancaman minimal dalam kasus narkotika, termasuk pertimbangan sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada efektivitas penerapan program rehabilitasi bagi pelaku narkotika dengan hukuman ringan, serta dampaknya terhadap tingkat residivisme. Ketiga, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan sistem penjatuhan hukuman dalam kasus narkotika di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam penanganan tindak pidana narkotika, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan hak-hak pelaku.

  1. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
  2. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
  3. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
Read online
File size440.17 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dalam Demonstrasi 2025 Di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Rule Of Law 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945,Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945,

JURIS Perlindungan Anak Terhadap Praktik Kekerasan Pada Pola Asuh Anak Di Masyarakat Adat Manggarai Ntt Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak 2026More at 2026

IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum kepada anak dari praktik kekerasan dalam pola asuh masyarakat adat Manggarai,Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum kepada anak dari praktik kekerasan dalam pola asuh masyarakat adat Manggarai,

JURIS Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Studi Di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Hukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan hukum, sehinggaHukum mempunyai tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan dihadapan hukum, sehingga

JURIS Traditional Knowledge on the Intellectual Property of the Indigenous People of Tenganan Pegringsingan Bali 2025More at 2025

UBUB The research identifies four categories of traditional knowledge within the community. Protecting this traditional knowledge is crucial for safeguardingThe research identifies four categories of traditional knowledge within the community. Protecting this traditional knowledge is crucial for safeguarding

JURIS Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Jinayah 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Criminal acts committed by children require very firm handling from various parties and authorities. In Islamic Law, there is a discussion regarding theCriminal acts committed by children require very firm handling from various parties and authorities. In Islamic Law, there is a discussion regarding the

JURIS Ensuring Political Rights for People with Disabilities in Serang Regency 2025More at 2025

UIN BANTENUIN BANTEN Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, KPUD, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapatOleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, KPUD, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat

JURIS Legal Protection for Livestock Farmers in Core Plasma Partnership Schemes A Study of Unequal Contractual Relations 2025More at 2025

UHBUHB 20 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2013 mendorong kolaborasi yang adil, praktik perjanjian sering kali menunjukkan ketimpangan20 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2013 mendorong kolaborasi yang adil, praktik perjanjian sering kali menunjukkan ketimpangan

JURIS Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Hamil 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Kami mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan. Hakim menggunakanKami mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Bocah itu dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan tiga bulan pelatihan kejuruan. Hakim menggunakan

Useful /

JURIS Karakteristik dan Efektivitas Lotion Antinyamuk Berbahan Dasar Limbah Kulit Nanas dan Kulit Jeruk Manis 2026More at 2026

UNIDAUNIDA Kualitas fisik ekstrak kulit nanas dan jeruk manis, diantaranya homogenitas, nilai pH, daya sebar, dan viskositas yang sesuai untuk digunakan dalam formulasiKualitas fisik ekstrak kulit nanas dan jeruk manis, diantaranya homogenitas, nilai pH, daya sebar, dan viskositas yang sesuai untuk digunakan dalam formulasi

JURIS Supremasi Konstitusi di Tengah Legislasi Cepat Urgensi Penguatan Wewenang Mahkamah Konstitusi 2025More at 2025

YAYASANBHZYAYASANBHZ Kasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kecepatan legislasi kerap mengorbankan kualitasKasus-kasus seperti UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa kecepatan legislasi kerap mengorbankan kualitas

JURIS Abuse of Market Dominance in Indonesia s Rice Industry A Legal Analysis of PT Wilmar Padi s Alleged Price Monopoly 2025More at 2025

UHBUHB KPPU menghadapi tantangan dalam penegakan hukum akibat keterbatasan data, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan kurangnya keahlian khusus di sektor pertanian.KPPU menghadapi tantangan dalam penegakan hukum akibat keterbatasan data, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan kurangnya keahlian khusus di sektor pertanian.

JURIS Analysis of the Iran Israel War Conflict on Economic Implications in Indonesia 2024More at 2024

UHBUHB The conflict has significantly impacted the Indonesian economy, especially with rising energy prices, inflation in international trade, and a significantThe conflict has significantly impacted the Indonesian economy, especially with rising energy prices, inflation in international trade, and a significant

ads-block-test