IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumDeposisi: Jurnal Publikasi Ilmu HukumTujuan penulis meneliti adalah untuk menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana desersi terhadap anggota TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Desersi adalah sebuah tindakan seorang militer yang meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi. Yang mana hal ini bersifat melawan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pokok pembahasan yaitu mengukur efektivitas penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana desersi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahap administrasi hingga pada pembacaan putusan.
Kendala utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga satuan terdakwa tidak memberikan informasi keberadaan terdakwa dan saksi, yang memperlambat proses persidangan.Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengatasi kendala tersebut dengan menerapkan persidangan elektronik, pembacaan keterangan saksi berdasarkan BAP POM, pemindahan perkara ke pengadilan berwenang, serta penggunaan persidangan “in absentia sesuai kebutuhan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka desersi di kalangan anggota TNI, seperti aspek ekonomi, psikologis, dan sosial, dengan menggunakan pendekatan campuran (mixed‑methods) untuk memperoleh gambaran komprehensif. Selanjutnya, diperlukan evaluasi empiris mengenai efektivitas persidangan elektronik dalam mempercepat penyelesaian kasus desersi, khususnya dampaknya terhadap waktu proses, kepastian hukum, dan kepuasan pihak terkait. Terakhir, sebuah studi komparatif dapat dilakukan untuk menganalisis mekanisme koordinasi antara satuan militer dan lembaga peradilan dalam menangani desersi, dengan tujuan merumuskan model koordinasi yang optimal dan dapat direplikasi pada pengadilan militer lainnya.
| File size | 886.86 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
ULBULB Sus/2024/PN Dps tidak memenuhi indikasi kedaruratan medis maupun persyaratan prosedural dan kompetensi tenaga medis sesuai UU No. Tidak diterapkannya pidanaSus/2024/PN Dps tidak memenuhi indikasi kedaruratan medis maupun persyaratan prosedural dan kompetensi tenaga medis sesuai UU No. Tidak diterapkannya pidana
STIAMISTIAMI DPRD Kabupaten Bekasi menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBD, yaitu sekitar 180 Milyar namun alokasi dana tersebut belum menyasarDPRD Kabupaten Bekasi menyoroti bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBD, yaitu sekitar 180 Milyar namun alokasi dana tersebut belum menyasar
GOACADEMICAGOACADEMICA Salah satu perubahan mendasar dalam pembaruan hukum pidana tersebut adalah penguatan paradigma keadilan restoratif (restorative justice), yang sebelumnyaSalah satu perubahan mendasar dalam pembaruan hukum pidana tersebut adalah penguatan paradigma keadilan restoratif (restorative justice), yang sebelumnya
ULBULB Temuan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi pedoman interpretasi bagi hakim dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai persetubuhan terhadap anakTemuan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi pedoman interpretasi bagi hakim dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai persetubuhan terhadap anak
ULBULB Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP
STAIN TDMSTAIN TDM Untuk meningkatkan keberhasilan pencegahan, diperlukan penguatan teknologi keamanan, peningkatan integritas petugas, dan pembangunan fasilitas rehabilitasiUntuk meningkatkan keberhasilan pencegahan, diperlukan penguatan teknologi keamanan, peningkatan integritas petugas, dan pembangunan fasilitas rehabilitasi
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Standar penilaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Subjek penelitian meliputi lima kepala sekolah dan 18 guru SDStandar penilaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Subjek penelitian meliputi lima kepala sekolah dan 18 guru SD
UNDARUNDAR Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan memperkuat akuntabilitas pendidikan. Salah satu kebijakanPemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan memperkuat akuntabilitas pendidikan. Salah satu kebijakan
Useful /
UNIKASTPAULUSUNIKASTPAULUS Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dengan gaya kognitif field dependent mengalami lebih banyak kesulitan pada setiap tahap pemecahan masalahHasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dengan gaya kognitif field dependent mengalami lebih banyak kesulitan pada setiap tahap pemecahan masalah
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Dengan demikian, PKM diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menciptakan lingkungan pendidikanDengan demikian, PKM diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menciptakan lingkungan pendidikan
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Melalui kegiatan ini, Tim PKM berhasil merealisasikan transformasi pengetahuan, pengalaman, dan pembinaan kepada Ibu-ibu PKK Kelurahan Rimba SekampungMelalui kegiatan ini, Tim PKM berhasil merealisasikan transformasi pengetahuan, pengalaman, dan pembinaan kepada Ibu-ibu PKK Kelurahan Rimba Sekampung
STIA LK DUMAISTIA LK DUMAI Individu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan cenderung lebih proaktif dalam melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan meningkatkan kesadaranIndividu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan cenderung lebih proaktif dalam melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan meningkatkan kesadaran