UNSIKAUNSIKA

Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah HukumJurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menegaskan keberlakuan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas hukum karena tidak selaras dengan peraturan di atas yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tidak sesuai dengan asas hukum karena tidak selaras dengan peraturan di atas yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang implikasi hukum dari ketidakselarasan antara peraturan menteri dengan undang-undang. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan studi komparatif dengan negara lain untuk memahami praktik harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Terakhir, penelitian dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Read online
File size540.73 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

ads-block-test