UBLUBL
Progressive Law ReviewProgressive Law ReviewArtikel ini memeriksa urgensi konsolidasi Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi satu badan pengawas yang terintegrasi. Sejak tahun 1999, Indonesia telah menerapkan dua sistem hukum yang terpisah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dengan total anggaran tahunan sebesar Rp 401 miliar. Penelitian ini menemukan bahwa pemisahan kedua institusi ini telah mengakibatkan kegagalan struktural yang dapat diukur: per Juli 2025, Rp 265,49 miliar denda KPPU yang telah diputus secara sah dan mengikat belum ditagih, sedangkan BPKN hanya mampu mengembalikan 10,6 persen dari Rp 424,3 miliar kerugian konsumen yang terdokumentasi pada tahun 2024, dengan 70 persen rekomendasi mereka diabaikan oleh kementerian dan lembaga. Nilai total yang hilang akibat inefisiensi kedua lembaga ini dalam satu tahun melebihi seluruh anggaran yang dialokasikan untuk keduanya. Dengan merujuk pada model Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) dan Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), dan mengingat 89 dari 148 negara telah memilih model konsolidasi, artikel ini berpendapat bahwa pendirian Komisi Perlindungan Persaingan dan Konsumen (KPPK) adalah kebutuhan konstitusional, akademik, dan fiskal yang mendesak bagi Indonesia.
Artikel ini membangun argumen bahwa konsolidasi Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Indonesia menjadi satu badan terintegrasi adalah kebutuhan konstitusional, akademik, dan pragmatis yang tidak dapat ditunda lagi.Pertama, dari perspektif teori hukum murni menurut Kelsen, pemisahan KPPU dan BPKN kurang memiliki dasar akademik dan konstitusional yang kuat.Kedua undang-undang dasar tersebut lahir lebih dari persyaratan perjanjian eksternal daripada studi normatif mendalam, dan keduanya dibangun berdasarkan konstitusi yang telah berubah secara mendasar.Kesesuaian yuridis dari arsitektur institusional yang ada harus dipertanyakan dan dievaluasi secara serius.Kedua, dari perspektif efektivitas hukum dan efisiensi institusional, dualisme KPPU-BPKN mengakibatkan kegagalan struktural yang sekarang dapat ditunjukkan secara kuantitatif.Negara menginvestasikan Rp 401 miliar per tahun untuk kedua lembaga tersebut, tetapi hasilnya adalah sebagai berikut.Rp 265,49 miliar denda yang telah diputus secara sah dan mengikat tetap belum dieksekusi karena keterbatasan kapasitas institusi.BPKN hanya mampu mengembalikan 10,6 persen dari kerugian konsumen terdokumentasi sebesar Rp 424,3 miliar pada tahun 2024.dan 70 persen rekomendasi BPKN kepada kementerian diabaikan karena lembaga ini tidak memiliki wewenang pengadil.Nilai total yang hilang dalam satu tahun - denda yang tidak dapat ditagih ditambah kerugian konsumen yang tidak dapat dikembalikan - melebihi Rp 600 miliar, jauh melebihi seluruh anggaran yang dikeluarkan.ini adalah kegagalan sistemik yang secara terukur merugikan publik dan dapat dicegah.Ketiga, dari perspektif global dan komparatif, 89 dari 148 negara telah memilih model konsolidasi, termasuk negara-negara dengan sistem hukum dan kapasitas ekonomi yang maju.Ini bukan kebetulan, tetapi lebih merupakan refleksi dari logika hukum dan ekonomi yang mendasar.persaingan dan perlindungan konsumen adalah dua sisi dari koin yang sama dan paling efektif ditegakkan oleh satu lembaga dengan mandat terintegrasi.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan:. . 1. Menganalisis dampak konsolidasi KPPU dan BPKN terhadap iklim investasi dan kepercayaan konsumen di Indonesia. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana konsolidasi ini mempengaruhi persepsi dan perilaku investor serta konsumen, dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas ekonomi.. . 2. Meneliti pola pelanggaran persaingan usaha dan perlindungan konsumen serta hubungan antar keduanya. Dengan memahami pola pelanggaran dan interaksi antara kedua bidang hukum ini, penelitian dapat membantu merancang strategi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan publik dan konsumen.. . 3. Mengevaluasi efektivitas berbagai mekanisme penegakan hukum yang ada dan persepsi bisnis serta konsumen terhadap kinerja KPPU dan BPKN. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing lembaga, serta merekomendasikan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen di Indonesia.
| File size | 294.45 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
INSANINSAN Pengelola perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan, baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, maupun penerapan nilai-nilai syariah dalam pelayanan,Pengelola perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan, baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, maupun penerapan nilai-nilai syariah dalam pelayanan,
UBLUBL Cyberbullying lintas batas adalah masalah hukum kontemporer yang muncul dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, yang semakinCyberbullying lintas batas adalah masalah hukum kontemporer yang muncul dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, yang semakin
ITENASITENAS Penyuluhan meningkatkan pemahaman petani rawa tentang pengelolaan irigasi adaptif dalam menghadapi perubahan iklim. Petani memperoleh pengetahuan tentangPenyuluhan meningkatkan pemahaman petani rawa tentang pengelolaan irigasi adaptif dalam menghadapi perubahan iklim. Petani memperoleh pengetahuan tentang
UMSUMS Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) di bidang pendidikan menghadirkan peluang sekaligus tantangan, terutama terkait aspek etika, perlindungan konsumen,Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) di bidang pendidikan menghadirkan peluang sekaligus tantangan, terutama terkait aspek etika, perlindungan konsumen,
UMSUMS Kreditur dalam upaya menagih utang terkadang menggunakan metode yang agresif atau bahkan melanggar hukum, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menekanKreditur dalam upaya menagih utang terkadang menggunakan metode yang agresif atau bahkan melanggar hukum, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menekan
PUBMEDIAPUBMEDIA Praktik permintaan informasi mengenai situasi legal oleh negara pengirim terhadap negara penerima merupakan hal yang jarang terjadi dan tidak diatur secaraPraktik permintaan informasi mengenai situasi legal oleh negara pengirim terhadap negara penerima merupakan hal yang jarang terjadi dan tidak diatur secara
UNSURUNSUR 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada otoritas jasa01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada otoritas jasa
UBLUBL Faktor pendorong rencana pemekaran wilayah bagian selatan Indragiri Bahagian adalah karena keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baikFaktor pendorong rencana pemekaran wilayah bagian selatan Indragiri Bahagian adalah karena keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik
Useful /
UBLUBL Oleh karena itu, hukum Indonesia secara tegas memisahkan hak warga negara untuk melapor ke otoritas yang berwenang dengan pelanggaran menyebarkan kontenOleh karena itu, hukum Indonesia secara tegas memisahkan hak warga negara untuk melapor ke otoritas yang berwenang dengan pelanggaran menyebarkan konten
UBHARAUBHARA Analisis per‑anomali menunjukkan bahwa LogBERT‑PLL menampung jenis anomali yang mengubah dependensi kontekstual secara substansial, sedangkan metodeAnalisis per‑anomali menunjukkan bahwa LogBERT‑PLL menampung jenis anomali yang mengubah dependensi kontekstual secara substansial, sedangkan metode
UMKUMK Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu merespons perubahan pH dengan cepat (waktu respons 30 detik). Meskipun terdapat tantangan kapasitas penyanggaHasil pengujian menunjukkan sistem mampu merespons perubahan pH dengan cepat (waktu respons 30 detik). Meskipun terdapat tantangan kapasitas penyangga
UMKUMK Penelitian ini menawarkan solusi berbasis algoritma Random Forest Classifier untuk mengatasi permasalahan penentuan jadwal perawatan yang masih dilakukanPenelitian ini menawarkan solusi berbasis algoritma Random Forest Classifier untuk mengatasi permasalahan penentuan jadwal perawatan yang masih dilakukan